Tarif Listrik Terus Naik, Pelayanan Tak Maksimal

PLN Nomor 1 Dikeluhan Pelanggan

Kebijakan PLN menaikan tarif dasar listrik (TDL) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sangat disesalkan masyarakat. Pasalnya, kenaikan tidak diiringi dengan kualitas pelayanan yang memadai. Bahkan sering melakukan pemadaman sepihak.

Kondisi inilah yang membuat masyarakat selaku pelanggan kesal. Tak sedikit kecaman diarahkan kepada perusahaan pelat merah tersebut. Hal ini wajar, sebab listrik menjadi kebutuhan utama. Bahkan, bagian terpenting bagi pelaku usaha.

Rahman, warga Ariodillah I, mengungkapkan, jik akan menaikan TDL PLN harusnya mensosialisasikan dahulu kepada masyarakat. Jika banyak masyarakat yang bingung karena tiba-tiba membayar listrik mahal. “Ya kami bingunglah. Biasanya bayar Rp 400 ribu per bulan kok, jadi Rp 700 ribu. Padahal, beban pemakaian tidak ditambah,” ujarnya saat dibincangi koran ini, kemarin.
Menurutnya, hal itu sangat merugikan masyarakat. Apalagi pelayanan yang dirasakan sangat tidak sesuai dengan tarif yang dikenakan. Karena sering melakukan pemadaman secara sepihak. “Ini sangat merugikan sebab, listrik ini sumber utama. Bila listrik padam tidak hanya gelap, tetapi PDAM juga tidak mengalir.”

Pemadaman secara tiba-tiba pun sangat berpengaruh kepada barang elektronik rusak. Karena barang elektronik itu butuh energi yang stabil. “Lagi pula kalau sering padam laju amper juga lebih cepat. Karena jika dianalogikan ke kendaraan seperti motor yang pertama kali jalan dengan menggunakan gigi 1 tentu lebih boros dibanding gigi 4 di jalan datar,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap PLN berkomitmen dan berterus terang kepada masyarakat apa yang menjadi kendala PLN selama ini. Karena, PLN saat ini hujan salah, kemarau pun salah. “Kalau hujan alasan takut disambar petir, tapi kalau kemarau juga masih sering. Jadi, maunya PLN apa?,” tukasnya.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumsel, R M Taufik Husni mengatakan, PLN menduduki peringkat teratas yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tahun ini saja YLKI mencatat ada 5 ribu aduan masyarakat ke YLKI mengeluhkan layanan PLN. “Di Sumsel PLN menduduki peringkat satu yang dikeluhkan masyarakat, kemudian disusul sektor properti dan PDAM,” ujarnya, kemarin.

Aduan masyarakat kepada PLN tersebut meningkat sekitar 60 persen dibanding tahun lalu yang hanya 2 ribu aduan. Dikatakan, aduan masyarakat yang banyak masuk itu mulai dari Agustus-Desember 2014 itu dikarenakan PLN yang sering memadamkan listrik tanpa alasan pasti.

Kemudian aduan berkriteria seperti, kenaikan tarif dasar listrik tanpa ada sosialisasi, seringnya pemadaman, dan meminta tingkatkan kualitas layanan PLN. Oleh sebab itu, PLN seharusnya introspeksi diri dan memberikan layanan sesuai dengan tarif yang dibebankan. “Sebenarnya konsumen tidak terlalu mempermasalahkan kenaikan TDL, asalkan kualitas layanan ditingkatkan,” tuturnya.

Sebagai layanan publik, kata dia, PLN harus berlandaskan pada tiga aturan yaitu UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. “Apabila PLN konsisten menjalankan tiga amanat undang undang ini maka keluhan konsumen pasti akan menurun,” ungkapnya.

Menurutnya, yang sangat disesalkan lagi apabila PLN padam air PDAM juga tidak mengalir. Sebab, saat ini PDAM masih bergantung pada PLN karena tdak memiliki mesin pembangkit sendiri. Oleh karenanya,, peran memiliki peran utama layanan publik juga harus meningkatkan layanan yang prima. “Pemerintah harus memprioritaskan layanan PLN. Sebab, jika tidak ada aliran listrik hampir semua layanan publik ikut terkendala, karena semuanya memang tergantung pada PLN,” tutupnya.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumsel, Hasannuri A R, mengatakan, pemerintah pemerintah perlu mensubsidi tarif dasar listrik. “Kita sudah lama mendukung dihapuskannya subsidi BBM. Lebih baik subsidi itu diberikan ke listrik. Terutama bagi pelaku industri di sektor usaha kecil dan menengah (UMKM),” ujarnya, kemarin.

Menurutnya, adanya dampak kenaikan tarif dasar listrik, membuat biaya operasional perusahaan ikut membengkak. Akibatnya hasil usaha tersebut menjadi kurang maksimal dan daya saing pun melemah. “Jadi bukan hanya pengguna listrik untuk rumah tangga miskin saja, tapi juga diberikan subsidi untuk UMKM. Karena UMKM yang merupakan usaha di sektor informal sangat berpengaruh kepada masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya sektor UMKM, menjadi sub-sektor pendukung usaha menengah ke atas. Sektor UMKM juga tidak berpengaruh pada masalah ekonomi secara global seperti krisis moneter dan lainnya.

Bila kenaikan BBM terjadi dan TDL subsidi listrik tidak diberikan, maka pelaku usaha akan menjadi sulit karena terkena beban biaya produksi, serta distribusi. Lalu ditambah lagi upah mnimum regional yang yang besarannya mengalami kenaikan. “Seharusnya, besaran UMR melibatkan berbagai pihak dan perlu adanya koordinasi, bukan karena tekanan dan tuntutan. Sehingga dunia usaha menjadi berat, akibat masalah kenaikan BBM, TDL dan upah buru usaha,” ungkapnya.

Menurutnya, mengahadapi persaingan MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) perusahaan Indonesia tentu akan semakin sulit bersaing jika PLN tidak meningkatkan pelayanan. Itu lantaran, ketetapan MEA kebebasan barang luar negeri untuk masuk ke Tanah Air. “Jika PLN seirng mati tentu industri kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri karena terhambat produksi yang berakibat merajalelanya produk asing,” ungkapnya.

Oleh karena itu PLN harus melakukan evaluasi dalam tubuh mereka sebab saat ini PLN selalu beralasan defisit dan defisit tetapi bila meeting masih di hotel dan pegawai PLN masih bagi-bagi bonus. “Logikanya kalau merugi, perusahaan itu harus menghemat cost mereka untuk menutupi pengeluaran,” imbuhnya.

PLN selalu beralasan defisit karena menanggung beban subsidi masyarakat. Itu sebenarnya alasan mereka untuk menaikan tarif dasar listrik. Sebab, pemerintah selalu memberikan bantuan kepada PLN untuk memberikan subsidi kepada masyarakat. Menurutnya, kenaikan TDL yang mencapai empat kali per tahun itu sudah keterlaluan karena sangat memberatkan masyarakat apalagi tidak diiringi dengan kualitas layanan yang baik.

“Untuk tahun 2015 tidak ada lagi alasan PLN untuk menaikan TDL. Sebab, pemerintah sudah memberikan bantuan kepada PLN untuk mensubsidi masyarakat. Jika defisit PLN perlu evaluasi besar-besaran untuk menekan biaya pengeluaran yang besar bukan dengan cara menaikan TDL. Pasalnya, masyarakat saat ini sudah sangat diberatkan dengan kenaikan BBM, jangan ditambah lagi dengan beban TDL,” tukasnya.

Manager Distribusi PT PLN S2JB Sumsel, Ir Paranai Suhasfa mengatakan, kenaikan tarif dasar listrik tersebut dilakukan untuk menekan defisit yang terjadi di PLN karena menanggung beban subsidi masyarakat dan tinggi operasional pembangkit. “Saat ini PLN terlalu besar menanggung beban subsidi masyarakat yang mencapai Rp 98 triliun pada 2014,” ujarnya, kemarin.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menekan subsidi dengan cara menaikan TDL. Lagipula pihaknya pihaknya menilai saat ini terlalu banyak masyarakat yang dianggap mampu tapi disubsidi. Oleh karena itu, TDL terus disesuaikan. “Untuk wilayah Sumsel saja saat ini ada sekitar 1.300 amper yang masih disubsidi. Padahal itu ada yang tidak layak lagi menggunakan subsidi karena telah masuk kriteria masyarakat menengah,” ungkapnya.

Dikatakan Paranai, selama 2014 omzet S2JB sebesar Rp 5 triliun. Tapi jumlah itu lebih kecil dibanding pengeluaran sehingga PLN mengalami rugi. Oleh karena itu, tahun depan pihaknya akan menerapkan sistem tariff adjustment jadi tarif akan disesuaikan apabila terjadi perubahan faktor yang mempengaruhi biaya pokok penyediaan listrik yaitu, nilai tukar rupiah (kurs), harga minyak Indonesia, dan inflasi. “Jadi nanti tarif dasar akan disesuaikan dengan tiga faktor tersebut, sebab ketiga faktor itu sangat berpengaruh kepada cost PLN,” ungkapnya.

Namun, mulai 2015 pihaknya berjanji akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan dengan cara menambah gardu induk dan lainnya. “Pada 2015 kami terus terang konsumen terus terang,” imbuhnya.

Memang, beberapa kendala dihadapi PLN untuk meningkatkan pelayanan seperti, masalah pembangkit dan transmisi. “Untuk membangun transmisi atau gardu kami sering terkendala baik oleh masyarakat atau pemerintah setempat,” tukasnya. (art/mik/asa/ce1)

Kerap Padam, Pengusaha Merugi

PLN yang masih sering memadamkan lampu di wilayah Sumsel membuat pengusaha mengalami kerugian. Makanya, perusahaan pelat merah itu, dituntut untuk meningkatkan pelayanan seiring naiknya tarif dasar listrik (TDL).

“PLN harus introsfeksi diri dan meningkatkan pelayanan, ke dapan harus menerima masukan lebih bagus,” kata Koh Afen, salah seorang pengusaha fotografi, kemarin.

Dijelaskan Afen, pemadaman listrik yang dilakukan PLN pada siang hari saja membuat pengusaha mengalami kerugian. Bayangkan, sekali padam, maka akan mengalami kerugian Rp 400-500 ribu. Karena kertas mesin cetak foto hangus. Ini belum termasuk kerugian yang lain.

“Satu kali mati harus rugi Rp 400-500 ribu, makanya kami meminta kepada PLN untuk menghidupkan listrik pada siang hari di Jl Sudirman. Jika memang bencana alam, maka kami bisa memakluminya, tapi jik perawatan, bisa dilakukan waktu malam hari saja. Sebaliknya untuk daerah perumahan, maka pemadaman bisa bisa dilakukan siang hari,” pintanya.

Sebelumnya, terhitung sejak 1 Januari 2015, bakal berlangsung tarif listrik khusus bagi pelanggan tertentu yakni rumah mewah, hotel, hingga mall. Menurut Peraturan Menteri ESDM 31/2014 tentang Tarif Listrik, yang disediakan PT PLN nanti bersifat adjustment. Jadi tarif listrik tidak tetap melainkan bisa naik atau turun tergantung pada perubahan indikator.

Menurut Kepala Devisi Niaga PLN Benny Marbun, ada tiga indikator yang mempengaruhi tarif listrik khusus itu. Yakni, inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), kurs rupiah yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), dan harga minyak Indonesia (ICP).

Dari 17 golongan tarif pelanggan, ada 12 yang tarifnya disesuaikan. Untuk rumah tangga dimulai dari daya 1.300 VA, pelanggan bisnis melai daya 6.600 VA-200 kVA, hingga industri dengan daya di atas 200 kVA sampai 30 ribu kVA. Dari 61 juta pelanggan, yang dikenakan tarif adjustment sekitar 19 persen.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman menambahkan, penggunaan tarif nonsubsidi atau adjustment akan memberikan penghematan. Diperkirakan, penghematan subsidi itu mencapai Rp 8,5 triliun. (mik/art/dim/asa/ce1)

Dewan Panggil PLN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel meminta PLN S2BJ meningkatkan pelayanan menyusul akan diberlakukannya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada 1 Januari 2015 nanti.

“Komisi III DPRD Sumsel akan mengundang PLN terkait kenaikan TDL. Masalahnya, tentu ini yang dikhawatirkan masyarakat,” kata Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Muhammad F Ridho kepada Sumatera Ekspres, kemarin.

Dijelaskan, jika telah terjadi kenaikan TDL, maka perusahaan pelat merah tersebut diminta untuk meningkatkan profesionalitasnya sebagai peruahaan tunggal bidang kelistrikan. Pasalnya, akibat tidak profesional sehingga menyebabkan pemadaman terus menerus di wilayah Sumsel.

“Akibat pemadaman terus menerus membuat barang-barang elektronik rusak, usaha tersendat, dan pekerjaan perkantoran terhambat. Kami sangat menyayangkan kejadian seperti ini,” katanya.

Hal senada diungkapkan Mgs Syaiful Padli. Anggota DPRD Sumsel dari fraksi PKS ini meminta, sebelum menaikan TDL, PLN harus memperbaiki terlebih dahulu pelayanan terhadap masyarakat. “Seharusnya ditunda kenaikan TDL karena BBm baru saja naik. Sebab, hal ini menambah beban hidup masyarakat menjadi semakin berat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda NK SE MM mengimbau PLN menjaga suplai listrk agar tidak terjadi pemadaman. Juga perlu mempercepat pembangunan pembangkit-pembangkit baru. “Pembangkit baru segera dipercepat agar suplai listrik Sumsel terjaga,” pungkasnya. (mik/art/ce1)

Sumber: Sumatera Ekspres, Rabu, 17 Desember 2014