Pemberdayaan Perempuan: Sebuah Keniscayaan


Pemberdayaan Perempuan: Sebuah Keniscayaan

Oleh: Rosihan Arsyad
—————————————–

Sejak masa perjuangan kemerdekaan banyak kaum perempuan yang berjasa bagi Indonesia. Selain para perempuan aktif mendukung perjuangan sebagai support unit, kepahlawanan Cut Nyak Dien, Nyi Ageng Serang, Malahayati, Rasuna Said telah diakui luas. Menyadari arti pentingnya perempuan, pemerintah sejak lama telah berupaya mengarus-utamakan perempuan dalam pembangunan, semisal Program Penggerak Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Bidan Desa, Suami Siaga.

Bahkan, Program Keluarga Berencana (KB) kalau dinilai dengan jujur adalah merupakan program kesejahteraan bagi perempuan, mengingat target utama KB adalah kaum perempuan. Sayangnya, eforia reformasi menyebabkan kita banyak menegasikan program unggulan yang sebenarnya sangat penting untuk dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. PKK dianggap sebagai panggung bagi istri-istri pejabat untuk melanggengkan kekuasaan suaminya, mengingat ketua dan pengurus PKK biasanya adalah atau paling tidak dekat dengan istri gubernur dan bupati.

Memang, saat ini perempuan sepertinya tetap diarus-utamakan, tetapi sayangnya bukan dengan pembinaan langsung, komprehensif dan berlanjut untuk memungkinkan mereka mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan terjaga hak-haknya. Walaupun ada yang disebut Komnas Perempuan dan Komnas Anak, namun kemampuan mereka hanya mengawasi apabila terjadi pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak. Ada juga sistem kuota di panggung politik yang mengharuskan parpol mengalokasikan 30 persen caleg di setiap dapil dari semua tingkatan perwakilan untuk perempuan.

Namun, usaha tersebut masih menyisakan angka data kekerasan terhadap anak dan perempuan. Data menunjukkan dalam tahun 2012 terdapat 8.315 kasus KDRT dengan rincian: kekerasan psikis 48 persen, kekerasan fisik 28 persen, kekerasan seksual 17 persen dan 8 persen kekerasan ekonomi. Angka kematian ibu, berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) pada 2012 mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal pada 2007 angka kematian ibu hanya 228 per 100.000 kelahiran hidup.

Upaya Pemberdayaan perempuan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1978 di masa Pemerintahan Presiden Soeharto dengan mengangkat seorang Menteri Muda Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian ini memiliki tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta koordinasi dan sinkronsasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Visi dan misi yang diemban adalah kesetaran gender dan terpenuhinya hak anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan.

Perlu disadari, apa pun yang yang kita lakukan tidak akan pernah berhasil memperdayakan perempuan bila tidak memperlakukan perempuan dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai jalan yang harus ditempuh untuk kemakmuran bangsa.

Ketimpangan jender yang mengakibatkan tertinggalnya kaum perempuan terhadap laki-laki di Indonesia belum disikapi serius oleh pemerintah dan masyarakat. Indonesia akan masuk dalam periode demographic bonus pada tahun 2020-2030, sehingga perempuan yang terdidik akan memperbesar potensi tenaga kerja yang mumpuni untuk mengangkat ekonomi, kesejahteraan, dan kemakmuran nasional.

Program-program yang bersifat pemberdayaan perempuan dan anak serta pelayanan sosial selalu mendapatkan prosetase pembiayaan dan anggaran yang kecil, yang sebagian terbesar justru hanya terpakai untuk biaya kantor. Tengoklah program penye-jahteraan perempuan dan anak yang masih di bawah 0,5 persen APBN, yang sebagian besar adalah untuk menekan pertumbuhan.

Walaupun ada banyak perjanjian internasional yang mengakui hak asasi mereka. perempuan masih ebih mungkin menjadi miskin dan tidak terdidik dibanding kaum laki-laki. Perempuan memiliki ases yang minimum terhadap perawatan kesehatan, kepemilikan properti, kredit, pelatihan, dan lapangan kerja.

Perempuan juga jauh dari kegiatan politik dan lebih ssering menjadi korban kekerasan dalam keluarga dibanding kaum laki-laki. Aspek kritis dalam mempromosikan kesetaraan gender adalah pemberdayaan perempuan, yang memfokuskan diri pada mengidentifikasi dan melakukan upaya barsama untuk menyeimbangkan kekuasaan, dan memberi perempuan otonomi yang lebih besar untuk mengatur hidupnya sendiri.

Pemberdayaan perempuan secara komprehensif integral seperti yang diidentifikasi di atas sangat vital bagi pembangunan berkelanjutan dan realisasi hak asasi manusia untuk semua, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan nasional yang lebih cepat dan terarah.

Diperlukan affirmative action, yang komprehentif, terutama untuk memberikan akses dan kemudahan bagi anak perempuan untuk sekolah tinggi. Perempuan yang terdidik juga lebih kreatif, responsif dan adabtif terhadap situasi sehingga diharapkan dapat akan dapat meningkatkan kesadarannya akan hak asasi serta kebebasan menentukan masa depan mereka melalui pengaturan kelahiran, yang akan memberi akses pengaruh, ekonomi, politik dalam masyarakat dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan keluarga. (*)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Penulis adalah Laksamana Muda TNI (Purn), Gubernur Sumsel 1998-2003, President United in Diversity Forum (www.unitedindiversity.org), anggota Institute for Maritime Studies, Advisory Member Conservation International Indonesia.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sumatera Ekspres, Kamis, 6 Februari 2014

About Iwan Lemabang
Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: