Rentan Jadi Dana Kampanye


Peruntukan Dana Hibah dan Bansos

Rentan Jadi Dana Kampanye
Peserta Pemilu: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel mensosialisasikan 12 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 yang akan bertarung pada pemilihan legislatif 9 April dan pemilihan presiden, 9 Juli mendatang

Menjelang pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sangat rentan digunakan untuk dana kampanye “terselubung”. Terutama bagi mereka yang masih menjabat dan dekat dengan penguasa.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Masuk tahun politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkirim surat kepada seluruh gubernur dan ditembuskan ke Mendagri Gamawan Fauzi, bernomor B-14/01/-15/01/2014. Intinya, meminta kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana hibah atau bantuan sosial (bansos).

Fakta tersebut menyusul makin dekatnya masa kampanye pemilu legislatif April mendatang. Ada sinyalemen dana hibah ataupun bansos baik APBD maupun APBN itu, “digolkan” wakil rakyat dengan “niat” bisa mendongkrak perolehan suara. Tentu saja, yang diuntungkan dalam hal ini adalah caleg incumbent baik pusat maupun daerah.

Lantas bagaimana menyiasati agar hal itu tidak terjadi? Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin SH menegaskan, kepala daerah tak boleh ikut kampanye dan menggunakan dana bansos untuk keperluan yang bukan kepentingan rakyat. “Itu (dana bansos, red) tidak boleh digunakan (kampanye) bahkan dari dulu, ini penegasan saja. Kepala daerah juga tidak ikut dalam kontes pileg nanti,” kata Alex kepada koran ini, kemarin.

Alex yang juga ketua DPD Golkar Sumsel menjelaskan, dana bansos dan hibah di Sumsel cukup besar dan akan diturunkan secara efektif. Tak akan dipaksakan (pencairan, red) sebelum pemilihan, 9 April mendatang. “Peruntukannya, antara lain buat biaya operasional sekolah (BOS) Rp 800 miliar, kesehatan, dan lainnya. Dana bansos itu untuk kita semua,” tutur Alex lagi.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Agus Sutikno mengaku, tak ada cela bagi anggota dewan atau caleg untuk menggunakan dana bansos atau hibah untuk kampanye. Sebab, pencairan dana tersebut kapan pun sepanjang persyaratan administrasi selesai bisa dikirim langsung ke rekening yang mengajukan. “Namanya permohonan tergantung masuk dan apakah sesuai dengan program anggota dewan atau tidak. Intinya ya biarlah masyarakat menilai kinerja kita,” kata Agus.

Menurut politisi PPP ini, dana bansos Sumsel untuk tahun 2014 sekitar Rp 600 juta. Tak ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Sedangkan pengelolaannya langsung oleh eksekutif. “Lain dengan dana reses, bansos itu gubernur dan pencairannya eksekutif sehingga memang tak harus menjelang pileg pencairannya,” ungkap Agus.

Ia menambahkan, anggaran dana hibah untuk 2014 menurun dari tahun sebelumnya. Jika tahun kemarin mencapai Rp 1,4 triliun yang terdiri dari Rp 1,2 triliun hibah dan Rp 809 miliar hibah BOS, tahun ini tak sebesar itu. “Seingat saya menurun Rp 223 miliar. Sedangkan peruntukannya memang besar terserap ke program kesehatan dan pendidikan gratis,” tambahnya.

Masih menurut Agus, dana bansos dan hibah itu langsung dilakukan oleh pemda. Pendek kata, menjadi kewenangan eksekutif melalui gubernur dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sedangkan hibah yang diusulkan melalui reses, menjadi kewenangan anggota dewan untuk menunjuk kegunaan dan pelaksanaannya. Tapi, peraturan Mendagri-nya tetap sama.

“Bansos sifatnya eksidenstil, misalnya ada banjir dan selain bencana, seperti ada masyarakat yang tak bisa makan atau sakit. Sedangkan dana hibah tak berulang peruntuknya. Hanya sekali dan ada perjanjian penerima dan pemerintah. Nah, anggota dewan itu hanya memfasilitasi kebutuhan dan menyalurkan tetap eksekutif,” jelasnya.

Diakuinya, DPRD merupakan lembaga politk dan sangat wajar jika dikaitkan kepada kepentingan masyarakat dan dikhawatirkan menjadi kampanye terselubung. Tapi prinsipnya harus sesuai kebutuhan masyarakat.” Yang tidak boleh itu, uangnya yang kita bawa,” pungkasnya. (mik/ce5)

Awasi Program Kampanye Terselubung
Badan Pengawasan Pemilu (Banwaslu) Provinsi Sumatera Selatan akan mengawasi setiap program kementerian yang dilaksanakan di Sumsel yang memakai dana APBD maupun APBN. Terutama, terkait dana hibah dan bansos. “Kami akan awasi secara langsung setiap kegiatan caleg yang terindikasi menggunakan anggaran negara atau daerah,” kata Komisioner Bawaslu Sumsel Divisi Pengawasan, Kurniawan kepada Koran Ini, kemarin.

Dijelaskan, di antara program yang akan diawasi secara langsung, yaitu penggunaan dana hibah dan bansos daerah, program kementerian di sejumlah daerah, dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan Pedesaan. “Khusus PNPM sudah ada instruksidari Bawaslu RI, jika ada fasilitator kegiatan yang ternyata terjun politik praktis seperti caleg, maka harus mengundurkan diri,” ungkapnya.

Menurut Kurniawan, pihaknya akan mengawasi setiap pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jembatan yang dilakukan atas inisatif salah satu caleg, termasuk caleg incumbent. (mik/ce5)

Potensi Kampanye Terselubung

Program Kementerian di sejumlah daerah
Pelaksanaan PNPM Mandiri
Realisasi dan peruntukan dana bansos
Dana hibah reses anggota dewan

Sumatera Ekspres, Selasa, 28 Januari 2014

About Iwan Lemabang
Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: