Tuntut Upah Rp 3.439.000


Protes UMP Berdasarkan KHL terendah

PALEMBANGRibuan buruh, yang bergabung dalam Front Buruh Sumsel Bersatu, menggelar aksi menolak upah minimum provinsi (UMP) tahun depan (2015) sebesar Rp 1.974.346. berseragam serba merah dan membawa puluhan spanduk, mereka jalan kaki dari pelataran BKB, menyusuri Jl Jenderal Sudirman, belok ke Jl Radial, dan berakhir di halaman DPRD Sumsel.

”Kami tidak sepakat dengan UMP yang diputuskan pemerintah. Kami berharap UMP bisa sesuai dengan pengajuan kami, yakni Rp 3.439.000,” kata Suyono Yakub, koordinator Front Buruh Rakyat Sumsel Bersatu. Selain tuntutan itu, ribuan buruh ini juga menolak rencana kenaikan BBM dan meminta pemerintah membangun sistem pendidikan yang bervisi kerakyatan untuk kemandirian bangsa.

”Kami ingin pemerintah menghapuskan sistem uang kuliah tunggal dan sistem kerja outsourching atau kontrak, serta melakukan verifikasi ulang anggota Dewan Pengupahan,” cetusnya. Ditambahkannya, rencana pemerintah pusat menaikkan harga BBM akan membaut rakyat semakin terjerembab ke dalam jurang kemiskinan.

Ditambahkan Suyono, keputusan UMP Rp 1.974.346 tidak sesuai dengan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Sumsel. “Dewan Pengupahan mengambil nilai KHL terendah di OKUT, dan hanya satu pasar. Semestinya survei KHL ini harus dari tiga pasar induk di Sumsel,” bebernya.

Katanya, KASBI Sumsel telah melakukan survei sendiri dan rata-rata dari tiga pasar yang disurvei didapat nominal KHL terendah di atas 2 jutaan. Aksi juga diwarnai teaterikal yang menceritakan makin terpuruknya kehidupan para buruh dengan UMP kecil, kepentingan kapitalis, dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.

Dari DPRD Sumsel, pendemo pun mendatangi kantor gubernur. Mereka diterima Wakil Gubernur Sumsel, H Ishak Mekki. Aksi ribuan buruh ini mendapat pengawalan ketat kepolisian Personel Gabungan Dalmas, jajaran Polsek, Polda, dan Brimob Sumsel yang total berjumlah 500 orang disebar pada tiga titik, yakni BKB, Gedung DRPD, dan ruas jalan yang dilalui. “Personel dikerahkan untuk mengamankan situasi dan kondisi karena kami mendapatkan informasi ada 5 ribu buruh yang turun ke jalan hari ini (kemarin),” ujar Kapolresta Palembang, Kombes Pol Sabaruddin Ginting.

Wakil Ketua DPRD Sumsel, H Chairul S Matdiah SH MH menuturkan, pihaknya telah menerima aspirasi yang disampaikan para buruh. “Kami akan memanggil Dewan Pengupahan yang anggotanya terdiri perwakilan serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pemanggilan ini untuk mediasi dan pembahasan kembali mengenai UMP Sumsel,” katanya.

Ditegaskan Chairul, semua anggota DPRD Sumsel tidak akan berpihak. “Kami akan menjadi penengah dan meminta agar buruh bisa mendapatkan UMP yang layak. Tapi tentunya tidak merugikan pihak pengusaha juga,” imbuhnya. Pemanggilan sendiri akan dilakukan setelah terbentuknya komisi di DPRD Sumsel.

Ditambahkan Hj RA Anita Noeringhati SH MH, anggota DPRD Sumsel, UMP 2015 yang besarannya Rp 1.974.346 ditetapkan merupakan hasil kesepakatan dalam rapat Dewan Pengupahan. Anggota Dewan Pengupahan sudah ada perwakilan dari pekerja dan pengusaha. “Setelah UMP ditetapkan, kemudian terjadi kenaikan harga BBM, maka nilai UMP dapat dievaluasi kembali. Kenaikan harga BBM akan pengaruhi harga barang pokok dan lainnya,” tuturnya. (wia/ce4)

Harga BBM naik, UMP Ditinjau Ulang
________________________________________________________

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, memang telah menetapkan UMP Sumsel untuk tahun depan, yakni Rp 1.974.346. Keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan yang sebelumnya telah melakukan survei KHL dan rapat bersama. “Saya sudah putuskan untuk UMP di Sumsel sebesar Rp 1.974.346. Angka ini sudah berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan melihat besaran KHL terendah,” ungkapnya.

Dikatakan Alex, nilai UMP yang disepakati sudah bagus dan cukup besar. Apalagi di Sumsel, banyak kemudahan yang diberikan pemerintah kepada warganya. Misalnya, sekolah gratis dan berobat gratis. Jika ada yang turun ke jalan menggelar aksi, hal itu sah-sah saja. “Tapi, tuntutan buruh menaikkan UMP menjadi Rp 3 jutaan kurang tepat dan tidak rasional,” tegasnya.

Tapi jika nanti ada kenaikan harga BBM, maka keputusan UMP Rp 1.974.346 itu akan ditinjau ulang. “Jika (BBM) naik, ya (UMP) pasti akan ditinjau lagi. Untuk saat ini SK UMP sudah saya teken dan akan diserahkan kepada pemerintah pusat karena ditunggu paling lambat 1 November,” tandasnya.

Wakil Gubernur Sumsel, H Ishak Mekki, yang menerima para pendemo di kantor Gubernur Sumsel menjelaskan, Pemprov menetapkan UMP berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan yang memang diberi kewenangan membahas itu. “Kami hanya menetapkan UMP di tingkat provinsi. Untuk upah minimum di tingkat sektoral, akan di-handle masing-masing bidang,” ujarnya. Pemprov akan menyurati semua kabupaten/kota untuk mengaktifkan kembali Dewan Pengupahan di daerah.

Termasuk jika ada daerah yang memberlakukan upah minimum kota (UMK). “Pemprov bukan tidak mau mendengarkan, tapi kita punya kebijakan. Keputusan untuk UMP sudah tepat dan ada dasar hukumnya,” kata Ishak. Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, Hj Dewi Indiriati menuturkan, survei KHL dilakukan dengan sebenar-benarnya. Pihaknya pun sudah mengikuti aturan yang berlaku dan ditetapkan pemerintah. “Jadi, tidak betul kalau kami hanya menyurvei satu pasar untuk KHL terendah. UMP juga bukan hanya berdasar KHL, tapi juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” tandasnya. (wia/ce4)

Sumber: Sumatera Ekspres, Jumat, 31 Oktober 2014

About Iwan Lemabang
Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: