Memilah-Pilah Calon Pemimpin Daerah


Memilah-Pilah Calon Pemimpin Daerah Oleh: Fachrurrozie Sjarkowi, Ph.D

Orang seringkali berkata bahwa membangun suatu daerah dapat dibilang “gampang-gampang susah”. Benar gampang karena memang hampir setiap petak nusantara ini nyatanya serba ada dalam hal potensi sumberdaya alam (SDA) juga sumberdaya insani (SDM) yang kian berpendidikan. Bahkan aneka sumberdaya bantuan (SDB) atau prasarana dan sarana pun sudah kian banyak tersedia berkat kelangsungan pembangunan sebelumnya. Tetapi sebaliknya juga dikatakan sulit, karena kompleksitas dan keruwetan masalah warga maupun daerah sudah nyata-nyata menantang di hadapan. Figur pemimpin dan calon yang manapun tidak boleh meremehkannya.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wajarlah jika di dalam diskusi RRI siaran daerah baru-baru ini, beberapa peserta menyatakan bukan sekedar pemimpin multi-dimensi yang diperlukan, melainkan juga manajer yang multi-talenta. Calon pemimpin mesti bisa melihat dengan tepat siapa diri dan siapa warganya.

Harus jeli melihat ke luar dan juga cermat melihat ke dalam komunitas dan daerahnya. Pada dirinya harus dia pastikan ada integritas akhlak yang rapi membungkus imtak dan iptek penanda kapasitasnya. Padanya tidak boleh ada kerikil dalam sepatu semisal cacat pribadi dan cacat karier, karena hal demikian itu pasti sewaktu-waktu melemahkan kepemimpinan dan jalan pengabdiannya.

Kemudian calon pemimpin melihat ke luar itu amat penting karena ini zaman globalisasi. Salah berucap dan alpa berdiplamasi dengan orang asing, aset negeri pun bisa tergadai tanpa disadari. Tak mematuhi pesan UUD-45 (pasal 33), maka rakyat pun cuma bisa gigit jari melihat tingkah pola investor di depan rumah sendiri.

Contohnya lemah diplomasi terkait kontrak jual-beli gas alam telah bermuara pada harga yang terlalu rendah. Salah diplomasi saat menjamu investor asing, si pemimpin gampang puas tapi terbius tak-berdaya menata perilaku investoor yang beraksi jadi maling dan lintah negeri. Tegasnya, salah urus daerah pasti berujung “kemiskinan” warga.

Ke arah dalam, calon pemimpin daerah dan wakilnya termasuk pimpinan DPRD merupakan sepaket manajer pembangunan daerah yang harus jeli dan cermat atas 3 fakta yang tidak sederhana. Misalnya saja; (1) Pertumbuhan ekonomi daerah kini amat pesat tapi masih sekedar berbasis SDA yang menhasilkan produk primer (bahan mentah; misal sekedar kopi biji, lada, CPO juga batubara). Mafia bisnis tak mau mencipta aneka nilai tambah layaknya berkah aneka industri berbasis iptek.

Demikian itu tentu tidak bisa membuka banyak lapangan kerja, kecuali jika agroindustri dan layanan jasa dipacu taktis terencana oleh para pemimpin bijak bertalenta.

Lalu hal (2): Pergesekan sosial kini biasa memicu keresahan warga lalu memancik kerusuhan sosial.

Ini karena jumlah warga kian banyak, tapi kue pembangunan terbatas sebab tanpa nilai tambah industrial. Coba cermati, ternyata kerusuhan di Sampang Madura (daerah produsen garam) tidak murni perselisihan idiologi agama, melainkan terkait harga garam yang turun drastik dari Rp 800/kg jadi Rp 300/kg setelah ada izin impor garam bermutu baik tapi murah, tapi juga bumerang. Pola ekonomi kerakyatan yang Pancasilais belum konsisten dihadirkan. Lalu yang kapitalis neolib terlanjur agresif di lapangan, suka mengunduh sumpah serapah.

Hal berikutnya (3); Perubahan alam sebagai akibat keras dan derasnya roda pembangunan sebegitu jauh semakin banyak menimbulkan persoalan ekologi pembangunan. Misal gagal tanam di banyak usaha tani padi di bagian hilir (akibat kebanjiran), juga gagal panen di kawasan hulu (karena kekeringan) sebab bentangan ekosistem terkikis hutannya dan sistem tata-airnya sudah terkoyak.

Begitu juga keracunan ikan keramba akibat air tercemar limbah dari darat dan endapan pakan dari keramba yang kian padat jumlahnya. Ikan tangkapan pun menciut karena habitat liarnya dirusak kealpaan, kemiskinan dan keserakahan sebagian warga sejalan fakta kedua tadi. Tiga pokok masalah itu saling berkait-kait menentukan kesejahteraan rakyat.

Untuk solusinya butuh pemimpin yang piawai memacu koordinasi dan sinkronisasi berkat konsepsi misinya yang visioner. Jelas, pemimpin harusnya dipilah-pilih dengan fatsun politik berkesungguhan, sehingga demokrasi politik pun dibuat lebih benar sejak tahap penjaringan.

Jangan sekedar lewat bayar perahu miliar rupiah dan ribuan baleho bak jual kucing dalam karung (entah isinya kucing kurap, si garong atau si anggora?). Tak pantas pula pencitraan sang calon pemimpin daerah jor-joran pakai media TV-nasional yang mahal, tapi tegak hukum lumpuh oleh sogok para pialang-Suara.

Demokrasi politik yang jorok, pasti diikuti demokrasi ekonomi sakit 3-K berciri kroni-kolusi-korupsi atau kong-kali-kong. Tidak sedikit rakyat yang kemudian hanya jadi penonton pembangunan, lalu disana amarah dan resah sosial pun akan menjalar seperti api dalam sekam. Tidak hanya trickle down effect jadi nihil, tapi visi dan misi sang Pemimpin Terpilih tak jadi kenyataan pula.

*) Pengamat pembangunan;
Guru Besar Ekonomi-SDA & Agribisnis, Unsri

* * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sumatera Ekspres, Jumat, 18 Januari 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: