Agus: Tarif Parkir Wewenang Dishub


Agus: Tarif Parkir Wewenang Dishub

PALEMBANG — Menangapi sejumlah desakan kalangan termasuk DPRD, agar segera membuat Peraturan Walikota (Perwali) untuk tarif parkir di mal-mal yang selama ini dikeluhkan warga, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Palembang menyatakan pihaknya tidak bisa melakukannya. Pembuatan Perwali ini menurut Agus Kelana, Kepala Dispenda bertentangan dengan undang-undang, yang mengatakan bahwa penetapan pajak parkir dilakukan berdasarkan persentase.

Peraturan tersebut diturunkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 17 Tahun 2010 tentang pajak parkir. “Pembuatan Perwali tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan undang-undang. Dalam undang-undang itu dituliskan tarif pajak tidak dibuat dalam nominal, tapi dalam persentase. Jadi kami menetapkan pajak parkir sebesar 30 persen,” kata Agus saat ditemui koran ini dikantornya, Selasa (10/12).

Lebih lanjut dijelaskan, pihaknya hanya menetapkan tarif pajak, bukan tarif restrebusi. Perbedaan pajak dan restrebusi adalah timbal balik yang diterima oleh masyarakat. Wajib pajak tidak menerima balas jasa secara langsung, sedangkan restrebusi menerima imbalan secara langsung, seperti karcis parkir yang ada di mal-mal.

Ketika ditanya tentang penetapan tarif restrebusi yang ada di mal-mal, Agus mengatakan itu bukan kewenangan Dispenda yang menetapkan, tapi Dinas Perhubungan. “Kami hanya menetapkan tarif pajaknya saja, karena mal-mal mempunyai gedung parkir dan lahan parkir tersendiri, jadi kami hanya menetapkan pajaknya saja bukan restrebusinya,” ujarnya.

Agus malah berpendapat, penetapan tarif parkir di mal-mal merupakan kewenangan dari masing-masing pengelola. Dengan tidak adanya ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan tarif parkir, akan menyebabkan tarif yang akan ditetapkan tidak terkendali. Menanggapi pernyataan tersebut, Dispenda tidak banyak berkomentar, karena menurutnya semakin besar tarif yang ditetapkan akan mempengaruhi pendapatan daerah juga. Tampaknya Dispenda hanya memikirkan PAD, tanpa menghiraukan beban yang dirasakan warga.

Sementara itu ketika dikonfirmasi kepada Komisi II DPRD Kota Palembang, mengatakan seharusnya hal-hal yang berkaitan dengan penetapan tarif tersebut bisa dibuatkan perwalinya. “Mungkin pihak-pihak tersebut tidak terlalu memahami persoalan, sehingga mengatakan tidak bisa dibuatkan Perwali, sehingga para pengelola mall memiliki batasan dalam menetapkan tarif, dan mendapatkan sanksi jika menetapkan tarif lebih dari yang ditetapkan,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pihaknya segera melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait, yakni Dispenda dan pengelola parkir mal. (cr5)

Sriwijaya Post, Rabu, 11 Desember 2013

Advertisements

About Iwan Lemabang
Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: