Melihat Sidang Tilang di PN Palembang


Singkat, Rileks, Langsung Bayar Denda

Melihat Sidang Tilang di PN Palembang
Sidang Tilang: Suasana sidang tilang di PN Palembang. Tampak seorang pelanggar membayar denda sesuai putusan hakim

_________________________________________

Setiap pelanggaran hukum harus melalui proses mekanisme yang sudah ditentukan. Begitu juga terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Tetapi, meski dikategorikan dalam pidana ringan, harus dihindarkan.

Berbeda dengan sidang pidana umum yang biasa digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang yang terlihat tegang, pada sidang tilang, suasana terlihat lebih rileks. Tetapi, ada kalanya hakim serius. Peserta pun dibuat lebih santai.

Suasana inilah yang terlihat dalam sidang tilang yang digelar PN Palembang baru-baru ini. Umumnya, peserta sidang hanya mendengar saat hakim membacakan tuntutan. Hukuman dijatuhkan juga ringan cukup langsung bayar denda.

Memang, jika dilihat sepintas, nyaris tidak ada perbedaan sidang tilang dengan sidang pidana umum ataupun korupsi. ada hakim, terdakwa, juga ada jaksanya. Hanya saja, jika pada sidang pidana umum atau korupsi hakimnya harus ada tiga, sedangkan sidang tilang hanya ada satu hakim ketua, dan suasana sidang pun terkesan seram dan tegang.

“Sidang tilang juga tidak menghadirkan saksi ataupun pengacara. Hanay ada jaksa selaku pihak yang menyita surat-surat lalu lintas milik pelanggar,” ujar Posma Nainggolan, Humas PN Palembang.

Dijelaskan, seorang pelanggar lalu lintas diperbolehkan tidak menghadiri proses sidang tilang. Namun, bagi pelanggar yang bisa menghadiri sidang memiliki sedikit keuntungan ketimbang pelanggar yang tidak bisa menghadiri sidang.

Dengan menghadiri sidang, lanjut Posma, si pelanggar bisa memohon keringanan denda kepada hakim ketua secara langsung. Bukan tidak mungkin, atas pertimbangan permohonan keringanan itu, hakim ketua bisa sedikit berbaik hati dengan meringankan biaya denda kepada pelanggar.

“Sebaliknya, bagi mereka yang tidak datang, dianggap setuju dan mampu membayar denda yang diputus hakim ketua. Baik yang tidak datang maupun yang datang, pelanggar bisa mengambil surat-surat kendaraan yang disita usai sidang tilang digelar,” jelasnya.

Sebelum menjalani sidang tilang di PN Palembang, jelas Posma, ada beberapa tahapan sebelum seorang pelanggar lalu lintas duduk di kursi pesakitan untuk mengambil kembali Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang disita polisi.

Saat pengendara tidak mengenakan helm, tidak bisa menunjukkan SIM maupun STNK, dan pelanggaran lainnya, polisi akan menyita SIM atau STNK miliknya. Setelah disita, si pelanggar diberikan surat tilang oleh polisi lalu lintas yang melakukan penyitaan. Melalui surat itu, si pelanggar akan mendapat panggilan untuk menjalani sidang tilang di PN.

“SIM atau STNK yang ditilang polisi selanjutnya diserahkan ke pihak kejaksaan. SIM atau STNK akan dibawa saat si pemilik SIM atau STNK akan menjalani sidang PN Palembang,” kata Posma.

Khusus untuk sidang tilang yang berkaitan dengan pelanggaran SIM atau STNK, Posma mengatakan, PN Palembang menggelar sidang itu dua kali dalam sepekan. Adapun hari yang dijadikan jadwal sidang tilang yakni Selasa dan Jumat yang digelar di pagi hari.

Dalam satu kali pelaksanaan sidang tilang, masih kata Posma, tidak membutuhkan waktu lama. Paling banter, sidang tilang seorang pelanggar lalu lintas hanya makan waktu tiga menit. “Jika pelanggar tidak datang, SIM atau STNK-nya kami titpkan di bagian penilang. Jadi si pelanggar bisa langsung mendatangi loket tilang dengan membayar denda sesuai dengan vonis hakim ketua. Itu pun jika sidang sudah dilakukan,” imbuhnya.

Terkait beragamnya jumlah denda yang harus dibayar para pelanggar, Posma mengatakan denda tilang berdasakan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam aturan denda, disebutkan jika bagi pelanggar dikenakan denda paling besar atau maksimal.

Dalam UU tersebut, pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).

Punya SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).

Tidak memasang tanda monor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).

Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).

Pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).

Namun, hakim pada umumnya tidak memberikan pidana kurungan dan denda maksimal. Biasanya hakim memberikan keringan denda sesuai tingkat kesalahan dan perohonan dari si pelanggar.

“Kalau di PN Palembang biasanya paling rendah dari Rp 50 ribu dan paling tinggi Rp 200 ribu. Sebab, sesuai aturan memang denda bisa dikenakan tidak mesti maksimal, sesuai pertimbangan hakim,” jelasnya.

Meskipun demikian, ia sedikit tidak menyetujuinya. Ia menilai, rendahnya denda yang harus dibayar pelanggar ditengarai mengapa masih banyaknya planggar lalu lintas, terutama dalam hal kepemilikan SIM.

“Coba denda sesuai dengan aturan diberlakukan, saya rasa, seluruh pengguna jalan akan membuat SIM mengingat dendanya yang besar. Kalau nominal dendanya masih di bawah Rp 500 ribu, saya yakin pelanggar tidak akan berkurang,” imbuhnya.

Semisal, pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), membiarkan penumpangnya tidak memakai helm, penumpang lebih dari dua orang sesuai aturan akan didenda maksimal Rp 250 ribu.

Namun, hakim bisa mengenakan hanya Rp 50 ribu–Rp 200 ribu saja. Seperti yang dialami Sutarjo, warga Plaju yang kena tilang dan menjalani sidang di PN Palembang. “Saya kena tilang karena tidak pakai helm, pas sidang saya didenda Rp 100 ribu, karena memang sudah minta keringanan hakim,” ungkap Sutarjo. (roz/nni/ce2)

Dieksekusi Jaksa, Masuk sebagai PNBP
Uang denda dalam sidang bukti pelanggaran (tilang) lalu lintas dieksekusi jaksa dan disetor ke rekening negara. Namun masih muncul sejumlah masalah seperti praktik calo hingga akuntalibilitas hasil denda tilang.

Menurut Koordinator Pidana Umum Lainnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Warsa Susanta, uang hasil denda tilang masuk ke negara. “Pernah ada usulan pemerintah daerah (pemda), uang ini dimasukan ke kas daerah. Tapi diputuskan tetap masuk kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP),” jelasnya, belum lama ini.

Warsa menambahkan, pertumbuhan jumlah kendaraan yang tinggi berdampak pada bertambahnya pemasukan negara dari pelanggaran lalu lintas. Dalam setahun uang yang masuk ke kas Negara mencapai Rp 101 miliar (tahun 2013).

“Dari pelanggaran lalu lintas Rp 97 miliar, sedang dari biaya perkara Rp 4 miliar. Tahun ini telah masuk dari periode Januari–Mei sudah mencapai Rp 36 miliar, dengan biaya perkara Rp 1 miliar,” ungkapnya.

Menanggapi wacana pelanggaran lalu lintas tidak lagi ditangani Mahkamah Agung (MA) dengan lembaga peradilannya, Warsa tidak setuju. Menurutnya, kewenangan lembaga peradilan menangani tindak pidana tilang telah diatur UU Lalu Lintas. “Kami kurang sepakat perkara tilang di luar persidangan karena regulasinya seperti itu. Kalau kami menerapkan begitu, berarti kami melanggar UU,” tukasnya. (jpnn/ce2)

Waspadai Calo, Ikuti Aturan
Pada praktik proses tilang, banyak pelanggar mengharapkan berdamai dengan oknum aparat. Inilah yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tersebut. Oleh karenanya, tidak sedikit pelaku pelanggaran yang tidak sampai menjalani sidang atau “damai di tempat”.

Biasanya ada oknum menakut-nakuti pengendara dengan denda yang sangat besar. Sebaiknya ikuti proses persidangan dan bersedia memberikan STNK atau SIM untuk disita sebagai bukti tilang. Dimana tanggal sidang di PN adalah maksimum 14 hari dari tanggal kejadian. Jika tidak hadir pada rentang itu, pengambilan STNK atau SIM dilakukan pada loket tilang.

Para pelanggar bisa langsung mengambil STNK/SIM melalui loket tilang tanpa harus melalui jasa calo lagi. Hal ini karena PN Palembang sudah menerapkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga semua pelayanan tentang PN Palembang bisa diakses dengan mudah. Namun, praktik calo muncul saat sang pelanggar tidak mau repot saat ingin mengambil STNK/SIM. Biaya yang dikeluarkan tentu akan lebih mahal.

Sang calo mengaku bisa mengambil STNK/SIM tanpa melalui proses persidangan. Akan tetapi, syaratnya tentu dengan memberikan sejumlah uang. Nah, sang calo tadi biasanya sudah kenal dengan pihak pengadilan, terutama petugas tilang. Uang yang diberikan si pelanggar tadi sebenarnya juga akan digunakan untuk mengambil SIM/STNK.

Maka dari itu, biasanya berurusan dengan calo akan lebih mahal biayanya. Sebab, si calo harus juga membayar ke petugas tilang lagi. Fakta sebenarnya, ia tidak memiliki pengaruh atau efek apapun terhadap pengurusan surat yang ditilang apalagi kemudahannya. Hanya sang pelanggar yang ingin cepat dan tak mau repot saja yang bersedia melalui jasa calo.

Salah seorang warga, sebut saja RM mengaku pernah mengambil SIM miliknya melalui jasa calo di PN Palembang. Sebab, ia tidak memiliki waktu banyak untuk mengurus sidang yang juga harus antre diruang sidang tilang. Ia mengaku, SIM A miliknya ditilang polisi karena dianggap melanggar jalur. Nah, setelah ditilang, ia diwajibkan menghadiri sidang di PN Palembang dua minggu berikutnya.

“Jadwal sidang tilang saya digelar pada hari Jumat, nah sementara saya saat itu berada di luar kota untuk urusan bisnis. Lalu saya diberitahu teman, kalau mau cepat lewat seseorang yang bisa ambil SIM itu, jadi tidak mesti ikut sidang. Saya kasih dia uang Rp 400 ribu untuk ngurusnya, yang penting SIM saya bisa kembali,” terang Rm. (roz/asa/ce2)

Komentar:

Rawan Penyelewengan
Besarnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil denda sidang tilang ini rawan disalahgunakan oknum tertentu. Untuk itu, diperlukan pengawasan terhadap aliran dana yang disetor ke rekening negara tersebut.

Bentuk penyelewengan yang mungkin terjadi, sebagian uang tersebut tidak disetorkan ke kas negara dan digunakan secara langsung. Bisa juga disalahgunakan, dimana ada oknum yang membuat rekening penampung untuk mendapatkan bunga dari uang denda tilang yang tersimpan.

“Ini harus diawasi. Sudah ada rekening khusus dari Kementerian Keuangan,” jelas pengamat ekonomi Yan Sulistyo. Selama ini, dana dari hasil denda tilang selalu disetor ke kas negara. Memang seharusnya, sebagian dana PNBP bisa masuk ke kas daerah, tapi belum ada aturannya. (roz/ce2)

Prosedur Perkara Tilang di PN Palembang
— Pelanggar mendaftar ke meja jaksa guna menyerahkan bukti pelanggaran ke petugas peradilan.

— Pelanggar akan mendapatkan nomor antrean.

— Pelanggar akan dipanggil untuk mengikuti sidang oleh majelis hakim.

— Saat persidangan, pelanggar membayar denda tilang sesuai dengan putusan hakim, ke petugas resmi (pegawai Kejaksaan Negeri).

— Pelanggar menerima bukti pelanggaran (SIM/STNK).

— Apabila pelanggar tidak hadir dalam persidangan, maka bisa mengambil di loket tilang PN Palembang.

Denda tilang diatur dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
— Denda paling kecil Rp 250 ribu dan paling tinggi Rp 1 juta sesuai jenis pelanggaran.

— Para pelanggar bisa meminta keringanan hukuman dari hakim.

— Di PN Palembang rata-rata denda berkisar Rp 50 ribu–Rp 200 ribu.

— Hasil denda dieksekusi jaksa dan disetor ke rekening negara.

Sumatera Ekspres, Rabu, 9 Juli 2014

About Iwan Lemabang
Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa.

One Response to Melihat Sidang Tilang di PN Palembang

  1. Siguntang says:

    Terimo kasih mas, informasinyo sangat bermanfaat ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: