Langkah Pemkot “Berantas” Gepeng dan Anjal


Pidana, Memberi dan Menerima

Langkah Pemkot Berantas Gepeng dan Anjal Meski menyandang Kota Metropolitan, namun Palembang belum tuntas menyelesaikan masalah sosial. Nyatanya gelendang dan pengemis (gepeng) hingga anak jalanan (anjal) masih banyak dijumpai. Mengapa aktivitas mereka sulit “diberantas” ?

_____________________________________________________

Banyak faktor yang memicu kehadiran gepeng dan anjal tetap eksis. Terutama pada sejumlah fasilitas publik, tempat ibadah hingga tempat pemakaman orang terkenal yang sudah wafat. Masalah sosiial seperti ini tidak hanya terjadi di Palembang, tapi juga di sejumlah daerah di Tanah Air. Satu sisi, masyarakat kerap memberi peluang dengan menyodorkan bantuan di tempat umum, padahal itu yang membuat mereka (gepeng dan anjal, red) bertahan.

Bila pemerintah membiarkan mereka tetap leluasa beraktivitas, secaara tidak langsung bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itulah, Pemkot Palembang dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) gencar razia dengan membentuk tim selama 24 jam. Alasannya, mengacu pada peraturan daerah (Preda) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anjal, Gelandagan, dan Pengemis.

Dimana, perda tersebut dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kebuthan dasar agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. “Sebenarnya langkah pemerintah merazia mereka (gepeng dan anjal, red) karena kepedulian yang begitu besar untuk kelangsungan hidupnya,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Faizal AR.

Bahkan, Faizal menegaskan, setiap orang, keluarga, organisasi. Baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok dilarang melakukan kegiatan mengemis dan menggelandang, terutama di tempat umum, taman, dan jalan dalam wilayah daerah. Tak hanya itu, sesuai perda pasal 22, baik yang memberi maupun maupun menerima infak sedekah akan diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. “Saksi pidana berlaku bagi pemberi dan atau penerima,” tegasnya.

Ia mengaku, sejak diberlakukannya perda tersebut, pihaknya terus melakukan “perburuan” untuk membna orang-orang tersebut. Jika ditemukan ada lembaga atau kelompok yang melanggar, pastinya akan dikenakan sanksi administratif. “Selama pembinaan, kita berhak melakukan perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sosial,” katanya.

Jika di jalanan, khususnya lampu merah, masih terdapat orang-orang sering mendekati pengendara mobil atau motr, ia menegaskan itu bukanlah ppengemis, melainkan pedagang asongan. Bahkan, saat ini pihaknya telah menyiagakan petugas selama 24 jam yang tergabung dalam tim, terdiri dari Dinas Sosial, Sat Pol-PP, Tagana, dan kepolisian. “bisa dipastikan, habis atau paling tidak berkurang anjal, gelandangan, dan pengemis yang berkeliaran di jalan dan lampu-lampu merah. Memang pada kenyataannya, hampir setiap hari lebih sering menemukan geladangan dan orang terlantar, tapi jumlahnya bervariasi,” ucap dia.

Adapun daerah yang sering dilakukan penjangkauan, seperti simpang Jakabaring, Benteng Kuto Besak (BKB), depan Masjid Agung, lampu merah simpang RS RK Charitas, lampu merah simpang Kampus, lampu merah simpang Rajawali, lampu merah simpang Polda (flyover), simpang Angkatan 66, simpang Angkatan 45, lampu merah simpang Pusri, dan lampu merah Tanjung Api-Api (TAA).

“Saat ini, baru sebatas itu. Ke depan, akan dilakukan perluasan penjangkauan ke seluruh kota. Tapi, semua itu butuh proses, mengingat diperlukan biaya cukup besar,” ucapnya. Mereka yang terjaring sudah disiapkan lima panti sesuai kategori. Anak perempuan di Panti Sosial Bina Anak Remaja (PS BAR), anak laki-laki di Panti Rehabilitasi Anak Nusantar (PRAN), Panti Rehabilitasi Gelandangan Orang Terlantar (PRGOT), Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN), dan Panti Tresna Weda Teratai (PTWT) untuk jompo.

“Saat ini, ada sekitar 20 orang yang dibina di PS BAR, 25 orang di PRAN, 180 orang di PTWT, dan 400 orang di PRGOT. Sesuai arahan pak wali kota, dengan adanya perda ini, tidak ada lagi anak jalanan yang tidak sekolah,” bebernya.

Sementara, Kasat Pol-PP Palembang, Kompol Tatang Duka Reja mengatakan, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Dinsos Palembang sesuai imbauan wali kota. “Masyarakat diimbau tidak memberikan uang kepada anak jalanan ataupun pengemis ketika berada di lampu merah dan tempat-tempat umum lainnya,” ucap Tatang menambahkan, berurusan dengan manusia ketika timnya berada di lapangan, mereka sembunyi. (nni/asa/ce4)

Miskin, berharap Modal
___________________________________________

Langkah Pemkot Berantas Gepeng dan AnjalDengan mengenakan baju kemeja, celana panjang biru dongker lusuh, serta wajah memelas, Ratena (42) , nenek dua cucu yang kesehariannya menggantungkan hidup dari hasil mengemis dari rumah ke rumah. Begitu pun saat melihat Wartawan Koran Ini, ia langsung menyodorkan tangannya meminta belas kasihan.

Ia mengakui, jika dirinya sudah menekuni pekerjaan ini (mengemis, red) sejak delapan tahun lalu, pascasuaminya meninggal, dirinya harus menghidupi empat anaknya, masing-masing tiga perempuan satu laki-laki.

“Suami saya meninggal karena sakit. Saat itu, usia kurang lebih 34 tahun, ana-anak masih kecil. Selain minta belas kasihan orang, terkadang saya juga mengumpulkan barang-barang bekas di jalanan. Dari hasil itulah, buat makan sehari-hari,” ujar Ratena saat dijumpai di kawasan Jl Jenderal Sudirman, tepatnya di seputaran Jembatan Pusri.

Ia mengaku, aktivitas mengemis karena tak punya biaya (uang, red) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Sepeninggal suami, saya pernah bekerja jadi tukang cuci di rumah. Tapi, tidak lama majikan tempat saya bekerja itu pernah kehilangan barang, ntah mungkin dia menuduh saya yang ambilmeski tidak secara langsung, tapi ia menyuruh saya berhenti,” ucapnya.

Sebenarnya, lanjut Ratena, ia lebih senang mengumpulkan barang bekas seperti bekas air mineral, kardus, dan bekas-bekas perabotan rumah tangga kalau nilai harga penjualan dapat mencukupi kebutuhan makan sehari-hari, tapi buktinya tidak.

“Mengumpulkan barang bekas kalau sehari paling besar dapat Rp 10 ribu/hari. Tapi kalau saya “ngetok” pintu rumah-rumah orang kaya atau toko-toko di kawasan Sudirman, bisa Rp 30-50 ribu/hari bahkan lebih. Sebab, kadang ada yang memberi Rp 5 ribu, setidaknya Rp 1 ribu paling kecil dikasih mereka,” terangnya. Katanya, selama delapan tahun ini, dia sudah dua kali masuk panti karena terjaring razia Pol-PP. Di sana, menurut ia, selain dberi makan dan tempat tinggal gratis, juga diberi keterampilan. (nni/ce4)

Malas Kerja, Populasi Cenderung Naik
___________________________________________

Mengemis atau dengan kata lain meminta belas kasihan orang lain, kesalahan terbesar kembali ada mental masyarakat itu sendiri. Budaya malu sudah berkurang dan masyarakat cenderung malas dan tidak mau bekerja.

“Dulu, pengemis, gelandangan, dan anak jalanan tidak ada. Tapi kalau sekarang populasinya cenderung naik dari tahun ke tahun,” demikian ungkap pengamat sosial sekaligus guru besar bidang Sosial Politik Universitas Sriwijaya (Unsri), Prof Dr H Selamet Widodo MS MM.

Lanjut Prof Selamet, meningkatnya populasi tersebut, karena masyarakat cenderung memanfaatkan situasi padahal justru mereka itu lebih banyak uangnya dari si pemberi. “Lihat saja anak usia sekolah, banyak berkeliaran di pinggir-pinggir jalan. Bahkan, ada anak menggendong bayi sambil meminta-minta padahal orang tuanya di salah satu sudut tersembunyi di kawasan lampu merah tengah menikmati nasi bungkus,” ucapnya.

Menyikapi hal tersebut, sebaiknya masyarakat harus selektif dan bijaksana. Janganlah memberi bantuan dengan cara salah dan tidak mendidk. “Salurkanlah bantuan dengan tepat melalui wadah yang dapat diperuntukkan bagi masa depan anak-anak bangsa,” katanya.

Mengatasi permasalahan tersebut, perlu kerja sama semua pihak, tidak terkeculai masyarakat. Kalau hanya ditangkapi oleh pemerintah, terus dimasukan ke dalam panti tanpa diberi solusi tepat dan keterampilan. Tidaklah memecahkan persoalan.

Sementara, menurut Ketua DPRD Palembang, Ahmad Nopan SH MH, Pemkot Palembang bersama dewan telah mengesahkan peraturan daerah (perda) anak jalanan (anjal), November 2013 lalu. “Masyarakat yang memberi uang akan didenda, tujuannya untuk lebih menertibkan Kota Palembang agar tidak ada lagi anjal atau pengemis di jalan,” katanya. (nni/roz/ce4)

Sumatera Ekspres, Jumat, 2 Mei 2014

About Iwan Lemabang
Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: