Berharap Win-Win Solution


Berharap Win-Win Solution

Berharap Win-Win Solution Berharap Win-Win Solution
Lumpuh: Truk-truk ini menutupi jalan dari Simpang Lima DPRD Sumsel hingga Simpang Charitas

PALEMBANG — Demo ratusan sopir truk batu bara ke kantor Gubernur Sumsel berlanjut. Pada hari kedua, kemarin (16/1) Jl Kapten A Rivai dari arah simpang lima DPRD Sumsel hingga simpang RS SK Charitas lumpuh total. Tak ada kendaraan bermotor yang dapat melalui jalan ini.

Beberapa jalan tembusan, seperti Jl Ade Irma Nasution dan Jl Pierre Tendean juga dipadati truk-truk batu bara yang berjejer hingga ke tengah badan jalan. “Kami akan tetap bertahan di sini (Kantor Gubernur). Diharapkan, ada solusi win-win solution,” kata Yasmin, Ketua Asosiasi Transportasi Batu Bara Sumsel, kemarin.

Menurut Yasmin, dengan sikap pemprov yang memaksa mereka melalui jalan khusus, namun jalan tersebut tidak bisa dilalui membuat para transportir terjepit. “Truk-truk ini akan disita pihak leasing kalau kami tidak bisa beroperasi lagi. Makanya kami biarkan saja di sini, biar mereka lebih mudah mendatanya,” cetusnya.

Di sisi lain, meski demo pun, pengusaha tetap harus menanggung uang makan para sopir. “Ini sudah berlangsung sejak 1 Januri lalu. Kami sudah investasi banyak di Sumsel, tapi kok seperti ini,” ucapnya. Saat ini, sudah sekitar 2 ribu truk yang masuk Palembang. Belum lagi yang terhalang dalam perjalanan dan yang masih berada di lokasi tambang.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Asosiasi Pertambangan Batu Bara Sumsel, Sutarman mengatakan, pihaknya masih menunggu pemerintah untuk merealisasikan tujuh butir rekomendasi dari Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel. “Kami akan tetap bertahan di sini hingga Gubernur menyetujui rekomendasi tersebut,” tegasnya.

Berharap Win-Win Solution Diakuinya, kebijakan pemerintah melarang truk batu bara melintasi jalan umum didukung oleh pihaknya, namun jalur khusus harus siap terlebih dahulu. “Untuk itu, kami minta toleransi kepada pemerintah untuk melintasi jalan umum sementara waktu,” ungkap Sutarman.

Menurutnya, larangan yang diberlakukan sejak 1 Januari itu berdampak pada buruh tambang, pelabuhan serta sopir batu bara yang tidak dapat bekerja dan tidak mendapatkan nafkah. “Ya, sekitar 4.500 pekerja di luar transportir dan 3.000-3.500 jiwa sopir truk tidak dapat bekerja,” pungkasnya.

Di sisi lain, sikap tegas Pemprov Sumsel mendapatkan dukungan dari 24 kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Aspirasi Rakyat Sumatera Selatan (AMMPAR-Sumsel), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Umat Islam (FUI) Sumsel, Drs H Umar Said, dan PMII Kota Palembang. “Kita tidak sepakat jika gubernur mencabut kebijakan yang sudah dikeluarkan,” tegas Ketua Cabang PMII Kota Palembang, Wawan Trianto.

Kapolresta Palembang Kombes Pol Sabaruddin Ginting mengatakan, pihaknya tetap melakukan penjagaan intensif di seputaran Kantor Gubernur Sumsel untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. “Kami menurunkan 400 personil dari Polresta Palembang dan ada juga satu kompi Brimob,” jelasnya. Ia sudah berkoordinasi dengan para pendemo agar membuka Jl Kapten A Rivai sehingga kendaraan lain bisa melintas.

Berharap Win-Win SolutionKepala Badan Kesbag Sumsel, Ikhwanuddin SSos mengatakan, akan mencari jalan keluar yang terbaik agar tidak terjadi konflik. “Kita ingin kebijakan pemerintah berjalan baik dan aktivitas masyarakat juga berjalan dengan baik. Hasil ini akan dibawa ke DPRD Sumsel, karena bukan tidak mungkin DPRD juga ditekan pihak-pihak tertentu,” tukasnya.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sumsel, Prof Dr Ir Hj Erika Buchori Msc mendukung kebijakan angkutan batu bara tidak boleh lewat jalan umum. Ia menilai aksi demo yang dilakukan sopir truk batu bara yang membuat yang telah kemacetan di Metropolis merupakan tameng segelintir pengusaha yang memanfaatkan sopir.

“Sebetulnya, masalah jalan angkutan batu bara hanya berlarut-larut saja. Kita harus memberi pengertian, kebebasan kita sebenarnya terbentur dengan kepentingan segelintir orang,” kata Erika. Ia mencontohkan, kemacetan, kecelakaan, dan jalan rusak merupakan akibat yang timbul jika angkutan batu bara melintasi jalan umum. “Banyak orang yang dikorbankan,” bebernya.

“Jika tergenang (jalan khusus), ya selesaikan,” tambahnya. Menurut pakar transportasi Sumsel ini, Kalimantan saja bisa membuat jalan khusus, kenapa Sumsel tidak. “Di Kalimantan, pengusaha bergabung membangun jalan. Sedangkan di Sumsel hanya mengandalkan PT Servo saja. Kita tidak perlu menyalahkan sopir karena perlu makan. Yang perlu duduk bersama itu pengusahanya, bersama pembuat keputusan. Pasti ada jalan keluar yang bijak,” pungkas Erika.

Rugi Miliaran Rupiah

Berharap Win-Win Solution Pengusaha batu bara mulai mengkalkulasi kerugian karena tidak beroperasionalnya angkutan batu bara. “Kalkulasi total belum kita dapati, tapi bisa dipastikan, jika larangan ini berlanjut, miliaran rupiah kerugian akankmi alami. Kebijakan tepat sangat kami inginkan ke depannya, terutama dalam hal pemberian izin atau apa pun bentuknya,” ungkap Sukijan, wakil dari PT Aman Toebilah Poetra (ATP).

Alexis Mansyur dari PT Duta Alam Selaras (DAS) menambahkan, akibat larangan ini, proses penjualan batu bara menjadi stop total. Karyawan dirumahkan, produksi berkurang (slowdown) , dan efek aktivitas ekonomi juga turun.

Dalam sehari, dari dua perusahaan batu bara itu bisa memproduksi 1.800 hingga 7.200 ton batu bara. Ada 200-800 truk pengangkut, masing-masing berkapasitas 9 ton. “Kami menagih janji Gubernur yang mengatakan akan memperhatikan para investor yang berinvestasi di Sumsel. Kami ini salah satu dari mereka, yang sampai hari ini nasibnya masih menggantung, dan jelas sudah merugikan,” tukasnya.

Ia mengatakan, jika ada kebijakan yang terbaik yang saling menguntungkan, pihaknya berani menggaransi dan siap untuk mematuhi semua aturan main yang diberlakukan. “Sekali lagi, kami meminta kebijakan dari Gubernur sehingga ke depan usaha pertambangan bisa berlanjut dan perusahaan tidak terus dirugikan,” imbuh Alexis.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lahat, Ir Misri MT, melalui Kabid Pertambangan Umum, H Kosasi BE MM mengatakan, solusi dari permasalahan angkutan batu bara ini menunggu jalan keluar terbaik. “Kami sudah bantu mengusulkan rekomendasi ke DPRD dan Provinsi Sumsel. Keputusannya jelas kembali kepada Gubernur,” tukasnya. (rip/mik/ion/idi/ce2)

Sumatera Ekspres, Kamis, 17 Januari 2013

About Iwan Lemabang
Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: