Perhitungkan Daya Beli Masyarakat


Tarif KA Ekonomi Bisa Saja Naik Dua Kali Lipat

Perhitungkan Daya Beli Masyarakat
Tiba: Penumpang yang baru saja tiba di Stasiun Kertapati Palembang. Hingga kemarin, belum ada lonjakan penumpang yang berarti (foto: Sumeks cetak)

Dipangkasnya anggaran Kementerian Perhubungan dalam APBN Perubahan 2014, berimbas pada pengurangan besaran pubilc service obligation (PSO) angkutan kereta api (KA) kelas ekonomi bersubsidi. PT KAI akan menerapkan tarif non subsidi untuk kereata api tersebut.

________________________________________

Direktur Komersial PT KAI Bambang Eko Martono mengatakan, kenaikan tersebut merupakan pengurangan besaran PSO pada 3 Maret 2013. Dimana PSO yang merupakan subsidi untuk tarif kereta api kelas ekonomi rute jarak jauh dan jarak sedang akan berkurang Rp 352 miliar.

Hanya tarif rute jarak dekat dari kereta kelas yang tidak akan naik dan masih mendapatkan subsdi pemerintah. Bambang mengatakan, kebijakan ini bertujuan meningkatkan layanan dan kenyamanan pengguna jasa kereta api. Kenaikan tarif lihat grafis.

Jika sebelumnya berdasarkan Kontrak PSO No. PL.102/A.41/DJKA/3/14 dan No. HK.221/III/I/KA-2014 tertangga 3 Maret 2014, besaran PSO penumpang KA ekonomi adalah Rp 1,224 triliun, kini menjadi Rp 871,586 miliar atau berkurang Rp 352,721 miliar.

Hal ini mengakibatkan tarif untuk KA ekonomi jarak menengah kembali ke tarif normal nonsubsidi. Kebijakan tersebut terhitung mulai pemesanan tiket KA per 1 Juli 2014 untuk keberangkatan KA mulai 1 September 2014. Sedangkan untuk tarf KA jarak dekat/lokal/KRD untuk sementara belum dikembalikan ke tarif normal nonsubsidi sampai dengan 31 Desember 2014.

Manager Humasda PT Kereta Api Indonesia (persero) Divre III, Rapino Situmorang mengatakan, KA yang mengalami perubahan tarif yakni, KA Bukit Serelo tujuan Kertapati–Lubuklinggau. Untuk KA Rajabasa yang sebelumnya dengan tarif bersubsidi sebesar Rp 30 ribu, setelah tarif normal non subsidi menjadi Rp 65 ribu. Sedangkan KA Bukit Serelo sebelumnya sebesar Rp 30 ribu mengalami perubahan dengan tarif normal nonsubsidi menjadi Rp 55 ribu.

“Khusus untuk KA Keralaya tujuan Palembang–Inderalaya masih tetap mendapatkan subsidi Rp 2.500,” ujarnya. Dikatakan, penyesesuaian tarif tersebut dilakukan untuk dapat menjaga kelanjutan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa KA.

“Sehingga masyarakat tetap dapat menggunakan jasa KA sebagai pilihan moda transportasi massal yang aman, nyaman, bebas macet, dan ramah lingkungan,” bebernya. Nah, upaya meningkatkan pelayanan, mengurangi antrean pembelian tiket di stasiun, mulai 1 September 2014 PT KAI menetapkan kebijakan tarif pembelian tiket di stasiun dan channel eksternal adalah sama.

“Sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot untuk mendatangi stasiun jika ingin melakukan pembelian tiket KA,” tuturnya. Selain itu, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam membeli tiket kereta api selain di loket stasiun, maka untuk penjualan tiket KA jarak jauh dan menengah selain di loket stasiun, mulai 1 Juli 2014 diberikan diskon tarif sebesar Rp 7.500.

“Diskon tarif sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat digabungkan dengan reduksi tarif,” tukasnya seraya mengatakan, daftar channel eksternal yang dapat diakses masyarakat untuk pembelian/pemesanan tiket KA yakni: Pertama, minimarket/kantor seperti Gerai Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Alfa Express kantor dan agen pos, Penggadaian, Tiki JNE, dan tiket KA resmi.

Kedua, melalui website: www.tiket.kereta-api.co.id, www.tiketkai.com, www.tiket.com, www.paditrain.com.

Ketiga, aplikasi pada ponsel BlackBerry yang bisa di-download di BlackBerry World atau aplikasi Paditrain untuk ponsel Android.

Keempat, melalui payment poin, di antaranya Contact Center 121, jaringan Citos Connection, Aerotiket, Oke Tiket, FinChannel, jaringan Jatelindo B-ISA, jaringan Fastpay BMW, PPOB BRI Delaprasta, jaringan Via Travel, jaringan I-Zone dan lainnya.

Sementara Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menambahkan, dalam aturan yang ada, penaikan tarif kereta api ekonomi bergantung dari Kementerian Perhubungan mengingat tarif ekonomi mendapat dana PSO. Hanya saja kata dia, rencana penaikan tarif ekonomi oleh KAI saat ini diberlakukan bagi kereta ekonomi yang tidak mendapatkan PSO.

Menurutnya, rencana PT KAI menaikkan tarif ekonomi jarak menengah dan jauh. Jangan sampai membuat perusahaan pelat merah itu menikmati margin keuntungan yang berlebihan, mengingat KAI merupakan operator kereta api satu-satunya di Indonesia.

“Jangan sampai operator itu menikmati margin berlebihan,” ujarnya. KAI berencana menaikkan tarif 20 kereta api mulai September seiring dengan pemotongan dana PSO dalam APBNP 2014. Sebanyak 20 kereta api jarak menengah dan jauh itu beroperasi di Pulau Jawa dan Sumatera yang terimbas pemotongan PSO.

Secara umum, penaikan tarif mencapai 100% dari tarif subsidi yang berlaku saat ini. Selain menaikkan tarif 20 jenis kereta api, KAI juga akan menyamakan tarif pemesanan atau pembelian tiket di stasiun dan agen tiket mulai 1 September 2014.

Langkah itu untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kenyamanan dengan mengurangi anteran pembelian tiket di stasiun. Sudaryatmo menilai penaikan tarif harus sejalan dengan peningkatan mutu pelayanan yang terukur dan terverifikasi di lapangan.

Peningkatan mutu pelayanan itu mulai dari praperjalanan, saat perjalanan hingga seusai perjalanan. Para calon penumpang kereta api mesti mendapatkan pelayanan fasilitas ruang tunggu, fasilitas toilet yang memadai dan informasi kedatangan kereta api di stasiun. Peningkatan pelayanan perjalan seperti pada proses pembelian tiket yang mudah dan tidak mengenakan biaya tambahan di luar yang ditetapkan dan tertera d tiket. Jika pun ada perubahan tiket, konsumen mendapatkan informasi tersebut.

“Pada proses perjalanan, konsumen mesti mendapatkan kesempatan waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api. Sebab-sebabnya harus tahu kalau telat,” katanya. Peningkatan pelayanan kereta api juga harus dilakukan pada proses pascaperjalanan, seperti yang berkaitan dengan kejelasan ke mana konsumen mengadu dan mendapatkan kompensasi jika pelayanan di perjalanan tidak memadai.

“Itu ke mana konsumen mngadu. Ada enggak mekanisme konpensasi,” ucapnya. Sisi lain, pemerintah harus memperhitungkan daya beli masyarakat, sebab moa transportasi yang satu ini merambah hingga ke semua kalangan. (afi/roz/asa/ce1/ce2)

Harus Persetujuan Kemenhub
Meskipun PT Kereta Api (KAI) akan menaikkan tarif kereta api ekonomi bersubsidi pada bulan September nanti, hal itu belum mendapatkan persetujuan pemerintah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan, sampai kini belum ada kesepakatan dengan PT KAI terkait kenaikkan harga tiket tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Kemenhub, J A Barata. Ia menegaskan sampai kini Kemenhub belum membahas kenaikan tarif kereta ekonomi bersubsidi tersebut. “Sampai kini saya tegaskan belum ada rencana menaikkan tarif kereta api ekonomi,” jawabnya.

Barata menjelaskan, kebijakan menaikkan tarif KA ekonomi bersubsidi bukan domain dari PT KAI. Perubahan harga itu harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah dalam hal ini Kemenhub. “Itu merupakan kewenangan dari Menteri Perhubungan,” jelasnya.

Menurut Barata, persetujuan itu mutlak dibutuhkan oleh PT KAI jika akan menginginkan kenaikan tarif KA ekonomi subsidi. Karena menurut dia, KA kelas ekonomi dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu yang ingin berpergian dengan kereta api.

Berbeda dengan kereta non ekonomi. Perusahaan berhak menentukan tarif kereta non subsidi itu. Sebab, rata-rata yang menggunakan moda transportasi ini masyarakat yang tingkat ekonominya sudah mapan. Dia mengakui, kenaikan itu dipicu pemotongan APBN Perubahan. (aph/asa/ce2)

Jangan Beratkan Penumpang
Rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) menaikkan tarif tiket kereta api (KA) ekonomi sekitar 100 persen mulai 1 September 2014 disesalkan pengguna jasa KA. Sejumlah penumpang menolak kenaikan itu karena tak sesuai dengan pelayanan yang selama ini diberikan.

“Kok mau dinaikan padahal pelayanannya jelek. Apalagi kenyamanan dan keselamatan tidak ada jaminan. Buktinya kereta sering mogok dan masih terjadi kecelakaan,” ujar Rita, penumpang KA Kertapati–Lubuklinggau.

Terlebih, lanjutnya, rencana kenaikan sebesar 100 persen sangat memberatkan masyarakat pengguna kereta api, walaupun dalihnya karena subsidi dipangkas oleh DPR. “Kanaikan itu terlalu drastis,” imbuhnya.

Sama halnya dengan Surya, yang mengatakan jika benar-benar naik, tentu akan memberatkan kondisi keuangannya. Semisal harga tiket KA relasi Kertapati ke Lubuklinggau seharga Rp 55 ribu, maka otomatis ia akan mengeluarkan bugdet dua kali lipat. Padahal, ia setiap Minggu menggunakan jasa KA ini. “Saya kira harga tiket Rp 30 ribu sudah sangat standar,” ungkap warga Plaju yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Lubuklinggau ini.

Pengamat Ekonomi Universitas Sriwijaya (Unsri) Yan Sulistyo mengatakan, rencana kenaikan tiket KA ini bisa dinilai wajar dan juga tidak wajar. Tidak wajar, karena pemotongan subsidi anggaran sama sekali tidak berhubungan dengan harga tiket yang harus naik.

Anggaran yang dipotong tidak bisa dijadikan alasan untuk menaikkan harga tiket, sebab pemangkasan tidak ada hubungan dengan harga tiket,” ujarnya. Akibat pemangkasan anggaran, seharusnya bukannya harga tiket yang dinaikkan dua kali lipat, melainkan yang dipotong adalah gaji karyawan PT KAI, insentif, biaya pengadaan dan sebagainya. (roz/asa/ce2)

Perhitungkan Daya Beli Masyarakat

Perhitungkan Daya Beli Masyarakat

Sumatera Ekspres, Kamis, 3 Juli 2014

Advertisements

About Iwan Lemabang
Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: