Sulitnya Mencari Lahan Baru untuk TPU di Palembang


Bertahan 5 Tahun, Terbentur soal Lahan

Sulitnya Mencari Lahan Baru untuk TPU di Palembang
TPU: Seorang warga melintas di sekitar kompleks pemakaman umum yang terlihat sudah sesak tanpa ruang kosong.

________________________________________

Tempat pemakaman umum (TPU) di Palembang mulai sempit. Bahkan dari 16 TPU yang ada, beberapa di antaranya terisi penuh. Satu sisi, untuk mencari lahan baru Pemkot Palembang mengalami kesulitan. Seperti apa solusinya?

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Banyak kendala yang dihadapai Pemkot Palembang untuk mendapatkan lahan TPU baru. Seperti banyaknya lahan yang sudah menjadi permukiman, pengembangan kota, rawan banjir, kawasan bisnis hingga terbentur persoalan pembebasan lahan. Satu sisi, ada beberapa kuburan yang sudah over kapasitas. Inilah yang harus mendapat perhatian.

“Kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan lahan baru. Khususnya di daerah Seberang Ulu. Mulai dari letak geografis yang berbatasan dengan kabupaten seperti Banyuasin dan Ogan Ilir,” ujar Kepala Bidang Dinas Penerangan Jalan, Pemakaman dan Pertamanan Palembang, Asmuadi kepada Sumatera Ekspres beberapa waktu lalu.

Dulu pihak DPJPP pernah membeli lahan pemakaman seluas 7 hektare di Talang Pasir (Ogan ilir). Namun, tidak sempat difungsikan karena pemerintah setempat tidak mengizinkan daerahnya untuk tempat pemakaman, makanya kembali dibatalkan. “Pemerintah setempat beralasan kalau lahan tersebut akan digunakan untuk lahan pertanian. Apalagi di sana terkenal petani padi,” ungkapnya.

Sementara untuk perluasan ke daerah Plaju, lanjutnya, juga berbatasan dengan wilayah Banyuasin sehingga pemerintah setempat juga tidak memberikan izin jika digunakan untuk tempat pemakaman. “Pemerintah setempat melarang dikarenakan lokasi tersebut akan dialokasikan untuk ahan usaha. Kalau dijadikan tempat pemakaman ‘kan tanahnya tidak bisa digarap lagi,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, terkendala pada masalah banjir. Sebab, kalau dilihat letak geografisnya Kota Palembang ini banyak dataran rendah sehingga sangat sulit untuk mendapatkan lahan baru tempat pemakaman. “Makanya untuk daerah Seberang Ulu kami fokuskan pada wilayah Keramasan dan Kertapati. Saat ini kita sedang cari lokasinya. Tapi biasanya kalau dalam kota terkendala pada pembebasan lahan. Sehingga antisipasi untuk Seberang ulu hingga saat ini belum ada kepastian,” ungkapnya.

Dikatakan, beberapa lokasi TPU saat ini suda hampir terisi penuh (lihat grafis). Oleh karena itu, antisipasi kejenuhan tempat pemakaman pihaknya terus berupaya mencari lahan baru seperti membeli lahan di daerah Gandus seluas 4,6 hektare. “Saat ini proses sedang di-ruislag (tukar guling) untuk membuka akses masuk. Kami kesusahan untuk mendapatkan jalan karena lokasinya berdekatan dengan orang-orang kaya. Seperti Citra Grand City dan Sinarmas,” ungkapnya.

Pihaknya tidak diberi akses untuk ke tempat pemakaman. Karena masyarakat tidak mau lokasi mereka berdekatan dengan tempat pemakaman sehingga tidak diberi jalan. “Salah satu solusi yang ditempuh dengan cara melakukan pendekatan dengan pihak Citra Grand City. Tapi kami yakin akan mendapat akses sebab saat ini sudah memasuki proses administrasi,” ungkapnya.

Sementara untuk lokasi pemakaman daerah Kalidoni saat ini masih membuat safe plan. “Lokasi di sana luas yang berkisar 11 hektare. Target kita tahun ini sudah bisa difungsikan karena pemakaman daerah di sana memang suda jenuh,” tuturnya.

Nah, yang sudah sangat siap beroperasi di daerah Gandus karena saat ini proyeknya hanya pengerasan jalan masuk dan rehabilitasi kantor perawatan. Sedangkan untuk lokasi pemakaman sudah siap digunakan.

Lokasi penambahan tersebut memang terjadi di daerah Seberang Ilir. Sementara untuk daerah Seberang Ulu saat ini pihaknya sedang berusaha untuk pembebasan lahan di daerah Keramasan seluas 4 hektare. “Daerah inilah yang hanya bisa kita upayakan untuk penambahan lahan di daerah Seberang Ulu. Dikarena pemakaman daerah sana sudah hampir penuh semua. Kalau tidak ada antisipasi cepat kami khawatir lokasi Seberang Ulu akan overload,” tuturnya.

Dikatakan, untuk daerah yang sudah terisi 100 persen, lanjutnya, akan disosialisasikan ke masyarakat untuk mencari tempat pemakaman yang masih tersedia. “Ahli waris cenderung ingin korban dimakamkan dekat keluarga mereka yang telah ada,” imbuhnya. Makanya, kalau ahli waris memaksa terpaksa korban dimakamkan tempat yang telah penuh. “Tapi kalau memang permintaan ahli waris korban agar dimakamkan bersebelahan dengan keluarganya yang ada tetap kita lakukan dengan cara pemecahan dapuran yang ada kemudian diservis kembali menjadi satu,” kata dia.

Kalau memang tidak ada lokasi lagi, sistem tumpang tindih terpaksa akan dilakukan. Karena memang dalam ajaran Islam sistem tersebut tidak disalahkan asalkan ada izin dari ahli waris. Dengan lokasi dan penambahan lahan yang ada saat ini puhaknya optimis untuk persediaan lahan kuburan bisa bertahan hingga lima tahun ke depan. Pasalnya, menurut data per bulan rata-rata jenazah yang dikuburkan di pemakaman yang dikelola pemerintah berkisar 150-200 jenazah. (tim/ce2)

Bisa Pakai Sistem Tumpang Tindih

MUI Masih Beda Pendapat
Guna menyiasati lahan kuburan yang makin kritis, ada beberapa solusi yang bisa dijadikan alternatif. Sistem tumpang tindih salah satunya. Namun, sejumlah ulama masih berselisih pendapat tentang itu.

Ketua MUI Kota Palembang H Saim Marhadan mengatakan, jenazah dikuburkan untuk menghilangkan baunya.

Menurut konsep Islam, kuburan adalah alam barza (penantian). Dimana nanti manusia akan dibangkitkan kembali. Fungsi lain kuburan itu untuk menghindari agar tidak dimakan binatang buas dan menghilangkan rasa takut bagi masyarakat.

Jadi, kata dia, boleh saja sistem tumpang tindih dilakukan, apalagi jika kondisi tidak memungkinkan. Di Arab Saudi, dalam jangka waktu tertentu kuburan digali lagi dan diganti dengan jenazah baru.

“Boleh tumpang tindih. Karena jenazah dikuburkan itu agar tidak menyebar penyakit kepada masyarakat yang masih hidup. Daam agama Islam diwajibkan orang yang meninggal dikuburkan dan berdosalah masyarakat yang tidak memakamkan jenazah,” tuturnya.

Ketua MUI Sumsel, Sodikun berpendapat lain. Menurutnya tidak diperbolehkan menguburkan orang yang meninggal tumpang tindih. Kecuali memang dalam kubur tersebut tidak lagi ditemukan bangkai.

“Haram hukumnya sistem tumpang tindih. Kecuali terkena bencana alam sehingga dilakukan penguburan massal karena tidak memungkinkan untuk dilakukan satu per satu,” ungkapnya.

Dikatakan, boleh saja kuburan yang lama ditimpa kembali asalkan tidak ditemukan lagi jasad yang lama. Oleh karena itu, ada petugas penjaga kuburan yang memanajemen dan mencatat kapan terjadinya orang tersebut meninggal karena dalam waktu tertentu jasad tersebut akan habis dan kembali menjadi tanah.

Dilarangnya sistem tumpang tindih tersebut Sodikun beranggapan bahwa alam kubur adalah penentuan bagi seseorang selama hidupnya. (art/ce2)

Sulitnya Mencari Lahan Baru untuk TPU di Palembang

Sumatera Ekspres, Selasa, 26 Agustus 2014

About Iwan Lemabang
Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: