Musi IV Terancam Gagal


Land Clearing hanya Satu Bulan

Musi IV Terancam Gagal
Tolak Musi IV: Dua warga melintas di depan spanduk besar menolak pembangunan Jembatan Musi IV di kawasan 14 Ulu.

_____________________________________________________

PALEMBANG — Rencana pembangunan Jembatan Musi IV sepertinya bakal terancam gagal. Pasalnya, belum juga mulai, sudah ada spanduk penolakan dari warga. Padahal, schedale pembangunan fisik harus dilakukan Juli mendatang dengan deadline pembebasan lahan harus rampung akhir Mei. Artinya, pemkot hanya ada waktu satu bulan untuk pembebasan lahan.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, seperti proses pembebasan lahan underpass Simpang Patal, dan flyover Jakabaring butuh waktu satu tahun. Bahkan, saat ini proses ganti rugi lahan untuk kedua proyek tersebut belum rampung. Rasanya, wajar jika pembangunan Musi IV yang menelan dana APBN sekirat Rp 600 miliar tersebut bakal sulit.

Warga 13 Ulu, Arsyad mengatakan, dirinya dan warga sekitar menolak pembangunan Jembatan Musi IV karena dirinya tidak tahu akan pindah dan tinggal kemana. “Kami dak galak meski ado ganti ruginyo. Kami nak tinggal dimano,” ucap dia.

Menurutnya, rencana untuk pembangunan Musi IV sangat mendadak. Apalagi, sebelumnya belum ada perwakilan dari dari pihak kelurahan, kecamatan dan pemkot yang datang utnuk membahas ini. “Madakke kami disuruh ninggalke rumah kami cuman dikasih waktu sebulan. Bukan mudah nyari tempat tinggal,” sebut Arsyad. Selain itu, seluruh bangunan di sini juga merupakan bangunan lama dan tua. Jadi, tidak ada negosiasi dan perundingan.

Kepala Bagian Agraria dan Batas Wilayah Setda Kota Palembang, Fahmi Fadillah mengatakan, pembebasan lahan harus rampung pada akhir Mei mendatang. Setelah itu, masuk tahap persiapan dan Juli pengerjaan. “Memang ulit rasanya merealisasikan itu (pembebasan lahan, red) dalam waktu satu bulan. Tapi kami akan tetap mengusahakan. Ya seperti mission imposissible,” ungkapnya.

Meski begitu, sambung Fahmi, pihaknya optimis. Mengingat, Minggu ini akan ada pertemuan dengan warga. Lalu, dokumen terkait pembangunan sudah disampaikan kepada Badan Pertanahan Negara (BPN). Karenanya, dalam waktu dekat, pihaknya akan segera melakukan konsultasi publik dengan mengundang masyarakat, RT, RW, kelurahan, dan kecamatan untuk membahas dan menyosialisasikan pembangunan Musi IV.

Nah, setelah semua persiapan dilakukan, akan dilanjutkan dengan mendata jumlah persil, surat, status kepemilikan tanah, bangunan, dan tanam tumbuh. Kemudian, akan dibuat daftar nominatif untuk menentukan besaran ganti rugi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). “Setiap lokasi pasti berbeda besaran ganti ruginya,” ungkap dia.

Terkait penolakan, Fahmi menambahkan, warga boleh saja melakukan keberatan. Namun, harus dipahami, keberadaan Jembatan Musi IV tersebut sangat urgent. Mengingat, beban Jembatan Ampera saat ini sudah sangat tinggi sehingga perlu ada alternatif jembatan lain.

“Warga yang melakukan penolakan tersebut juga belum tahu pasti dimana lokasi pembangunan karena kami pun belum tahu. Sebab, trase (jalur) pembangunan masih dibahas,” tukasnya menambahkan, yang tahu, yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota. (yun/ce4)

Sumatera Ekspres, Rabu, 30 April 2014

About Iwan Lemabang
Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: