THR, Kewajiban Perusahaan kepada Pekerja Jelang Lebaran


Tak Bayar THR, Pidana Menanti

THR, Kewajiban Perusahaan kepada Pekerja Jelang Lebaran

Jelang Lebaran, tujangan hari raya (THR) salah satu yang ditunggu-tunggu para pekerja. Dengan uang THR, para pekerja berlebaran dengan penuh keceriaan.

* * * * * * * * * *

Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Kota Palembang H Haidir Kalingi mengatakan, pihaknya telah mengingatkan seluruh perusahaan di Palembang untuk membayarkan THR kepada pekerja tepat waktu.

“Surat edaran berupa imbauan untuk pembayaran THR ini sudah dikirimkan ke setiap perusahaan,” ujarnya. Menurutnya, pengawasan akan di mulai 15 hari atau dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Batas minimal pemberian THR itu satu minggu sebelum Lebaran.

Nominal besaran THR yang wajib dibayar perusahaan adalah minimal satu bulan gaji. “Dan tidak boleh ada perusahaan yang membayar THR di bawah nominal gaji satu bulan,” tegas Haidir.

Jika ada, nanti akan diberikan teguran secara tertulis dari Disnaker. Kemudian Disnaker akan terus mendesak perusahaan tersebut melunasi THR tersebut sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk tahun 2014 lalu, Disnaker tidak menerima adanya pengaduan dari pekerja yang merasa tidak dibayarnya THR. “Tahun lalu kita tidak menerima pengaduan. Biasanya pekerja melapor setelah habis Lebaran,” ujarnya.

Jika perusahaan masih tetap membandel, maka Disnaker akan melimpahkan kasus tersebut ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang kemudian melakukan berita acara pemeriksaan (BAP). “Perusahaan yang bandel akan dikenakan pidana sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.”

Dasar pembayaran THR adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 4 Tahun 1994. Peraturan ini kemudian ditegaskan lagi melalui surat edaran Menakertrans Nomor: SE.4/MEN/VI/2014 tentang pembayaran tunjangan hari raya keagamaan dan imbauan mudik Lebaran bersama.

Menurutnya dari kedua instrumen tersebut telah diatur secara tegas bahwa pengusaha wajib membayar THR bagi para keryawannya. Baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak atau outsourcing. “Intinya dari kedua instrumen tersebut diatur secara tegas bahwa pengusaha wajib membayar THR untuk pekerja,” terangnya.

Haidir juga menjelaskan, melalui instrumentersebut telah diatur bagaimana taknis dan mekanisme penghitungan THR, yaitu bagi pekerja dengan jangka waktu tiga bulan. Sementara untuk pekerja dengan masa kerja di atas 12 bulan, maka akan mendapatkan THR 1 bulan.

Pengusaha wajib memberi THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih. Pekerja mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus, tapi kurang dari 12 bulan. “THR sesuai proporsional, yaitu masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah,” imbuhnya.

Berdasarkan dat Disnaker Palembanh hingga saat ini, terdapat sebanyak 3.271 perusahaan wajib lapor dan sebanyak 2.566 perusahaan Jamsostek di Kota Palembang. Jumlah tenaga kerja Jamsostek sebanyak 81.619. Tenaga kerja pria sebanyak 75.329 dan jumlah tenaga kerja wanita sebanyak 71.229. Tenaga kerja warnga negara asing (WNA) pria sebanyak 40 orang dan WNA wanita sebanyak 4 orang.

Asosiasi Konslutasi Hukum Perselisihan Hubungan Industrial (AKH-PHI) Palembang membuka posko pengaduan pelanggaran THR. Posko ini bertujuan untuk menampung keluhan dan pengaduan dari pekerja atau buruh yang merasa hak THR-nya tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan.

Ketua AKH-PHI Palembang Andri Meilansyah SH mengatakan, meski THR ini sudah diatur dalam Permenaker No 4 Tahun 1994, pihaknya meragukan komitmen pemerintah. “Selain karena lemahnya pengawasan dari lembaga terkait di bidang Ketenagakerjaan,” ungkap Andri.

“Para buruh menangkap sinyalemen iklim industri yang tidak sehat dalam hal pemenuhan hak pekerja berupa THR ini,” ungkapnya. Indikasinya, kata Andri, masih ada pengusaha membayar THR hanya 50 persen dari upah pekerja per bulan bagi yang bekerja dua tahun terus menerus.

Ada pula perusahaan yang tidak membayar THR kepada para pekerja yang sudah bekerja lebih dari 3 bulan. Ada pula perusahaan yang tidak membayar THR kepada pekerja yang putus hubungan kerja. “Jika ada pekerja atau buruh yang merasa hak THR-nya tidak dipenuhi perusahaan, silakan mengadu ke posko pelanggaran THR 2015. (roz/nni/ce2)

Belum Ada yang Keberatan

Para pengusaha di Sumselsudah tahu kewajiban membayarkan THR paling lambat H-7 atau seminggu sebelum Lebaran.

“Memang sudah seharusnya perusahaan membayarkan THR sesuai ketentuan pemerintah,” ujar Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel, Hermansyah. Menurutnya, semua perusahaan yang tergabung dalam keanggotaan Apindo Sumsel tidak keberatan untuk membayarkan THR sesuai ketentuan waktu tersebut.

“Hingga saat ini belum ada satu pun perusahaan yang menyatakan keberatannya untuk bayar THR paling lambat seminggu sebelum Lebaran,” bebernya. Asosiasi telah mengingatkan para pengusaha yang jadi anggota untuk tidak mangkir dari kewajiban tersebut.

“Harus dipatuhi bersama karena ini memang kewajiban moral perusahaan terhadap para pekerjanya,” kata Hermansyah. Apindo Sumsel terus mengingatkan adanya kewajiban jelang Lebaran itu.

“Mampu tidak mampu, THR memang harus dibayarkan oleh pengusaha, tidak adalah untuk tidak membayarkannya,” tandasnya. Perusahaan diingatkan untuk tidak beralasan kondisi lagi sulit untuk lepas dari keawajiban itu.

“Harus diakui kondisi perekonomian sedang sulit sehingga beberapa perusahaan mungkin tidak stabil keuangannya, tapi THR tetap harus dibayarkan,” ujar Hermansyah sembari mengungkap kalau biasanya dana untuk pembayaran THR itu telah disiapkan perusahaan jauh-jauh hari. (nni/roz/ce2)

Momentum Balas Budi

Pengamat sosial dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Dr Alfitri menilai THR bersifat semacam hadiah dari perusahaan kepada pekerja. Walaupun sebenarnya, THR kewajiban perusahaan kepada pekerja.

Perusahaan banyak sekali diuntungkan oleh para pekerja. “Memberikan THR momentum yang tepat untuk perusahaan membalas budi kepada pekerja,” ujar Alfitri.

Kedua pihak saling membutuhkan dan saling memberikan manfaat. “Jika ada perusahaan yang tidak membayar THR secara patut, atau tidak sesuai ketentuan, maka perusahaan tersebut dinilai tidak memiliki rasa terima kasih pada pekerjanya,” tandas Alfitri.

Padahal, perusahaan hidup dari jerih payah para pekerja. Alfitri berharap konsep THR inilah yang harus dipahami oleh perusahaan. Kalau bisa, perusahaan membayar THR dengan nominal lebih, seperti dua bulan gaji. “Jangan justru dengan nominal terendah karena tujuannya untuk membalas jerih payah pekerja,” pungkasnya. (nni/ce2)

Sumatera Ekspres, Jumat, 3 Juli 2015

Advertisements

About Iwan Lemabang
Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: