Bermunculan Parkir dan Juru Parkir (Jukir) Liar Di Metropolis


Restrebusi Parkir Rentan Bocor

Bermunculan Parkir dan Juru Parkir (Jukir) Liar Di Metropolis
Tidak semua parkir di Metropolis legal, ada saja juru parkir (jukir) yang menjadikan lokasi tertentu untuk tempat lokasi parkir tanpa pengantongi izin dari instansi terkait. Kondisi inilah yang mengakibatkan kerugian bagi Pemkot Palembang karena rawan terjadi kebocoran restribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

________________________________________

Pesatnya kemajuan pembangunan Kota Palembang belum diiringi dengan ketersediaan lahan parkir kendaraan. Momentum ini dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk mengambil keuntungan dengan melakukan pungutan parkir oleh juru parkir (jukir) dadakan.

* * * * * * * * * *

Penataan parkir di Kota Palembang yang belum rapi, sangat berdampak pada aktivitas transportasi di Kota Pempek ini. Bahkan, tidak jarang parkir juga menjadi penyebab utama kemacetan di sejumlah jalan utama Metropolis karena hampir seperempat jalan dimakan parkir kendaraan.

Misalnya di Jl Jenderal Sudirman, meskipun pemerintah sudah menetapkan kebijakan parkir paralel sejak beberapa tahun lalu, tapi ini belum efektif mengingat parkir motor kini justru menggila bahkan hingga memakan seperempat bahu jalan. Begitu juga di Jl POM IX, tanda larangan parkir tidak dihiraukan sebagaian masyarakat dengan meletakkan kendaraan baik motor maupun mobil. Kejadian serupa juga di Jl Kol Atmo, Jl Letkol Iskandar dan jalan utama lainnya.

Kondisi parkir di jalan utama ini akhirnya dimanfaatkan sebagian besar oknum untuk meraih keuntungan dengan menarik tarif parkir tanpa kordinasi dengan pemerintah setempat, bahkan juga muncul jukir-jukir liar yang tidak mengantongi izin dari Dishub Kota Palembang. Terlebih, dalam menarik tarif mereka melanggar perda (peraturan daerah) dengan menaikan harga dengan sendiri.

Dalam Perda Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Restrebusi Jasa Umum Penyelenggara Tansportasi disebutkan, kendaraan yang parkir di tepi jalan umum digolongkan jasa umum. Tarifnya, untuk sepeda (500), sepeda motor (1.000), mobil penumpang dan sejenisnya station wagon, jeep, sedan dan pick up (Rp 2 ribu), bus kecil, truk engkel dan sejenisnya (Rp 3 ribu), bus sedang, bus besar, truk/tangki, box, dan sejenisnya (Rp 5 ribu), dan truk gandeng, tronton, truk peti kemas dan sejenisnya (Rp 10 ribu).

Nah, fakta di lapangan justru berbeda. Untuk sepeda motor saja para jukir meminta Rp 2 ribu dan menolak jika hanya 1.000, bahkan parkir di simpang Palembang Square (PS) minta Rp 3 ribu sekali parkir. Begitu juga mobil tidak mau mereka menerima jika hanya diberikan Rp 2 ribu oleh pengemudi.

“Tarif restrebusi belum berubah tetap menggunakan aturan yang lama, jika ada jukir yang meminta tarif lebih itu melanggar perda dan bisa dilaporkan ke pihak berwajib,” kata Isranedy, Kabid Pengawasan dan operasional Dishub Kota Palembang kepada Koran ini, kemarin.

Dijelaskan, untuk merubah tarif restrebusi harus melalui aturan dan saat ini tarif lama dinilai masih sesuai, sehingga belum ada perubahan. Setidaknya butuh waktu 5-6 tahun dari ditetapkan jika mau perubahan. “Prakteknya masih ada saja jukir yang meminta lebih itu tidak dibenarkan, tapi biasanya pengemudi sendiri yang memberikan lebih dengan alasan lama parkirnya. Jika itu pemberian lebih dari tarif jelas tidak masalah karena itu rezeki mereka, kecuali jika memaksa,” ulasnya.

Disebutkan Isranedy, restrebusi parki mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan menambah pendapatkan kas daerah. Sayangnya ia enggan menyebutkan berapa peningkatan yang diperoleh dari restrebusi parkir di sepanjang jalan umum tersebut. “untuk penyebaran parkir ini hampir seluruh Kota Palembang. Setidaknya ada 623 titik parkir yang resmi terpantau oleh Dishub Palembang,” paparnya.

Masih menurut Isranedy, besaran restrebusi ke pemerintah juga beragam tergantung luas lahan parkir dan fluktuasi kendaraan yang yang datang dan pergi. Untuk yang kecil lahan dan fluktuasinya minimal Rp 10 ribu sehari dan yang besar seperti di Pasar 16 bisa Rp 100 ribu dalam sehari. “Besaran restrebusi ini dipantau langsung oleh tim Dishub Kota Palembang. Jadi, sudah ada aturannya,” paparnya.

Mengeai parkir liaraa, lanjutnya, sepanjang jalan umum Kota Palembang ini sudah terpantau. Hanya saja kerap terjadi pungutan parkir liar ketika ada acara insidental. Misalnya adapertemuan dan itu mendadak kendaraan sampai ke jalan, kemudian ada orang yang mengambil restrebusi parkir. “Itulah baru dikatakan liar, sebab ini sifatnya mendadak dan dimanfaatkan warga sekitar,” ulasnya.

Sementara untuk jalan resmi yang kerap dilakukan untuk parkir liar, yakni di sepanjang Jalan POM IX. Sebab, di daerah tersebut terdapat larangan parkir, sementara tetap saja ada kendaraan yang berhenti. “Apalagi jika liburan daerah mall ramai kunjungan sehingga muntahan kendaraan sampai ke jalan. Ini juga akan kita tertibkan. “Nah, untuk di belakang Palembang Treade Center (PTC) yang dijadikan lahan parkir, saya belum tahu mungkin sudah ada izinnya sama petugas, nanti saya cek lagi,” tegasnya.

Mengenai jukir liar, tambahnya, setiap jukir resmi dari Dishub memiliki surat keputusan (SK) resmi dan dilengkapi dengan rompi resmi dari Dishub Kota Palembang. Jadi, untuk jukir ini tidak sembarangan. “Saat ini sekitar 400 jukir yang resmi, mereka dilengkapi SK dan rompi Dishub. Jadi gampang saja untuk mengetahui resmi atau tidak, kalau rompi bisa saja tidak dipakai, tapi kalau identitas harus digunakan,” tukasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Palembang bidang Ekonomi Pembangunan dan Investasi, Sudirman Teguh mengatakan, seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Palembang, maka pajak dan restrebusi parkir ini menjadi potensi untuk manambah kas daerah. “Ini menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD), tinggal kita optimalkan lagi,” kata Sudirman.

Menurutnya, pajak parkir yang masuk melalui Dispenda Kota Palembang sudah tertata dengan baik. Sehingga sangat mudah dikontrol berapa besaran pendapatan dan targetnya ke depan. Sedangkan untuk restrebusi ini masih menjadi warning dan rentan bocor sehingga masih dalam perbaikan. “Sebab, banyak pertumbuhan parkir di jalan tapi belum kita data secara optimal. Saat ini Dishub Kota Palembang juga sedang mempersiapkan formulasi yang tepat mengenai potensi restrebusi ini,” katanya.

Sementara, sebagian warga menilai keberadaab parkir cukup dilematis. Apalagi perilaku dan pelayanannya masih jauh dari harapan warga sebagai konsumen. “Kadang mereka berlaku kasar. Diberi uang parkir sesuai tarif Rp 1.000 mereka menolak. Maunya Rp 2 ribu, kalau tidak diberi mereka marah. Tapi ada juga yang berlaku sewajarnya,” terang Ridwan, warga Ilir Barat I.

Menurutnya, pengelolaan parkir khususnya di jalanan masih semrawut dan tidak tertib. Bahkan konsumen seharusnya mendapatkan karcis parkir sebagai bentuk dari restrebusi yang akan menjadi pemasukan kas daerah. (mik/nni/asa/ce2)

Sumber: Sumatera Ekspres, Senin, 9 Februari 2015

Advertisements

About Iwan Lemabang
Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: