Ancam Lumpuhkan Palembang


Ancam Lumpuhkan PalembangRIVAI — Truk pengangkut batubara masih hingga kemarin masih belum beranjak dari Jalan Kapten A Rivai, tepatnya di depan kantor Pemprov Sumsel. Bahkan, sejak Rabu (16/1) pukul 02.00 dini hari, truk batubara yang parkir makin banyak hingga mencapai 500 truk. Akibatnya, Jalan Kapten A Rivai terpaksa ditutup sebagian oleh polisi. Semua kendaraan dialihkan untuk melewati jalur lain. Para sopir truk ini enggan beranjak dari lokasi, bahkan mengancam akan kembali mengerahkan 400 unit truk batubara pada Kamis (17/1) malam, jika tuntutannya untuk kembali melintasi jalan umum ditolak gubernur.

Koordinator Aksi, Abdullah mengatakan, aksi tersebut tetap dilanjutkan sebelum ada keputusan yang memihak para sopir. “Kami akan melumpuhkan Kota Palembang, jika tuntutan kami untuk tetap melintasi jalan umum ditolak gubernur,” ujarnya di kantor gubernur, kemarin.

Dia menegaskan, selama belum ada perubahan terhadap aturan pelarangan melintasi jalan umum, pihaknya akan mengerahkan kembali para sopir truk batubara untuk mengepung kantor gubernur.

“Sekitar 400 unit truk batubara di Lahat, telah siap untuk berangkat ke Palembang. Tapi jika Gubernur sumsel segera mengubah aturan yang berlaku itu, kami akan segera membubarkan diri,” ucapnya.

Lebih lanjut, Abdullah mengungkapkan, kerugian yang ditanggung pihaknya saat ini sangat besar. Karena tidak hanya secara materi, melainkan fisik. “Saat meresmikan jalan Servo beberapa waktu lalu, ada 15 truk batubara yang terguling secara bersamaan. Karena jalan yang rusak sangat parah, dan mencapai 20 kilometer. Selain itu, ada beberapa titik yang memiliki lubang cukup dalam,” tuturnya.

Kendala lainnya, sambung Abdullah, stokpel atau tempat pembongkaran muatan, tidak memadai. Sehingga, para sopir terpaksa antri, dan itu merugikan para sopir. Selain itu, para sopir terkadang sering dikomplain pengusaha, karena batubara yang diangkut rusak.

“Sekarang ini kami tiga hari baru dapat satu rit. Ya pertama jalan parah itu, lubang, dan tempat pembuangan itu kecil. Kami terpaksa antre, ini sangat merugikan kami,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel, Sutarman menerangkan, pihaknya setuju dengan aturan yang dibuat gubernur. Namun harus melihat kondisi jalan.

“Kami tidak menolak aturan dari gubernur itu, tapi kami hanya menginginkan kondisi jalan yang layak pakai. Sehingga kami dapat beroperasi seperti biasa,” terangnya.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, tetap pada tetap pada pendiriannya memberlakukan pelarangan angkutan batu bara melintas dijalan umum sesuai surat edarannya.

“Ini sudah melalui proses panjang, termasuk penundaan pemberlakuannya pada tahun lalu karena jalan yang dibuat belum bisa dilewati,” katanya di Graha Unsri Bukit Besar.

Menurutnya, pemberlakuan pelarangan tersebut juga atas dasar kepentingan masyarakat banyak yang juga merasa terganggu kerana jalan jadi rusak, macet, dan rawan kecelakaan. “Keputusan melarang truk batu bara melintas di jalan umum sudah final, tidak bisa di ganggu gugat lagi. Saya tetap tidak mengizinkan mereka beroperasi di jalan umum,” tegasnya.

Alex menjelaskan, pelarangan truk batu bara tidak muncul dengan tiba-tiba. Pasalnya, masyarakat khususnya mahasiswa sering menyalahkan pemerintah karena dianggap kurang tegas. Oleh karena itu, ketika pemerintah melaksanakan aturan dengan tegas, sudah selayaknya didukung semua pihak termasuk dukungan dari para mahasiswa atas diberlakukannya keputusan tersebut.

“Kalau dulu mahasiswa yang demonstrasi jalan Inderalaya-Palembang karena macet. Sekarang giliran mahasiswa untuk bantu Gubernur melaksanakan kebijakan ini,” ucapnya.

Sementara ketika disinggung masalah rekomendasi DPRD Sumsel yang membolehkan truk batu bara melintasi jalan umum, Alex mengatakan, belum tahu pasti mengenai rekomendasi itu. Oleh karena itu, dia akan segera mempelajari lagi rekomendasi DPRD Sumsel tersebut.

Terpisah, Kepala Dinas Pertambangan Sumsel, Robert Heri menegaskan, pengusaha batubara seharusnya ikut bertanggung jawab untuk membuat jalan khusus. “Ya mereka kan dapat keuntungan, jadi seharusnya mereka itu membuat jalan khusus sendiri. Jangan hanya dibebankan ke PT Servo saja. Malah dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang mineral dan pertambangan itu sudah dijelaskan, kalau perusahaan ikut bertanggung jawab,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Robert, pihaknya sedang mengkaji adanya revisi peraturan tentang perizinan perusahaan tambang. “Kita sedang mengkaji, apakah nanti bisa memberikan sanksi untuk perusahaan tambang yang tidak mau membantu membangun jalan khusus. Sekarang masih dibahas,” tukasnya. (ati/ika)

Palembang Post, Kamis, 17 Januari 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: