Melihat Tingginya Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kalangan Remaja


Negara Bisa Kehilangan Aset

Melihat Tingginya Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kalangan Remaja
Perilaku tertib berlalu lintas kerap diabaikan oleh remaja di Kota Palembang, selain tidak menggunakan helm, mereka pun kerap berboncengan tiga

Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas ternyata berdampak fatal. Selain merugikan diri sendiri, juga bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Apalagi, kasus kecelakaan yang terjadi banyak dialami remaja. Apa penyebabnya?

________________________________________

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas (lalin) tentunya sangat memprihatinkan. Kondisi ini seakan menggambarkan kendaraan bermotor tak ubahnya sebagai mesin pembunuh. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel mencatat, sejak awal Januari hingga Oktober 2014, kecelakaan lalu lintas (lakalantas) mencapai 1.383 kasus.

Jumlah korban meninggal dunia akibat laka ini pun terbilang tinggi. Yakni mencapai 584 orang. Selanjutnya luka berat 725 orang dan luka ringan 1.105 orang. Nah, untuk kerugian material mencapai RP 8.092.035.000.

“Angka ini bisa bertambah hingga akhir tahun nanti. Tapi, diharapkan menurun dibandingkan 2013 yang mencapai 2.329 laka,” demikian diungkap Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Drs Suharsono SH MHum, melalui Kabag BIN Opsnal AKBP Satrio Wibowo SIk, saat ditemui d ruang kerjanya. Ia mgnatakan, penyebab laka lantas terbear disebabkan oleh kelalaian pengemudi sendiri yang mencapai 1.099 kejadian. Angka kejadian ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lengah, lelah, mengantuk, sakit, tidak tertib, tekanan psiko, pengaruh obat, pengaruh alkohol, dan batas kecepatan yang melampaui batas.

“Dari penyebab kejadian tersebut, tertinggi disebabkan karena tidak tertib dari para pengemudi yang mencapai 723 kejadian yang kebanyakan dilakukan oleh kendaraan roda dua,” terangnya.

Satrio mengakui, dari banyaknya kejadian laka di Sumsel, sepeda motor penyumbang terbesar kecelakaan yang hampir mencapai 75 persen dari kejadian laka. “Penyumbang kecelakaan disebabkan oleh sepeda motor banyak dialami para pelajar dan remaja,” ucapnya.

Menyikapi hal ini, pihaknya melakukan pengetatan secara internal di jajaran kepolisian guna menekan angka kecelakaan, selain itu juga melakukan pengetatan pengeluaran Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dari eksternal, perlu adanya dukungan masyarakat terutama orang tua. Hal ini untuk pengawasan dan larangan bagi anak-anak yang masih berstatus pelajar untuk tidak mengemudikan sepeda motor.

“Masyarakat Sumsel, secara kasatmata kesadaran berlalu lintas belum optimal, sepertinya hampir sebagian besar pengguna jalan melakukan pelanggaran, seperti menerobos lampu merah, melawan arus, tidak menggunakan kelengkapan berkendaraan terutama bagi pengendara roda dua,” katanya.

Kepolisian tidak bia melakukan pengawasan selama 24 jam kepada anakanak tersebut, kalau tidak orang tuanya. Selama ini, terkadang di masyarakat apalagi orang tua, sudah menjadi kebanggaan apabila anaknya bisa membawa kendaraan.

“Prinsip dan kebanggaan tersebut sangatlah salah, anak dibawa umur membawa kendaraan di jalan tidak hanya berbahaya bagi dirinya, tapi juga berbahaya bagi keselamatan orang lain,” kata dia.

Pelajar membawa kendaraan roda dua, perlu dikontrol dari keluarga. Apalagi ketika anak-anak itu berlomba-lomba ingin naik sepeda motor sendiri ke sekolah. Hal ini juga dibutuhkan peran dari pihak sekolah.

Selain faktor tersebut, kecelakaan roda dua, bisa disebabkan oleh perilaku pengemudi yang tidak memakai helm, bonceng tiga, melawan arus, belum cukup umur, kebut-kebutan di jalan.

“Tujuan menegakkan hukum bukan usil, tapi melindungi mereka sebagai aset bangsa, ketika anak-anak yang notabene pelajar ini mengalami kecelakaan. Apalagi sampai meninggal dunia bangsa akan kehilangan aset,” lanjut Kabag BIN Opsnal.

Upaya dilakukan guna menekan angka kecelakaan, Dikmas Lantas melakukan pembinaan upacara di sekolah-sekolah setiap hari Senin, polisi sahabat anak, dialog interaktif penyampaian di radio dan televisi (talk show), jalin kemitraan, kerja sama klub motor, membuat spanduk dan slogan tertib berlalu lintas. “Penegakan hukum bagi pelanggar berlalu lintas , sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,” terangnya.

Syarat mendapatkan SIM, pemohon harus cukup umur maksimal 17 tahun, lulus ujian tulis, praktek satu dan dua. Ketika syarat dilalui dan lulus yang bersangkutan berhak memiliki SIM.

Katanya, salah satu pemicu tingginya angka kecelakaan juga didukung mudahnya mendapatkan kendaraan secara murah. “Sekarang jumlah kendaraan sudah melampaui volume jalan yang ada, yang berdampak menjadi salah satu pendukung terjadinya kecelakaan. Tapi itu tidaklah terjadi kalau masyarakat patuh terhadap peraturan yang ada dan angka kecelakaan dapat ditekan,” terangnya.

Satrio mencontohkan, sesuai pengalaman saat studi banding ke Jepang di daerah Kawasaki, ia melihat masyarakat di sana tertib. Tidak ada yang melakukan kebut-kebutan apalagi sampai bonceng tiga. “Pengguna jalan raya semuanya tertib tidak ada yang melanggar sehingga angka kecelakaan di negara itu bisa ditekan,” tandasnya.

Sementara Feb (17), salah seorang siswa SMA Negeri 10 Palembang, mengaku dirinya telah membawa sepeda motor ke sekolah sejak duduk di kelas XI dikarenakan sekolah tidak jauh dari rumah. “Kalau mau jalan kaki cukup jauh ke sekolah, kalau mau diantar orang tua kerja. Nah, jika setiap hari naik ojek ke sekolah ongkosnya mahal. Maka orang tua saya tidak melarang saya bawa motor,” terangnya.

Menurut pengakuannya, orang tua dia hanya mengizinkan naik sepeda motor ke sekolahan, untuk urusan lain tidak diperbolehkan termasuk les di bimbingan belajar. “Kalau ke tempat les saya berlangganan dengan tukan ojek buat mengantar ke tempat les. Ayah dan ibu melarang saya bawa motor karena jauh, mereka khawatir apalagi saya belum ada SIM,” akunya.

Kata dia, motor yang dibawanya ke sekolah dulu sering digunakan ayahnya ke kantor. “Daripada nganggur di rumah (tidak digunakan, red) mending saya pakai, lumayan hemat ongkos,” tukasnya sambil tersenyum. (nni/asa/ce2)

Larang Pelajar Bawa Motor

Kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di kalangan pelajar menjadi perhatian Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel. Terkait hal itu, beragam imbauan dilakukan, satu di antaranya larangan bagi siswa membawa sepeda motor ke sekolah.

“Kita tentunya mencermati hal ini (kasus kecelakaan lalu lintas), oleh karenanya butuh perhatian khusus,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel Drs Widodo Med. Langkah awal yang dilakukan Disdik adalah jangan sampai siswa ke sekolah membawa motor. Setidaknya, ini dapat menekan angka kecelakaan di kalangan pelajar.

“Justru mengizinkan siswa membawa motor sendiri ke sekolah, itu tidak hanya berbahaya bagi nyawanya tapi orang lain juga,” ucap Widodo. Pihaknya juga melakukan imbauan ke dinas kabupaten/kota untuk mengimbau sekolah di daerah tersebut melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Guna menekan angka kecelakaan di kalangan pelajar, sekolah sebaiknya melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam memperoleh SIM,” kata dia. Lanjut Widodo, tingginya angka kecelakaan di kalangan pelajar bisa disebabkan oleh etika siswa berlalu lintas tidak tertib, kelayakan sepeda motor tidak baik, dan volume jalan lampaui batas jalan.

Selain hal tersebut, saat ini mudahnya memperoleh kendaraan baik roda dua atau empat. Seiring banyaknya kendaraan yang murah, siswa marak membawa kendaraan ke sekolah. Misalnya, dengan uang Rp 500 ribu sudah bisa memperoleh sepeda motor.

“Saat ini, transportasi massal belum mencukupi. Semua mahal sehingga orang tua berpikir jalan pintas membiarkan anaknya membawa sepeda motor ke sekolah, padahal itu tidak benar. Apalagi sampai anak tersebut tidak beretika di jalanan,” ulasnya.

Membentuk etika di kalangan pelajar untuk lebih baik, sekolah sebaiknya memberikan pelatihan etika berlalu lintas dengan baik. “Mendidik, membina jauh lebih baik dan hukuman pilihan terakhir,” tandasnya.

Pantauan di lapangan, banyak ditemukan aksi kebut-kebutan dilakukan pelajar yang menggunakan sepeda motor. Terutama di daerah-daerah. Tak hanya itu, mereka pun kerap mengabaikan kelengkapan dalam berkendaraan seperti tidak menggunakan helm dan melawan arus. Bila kondisi ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan korban kecelakaan yang menimpah masih akan terus bertambah. (nni/asa/ce2)

Pahami Mitigasi Risiko

Tingginya angka kecelakaan di negeri ini terutama di Sumatera Selatan (Sumsel), menurut pengamat sosial Sumsel Alfitri, kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas masih rendah. Itu pemicu kecelakaan berujung kematian. “Semua pihak, baik penegak hukum, masyarakat, pemerintah, pelajar, orang tua harus memahami mitigasi risiko berkendaraan,” ujarnya.

Bahaya risiko berkendaraan mesti dipahami terutama para orang tua untuk tidak membarikan izin kepada anaknya mengendarai kendaraan jika masih menyandang status pelajar. “Mitigasi risiko penting, orang tua terkadang mempunyai kebanggaan tersendiri jika anaknya sudah bisa mengendarai kendaraan sepeda motor, padahal itu sangat berbahaya bisa-bisa mati konyol,” ucapnya.

Lanjut Alfitri, kecelakaan terjadi disebabkan banyak faktor, di antaranya penegakan hukum lalu lintas lemah. Dalam hal ini petugas masih lemah mengawasi pengendara terutama para siswa yang membawa kendaraan sepeda motor. “Kelemahan itu, apakah sangaja atau tidak pastinya sangat berbahaya,” ucapnya.

Selain hal tersebut, lanjut Alfitri, unsur pengendara lalu lintas yang dilakukan para siswa cenderung mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. “Pelajar masih sangat labil, ego, emosi lebih besar ketimbang penalaran akal sehat terhadap bahaya mengancam. Nah, maka dari itu perketat seleksi perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM), sehingga angka kecelakaan dapat ditekan,” ungkap Alfitri.

Tak cukup sebatas itu, orang tua juga harus disoroti jangan bangga jika anaknya sudah bisa berkendaraan. “Lakukan control, sebab tidak hanya bahaya bagi anaknya tapi orang lain juga,” ucap dia.

Pengendara dewasa yang sudah cukup umur, lakukan penegakan secara ketat. Melanggar rambu alu lintas, tegakkan disiplin berupa penertiban yang bisa dikontrol lewat SIM. Dengan begitu kita bisa mengendalikan pelanggaran. “Melanggar berujung kecelakaan, kecelakaan berujung korban,” ulasnya.

Saat ini volume kendaraan sudah lampaui batas jalan sehingga perlu adanya jalur khusus sepeda motor di jalan protokol. “Pemicu banyaknya kendaraan salah satunya, mudahnya memperoleh kendaraan melalui kredit. Pemerintah harus membatasi pertumbuhan kendaraan dengan melakukan pembenahan kendaraan massal dengan memberikan solusi terbaik,” tandasnya.

Ia menambahkan, harus ada keselarasan perencanaan dalam sektor transportasi. Jangan sampai, tingginya itensitas kendaraan berdampak pada meningkatnya kasus kecelakaan akibat infrastruktur yang buruk. Pemerintah harus mampu mengendalikan pertumbuhan kendaraan. Tentunya, melalui langkah yang baik tanpa mengganggu sektor ekonomi lainnya. (nni/asa/ce2)

Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Meningkat Dua Kali Lipat

Jumlah pelanggaran lalu lintas (lalin) selama ini terus meningkat. Hal inilah yang menjadi perhatian dalam Operasi Kepolisian Terpusat Zebra Jaya 2014. Operasi yang akan digelar selama 16 hari hingga 9 Desember tersebut, ditargetkan akan menurunkan angka pelanggaran lalin.

Dengan demikian, pengemudi kendaraan terus diberkan edukasi pentingnya disiplin berlalu lintas. Data Polri, pada 2012 jumlah pelanggaran kendaraan bermotor mencapai 300.072 kasus dan pada 2013 jumlah pelanggaran lalin meningkat hampir seratus persen mencapai 768.374 untuk seluruh Indonesia.

Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menjelaskan, peningkatan jumlah pelanggaran lalin ini merupakan masalah yang perlu disikapi. Salah satunya, dengan Operasi Zebra tersebut. “Ini operasi yang digelar setiap setahun sekali, biasanya pada akhir tahun,” terangnya.

Dalam Operasi Zebra ini, Polri fokus untuk melakukan penegakan hukum agar membuat jera para pelanggar. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. “Penegakan ini dilakukan karena berbagai upaya edukatif juga telah dilakukan,” tegasnya.

Menurut dia, penegakan hukum yang dilakukan Polri telah diimbangi dengan kampanye keselamatan berlalu lintas. Kampanye tersebut dilakukan di setiap kota di Indonesia dan bersifat persuasif. “Jadi, tidak hanya penegakan hukum saja,” tuturnya.

Kombinasi penegakan hukum serta cara persuasif dan edukatif ini diharapkan mampu untuk memberikan kesadaran pada pengguna jalan agar lebih taat aturan. Jika tidak taat aturan di jalan, dikhawatirkan angka kecelakaan juga meningkat. “kalau makan korban tentu lebih disayangkan,” ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, Polri juga berharap pengendara untuk bisa mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM). Karena memang banyak pelanggar yang juga tidak memiliki SIM. “SIM ini penting, diharapkan semua pengendara bisa mengurusnya,” jelasnya.

Namun, selama ini banyak pengendara tetap ngeyel dengan tidak mengurus SIM. Lalu, apakah Polri merasa perlu untuk membuat terobosan bagi pembeli sepeda motor untuk menunjukkan SIM? Dia menjawab bahwa sebenarnya SIM itu merupakan ketentuan wajib. “Regulasi sudah mengakomodir itu, tinggal pelaksanaannya saja,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menjelaskan, rohnya Operasi Zebra ini masyarakat harus taat hukum. Maka, sebaiknya penegakan hukum yang diarahkan ke masyarakat ini juga diimbangi anggota Polri yang juga taat hukum. “Masih banyak anggota Polri yang terkesan menjebak dan akhirnya transaksonal dalam kasus lalu lintas,” paparnya. (idr/ce2)

Sumber: Sumatera Ekpres, Jumat 28 November 2014

About Iwan Lemabang
Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: