Melihat Efektivitas Perda Nomor 14 Tahun 2011


Pilih Jam Genting, Sanksi Tak Tegas

Melihat Efektivitas Perda Nomor 14 Tahun 2011
Bebas Melintas: Meski aturan pada Perda Nomor 14 Tahun 2011 menyebutkan ketentuan terkait melintasnya kendaraan bertonase berat pada siang hari, nyatanya masih saja dijumpai kendaraan jeni tronton melintas di jam sibuk

________________________________________

Kemacetan dalam kota tak hanya dipicu tingginya jumlah kenaraan dan sempitnya volume jalan. Ternyata, persoalan itu juga ditambah banyaknya kendaraan bertonase berat melintas di jalan utama.

* * * * * * * * * * * * * * *

Pengamatan Sumatera Ekspres masih banya kendaraan bertonase berat mulai dari truk, box, dan mobil molen melintas di jalan utama. Seperti di Jl Kapten A Rivai, Jl Demang Lebar Daun, Jl Sudirman, Alang-Alang Lebar (AAL), dan Jl Basuki Rahmat. Kendaraan ini melintas dengan tujuan mengantar barang ke gudang yang tak jauh dari jalan raya.

Selain jalan tersebut, kendaraan ini juga sering melintas di Jl Musi II, Jalan R Soekamto, dan Jalan MP Mangkunegara. Padahal sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi untuk mengurai kemacetan khususnya di dalam kota, kendaraan jenis ini dilarang melintas di jalan protokol, terutama pada siang hari.

Namun, fakta di lapangan masih saja kendaraan tersebut lalu lalang. Padahal, sesuai aturan truk atau kendaraan bertonase berat dilarang masuk dalam kota mulai pukul 06.00 WIB–20.00 WIB. Sayangnya, ketika melintas hanya disetop oleh petugas dan kemudian lanjut jalan lagi.

Bahkan khusus untuk truk batu bara, Pemprov Sumsel telah mengeluarkan surat edaran (SE) yang melarang semua truk batu bara melintas di jalan umum. Namun, karena jalan khusus batu bara belum selesai, membuat truk batu bara melintasi jalan umum khususnya di jalan simpang Musi II

Salah seorang sopir truk, Waluyo (41) mengaku, meskipun sudah ada aturan dirinya masih sering melintas. “Memang ragu-ragu, tapi mau bagaimana lagi kami bekerja untuk mencari makan. Sementara akses lain tidak ada,” ungkapnya. Waluyo mengangkut barang ekspedisi dari daerah menuju salah satu gudang di dalam Kota Palembang. “Memang kalau ada petugas sering disetop. Tapi an sanksinya cuma ditilang, yang penting kan barang tetap sampai ke tujuan,” imbuhnya.

Dikatakan, untuk main kucing-kucingan dengan petugas dia melintas memilih jam-jam genting antara pukul 18.00 WIB–19.00 WIB. “Pada jam ini biasanya tidak ada petugas yang berjaga di jalan,” tukasnya.

Salah seorang pengguna jalan lain, Turiman (26) mengatakan, aturan pemerintah itu sangat bagus, karena untuk mencegah terjadinya macet. “Kondisi jalan Kota Palembangsaat ini relatif sempit dibanding kota-kota besar lain. Hal itu dikarekan jumlah kendaraan yang terus bertambah tidak didukung dengan perluasan jalan. Jadi jangankan ada truk besar melintas, satu saja mobil mogok di pinggir jalan macetnya sudah sangat panjang,” ucapnya.

Kalau sudah ada perdanya, kata dia, tinggal bagaimana supaya pemerintah untuk merealisasikannya. “Saya lihat saat ini masih ada mobil besar seperti dump truk yang melintas,” tukasnya. Sementara itu Kasat Lantas Polresta Palembang, Kompol Arief Fitrianto SH SIk mengatakan, akan menindak dan membari sanksi tegas kepada sopir mobil besar yang melintas di dalam kota pada jam terlarang tersebut.

“Ini kan aturan, dibuat untuk dipatuhi. Jadi siapa yang melanggar harus mendapatkan sanksi,” ujarnya. Sanksi yang diberikan, kata dia, sesuai dengan peraturan tersebut. “Kami selaku penegak hukum tentu akan mendukung peraturan tersebut dan akan mengaplikasikannya sesuai mekanisme yang ada,” ungkapnya.

Demi berjalannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi tersebut pihaknya sudah siap beroperasi di jalan-jalan dalam kota untuk memastikan tidak ada mobil truk yang melintas. “Apabila masih ditemukan ada mobil truk melintas antara pukul 18.00 WIB — 20.00 WIB maka akan segera kami tindak,” tuturnya.

Dikatakan, peraturan tersebut ada mekansme dan ketentuan mobil truk untuk melintas. Apabila sudah pukul 20.00 WIB artinya diperbolehkan mobil truk untuk melintas. “Ini upaya pemerintah untuk mengurai kemacetan dan penertiban lalu lintas. Jadi kita harus mendukung aturan ini.”

Namun, lanjutnya, meskipun tengah malam hari pihaknya tetap mewaspadai dan memantau kendaraan yang melintas dalam kota. Hal tersebut utnuk mengantisipasi adanya pengangkutan barang ilegalatau sejenis. “Kami tetap waspada dan akan memeriksa kendaraan yang melintas apabila mencurigakan,” tukasnya.

Arief mengaku, saat ini masih sering terjadi sopir truk yang iseng melintas pada jam terlarang. Oleh karena itu pihaknya tidak segan-segan melakukan penindakan. “Karena sudah amanat undang-undang maka kami langsung menilang mobil yang melintas pada jam terlarang,” tutupnya. (art/mik/ce2)

Gencar Patroli, Perketat Pengawasan

Beri Efek Jera
Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Operasional Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, Isranedi mengungkapkan, pihaknya terus melakukan patroli guma penindakan apabila ada kendaraan yang melanggar Perda Nomor 14 Tahun 2011 tersebut.

“Tapi kami hanya bisa melakukan tilang apabila ada kendaraan yang mengangkut tanah, batu bara, dan sebagainya tidak menggunakan tutup terpal. Tapi kalau pelanggarannya karena melanggar undang-undang diserahkan ke pihak Kepolisian Lalu Lintas,” ujarnya.

Lanjut Isranedi, karena itu bekan wewenang Dishub. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatakan bahwa truk yang melintas di jalan umum wewenang pihak kepolisian>

Ada beberapa wewenang yang bisa dilakukan Dishub apabila kendaraan melakukan pelanggaran di jalan antara lain, tidak memiliki izin usaha angkutan, tidak berpenutup terpal, uji emisi kendaraan dan kelayakan kendaraan untuk beroperasi, kelebihan kapasitas muatan. “Kami tidak menindak jika kendaraan tidak memiliki surat atau pelanggaran undang-undang karena itu wewenang Polantas,” imbuhnya.

Apabila kendaraan melakukan pelanggaran tersebut tadi pihaknya bisa melakukan penilangan yang akan diproses ke pengadilan. “Setelah ditilang kami serahkan ke pengadilan untuk menjalankan proses hukum selanjutnya,” ungkapnya.

Untuk melakukan pencabutan surat izin usaha bagi kendaraan yang melanggar, kata dia, tidak bbisa dilakukan begitu saja, apalagi kendaraan tersebut hanya melakukan pelanggaran lalu lintas. “Pencabutan izin usaha pengangkutan baru akan disalahgunakan. Misal mengangkut barang yang tidak sesuai surat izin dan barang seludupan,” tuturnya.

Dijelaskan, tujuan pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi tersebut bertujuan mengurai kemacetan dalam kota dan menekan risiko kecelakaan. “Tidak melintasnya kendaraan besar saat siang hari diharapkan bisa mempercepat alur lalu lintas dalam kota,” imbuhnya.

Sementara diwajibkannya, mobil pengangkut tanah dan batu bara ditutup terpal bertujuan agar tidak tumpah dan mengotori jalan. “Kalau tercecer di jalan, ditimpa hujan kan bisa berbahaya bagi pengendara lain karena kondisi jalan bisa menjadi licin,” tutupnya.

Sementara, Kepala Dishubkominfo Sumsel, Musni Wijaya mengatakan, pihaknya akan memperketat pengawasan di lapangan. Tentunya bekerja sama dengan kabupaten/kota dan pihak kepolisian. Sehingga penindakan tidak hanya dilakukan di jembatan timbang dan terminal, tapi juga bisa dilakukan di jalan.

“Kia melakukan penindakan di jembatan timbang dan terminal. Namun di luar itu penindakan dlakukan oleh pihak kepolisian. Karena berdasarkan UU Nomor 22/2009 bahwa penindakan truk melintas di jalan umum wewenang pihak kepolisian,” ungkapnya.

Mengenai peraturan truk batu bara, Musni mengatakan, pihaknya tetap menjalankan atau menerapkan kebijakan Gubernur Sumsel untuk melarang angkutan truk batu bara melintasi jalan umum. apalagi gubernur sudah memberikan kesempatan selama kurang lebih 2 tahun bagi para pengusaha dan transportir batu bara untuk membangun jalan khusus.

“Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Sumsel yang melarang angkutan batu bara melintasi jalan umum sangat tepat. Karena angkutan truk batu bara menyebabkan kemacetan dan kerusakan jalan. Jadi surat edaran gubernur diterapkan untuk kepentingan masyarakat banyak,” tandasnya.

Sementara anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Rudi Tahar menilai masih banyaknya kendaraan bertonase besar masih melintasi jalanan kota pada waktu yang dilarang akibat dari lemahnya pengawsan dari Dinas Perhubungan, baik Sumsel amupun Kota Palembang. “Seharusnya dinas ini bertindak secara tegas terhadap kendaraan yang melanggar ini,” kata Rusdi kepada Sumatera Ekspres, tadi malam.

Dijelaskan politisi PAN ini, penindakan tegas juga harus dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas, jangan sampai kendaraan yang sudah dilarang ini masih melintas seenaknya tanpa ada tindakan. “Dinas Perhubungan dan kepolisian harus berkoordinasi menindak secara tegas kendaraan bertonase berat, agar tidak melewati ruas jalan pada jam yang dilarang untuk melintas,” ingatnya.

Lanjutnya, setiap perusahaan ataupun kendaraan yang melintasi harus diberikan efek jera, bukan justru semakin hari semakin berani melintas tanpa kendali. “Harus beri efek jera, jika perlu cabut izin usahanya biar tidak seenaknya melintas mengakibatkan kemacetan di kota, bahkan sampai terjadi kecelakaan,” pungkasnya. (art/mik/ce2)

Dilema Teggakkan Aturan Sendiri

Pemerintah Kota Palembang mengalami dilema untuk menegakkan peraturan yang dibuat sendiri mengenai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi. Pasalnya, aturan tersebut saat ini justru banyak dilanggar.

Pengamat Transportasi Kota Palembang, Ir Zainul Bahri MT mengatakan, truk yang melintas dalam kota adalah kebanyakan milik pejabat. Sehingga meskipun ditangkap akan dilepaskan lagi. “Inilah letak dilema pemerintah, satu sisi ingin menertibkan aturan lalu lintas, sisi lain karena banyak milik pejabat,” ujarnya.

Satu sisi lain aturan tersebut akan menghambat kenerja pebisnis khususnya untuk bongkar muat. “Sebab, kalau malam tidak mungkin untuk bongkar muat. Sementara di jalan takut rawan kriminalitas,” imbuhnya.

Menurutnya, masih adanya truk melintas ini juga ada kemungkinan terjadinya kongkalikong antara pengusaha dan pejabat. “Sebab, kalau seandainya mau pemerintah bisa saja menindak tegas dengan cara mensetop perizinan usaha atau menahan mobil bersangkutan,” tuturnya.

Makanya, pemerintah sulit untuk menerapkan aturan ini secara efektif. “Tidak heran kalau pemerintah yang melanggar aturan yang mereka buat sendiri,” ujar pria yang saat ini menjabat dekan Fakultas Teknik UMP ini.

Menurutnya, untuk menerapkan perda ini harus memiliki mental dan birokrasi yang bersih serta mampu bersikap adil. “Inilah yang harus dibenahi dahulu untuk menerapkan aturan-aturan supaya bisa efektif, birokrasi yang adil dan berperilaku yang bersih,” tukasnya.

Zainul menilai sebenarnya aturan tersebut sangat bagus karena bertujuan untuk mengurai kemacetan dan untuk kepentingan masyarakat umum. “Sayang saja, kalau aturan yang sudah dibuat ini tidak bisa direalisasikan sesuai dengan tujuannya,” tutupnya. (art/ce2)

Sumatera Ekspres, Senin, 22 September 2014

About Iwan Lemabang
Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: