Diduga akibat Kuatnya Getaran

PALEMBANG – Kondisi lantai Jembatan Ampera yang menghubungkan kawasan Seberang Ulu (SU) dan Seberang Ilir kota pempek ini memprihatinkan. Jembatan dengan lapisan aspal utama tersebut tampak mengalami keretakan dengan struktur memanjang pada sisi dan kanan jembatan arah ke SU.

Pantauan Sumatera Ekspres, keretakan terlihat sangat jelas. Khawatirnya jika dibiarkan berlarut-larut alias tak kunjung diperbaiki, jalu retak tersebut meluas. Bukan tidak mungkin dapat mengganggu stabilitas jembatan pampasan perang Jepang itu secara keseluruhan.

Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan Motropolitan Palembang, Ir H Aidil Fiqri MT mengaku sama sekali belum mengetahui kondisi retak pada lantai Jembatan Ampera tersebut. “Kalau secara kedinasan saya sama sekali belum terima laporan. Baru tahu dari Anda kalau itu retak. Yang pada malam ini (kemarin, red) saya bakal instruksikan petugas pembuat komitmen (PPK)-nya untuk mengecek keadaan sebenarnya,” tukas Aidil saat dikonfirmasi via ponsel kemarin (11/11).

Aidil sedikit memberikan analisis. Katanya, dari sudut pandang teknis, keretakan bisa diakibatkan beberapa kemungkinan. Utama lantaran kualitas aspal yang memang tidak sesuai dengan spesifikasi. “Kalau spesifikasi aspal yang tak sesuai itu jelas kita akan mintakan pertanggungjawaban kepada kontraktor pelaksana. Ini kan masih masa pemeliharaan,” imbuhnya.

Meski demikian, Aidil tak menampik bila keretakan semacam itu kerap terjadi. Penyebabnya jembatan yang dibangun tahun 1965 itu rawan terhadap getaran dan goyangan yang sering terjadi. “Kita akui selama ini sejumlah titik Ampera, sering retak. Itu karena getaran. Hanya, kemungkinan kalau itu terjadi pada bentangan di tengah justru karena bearing (perletakannya, red). Sama artinya harus segera diganti,” beber Aidil.

Khusus untuk pergantian bearing, tambah dia, sudah dianggarkan dalam APBN 2010. Hanya, perbaikan tidak bisa serta merta. Pasalnya, sejak awal berdiri hingga sekarang, bearing bentang tengah Ampera sama sekali belum pernah diganti. Apalagi, barangnya juga mesti terlebih dahulu dipesan dari Jepang. “Kendala yang kerap kita temui di lapangan biasanya masalah klise, ketiadaan dana. Makanya perbaikan juga dilakukan secara tambal sulam, tidak secara keseluruhan. Kalau ada yang retak aspalnya paling hanya dikupas sebagian kemudian ditutup lagi dengan aspal. Begitu selanjutnya,” bebernya lagi. (22)

Sumatera Ekspres, Kamis, 12 November 2009.

PALEMBANG – Dua minggu menjelang Idul Adha 1430 H stok kebutuhan pokok cukup, bahkan sampai akhir tahun tidak ada masalah. Sementara beberapa bahan pokok sedikit mengalami penurunan seperti gula yang kini berkisar Rp 9.000. Daging ayam yang sebelumnya mencapai Rp 22.000 per kg menjadi Rp 20.000 kg.

Kepala bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri Disperindag, Koperasi dan UKM Kota Palembang, Yustianus SE, mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya permintaan kebutuhan pokok menjelang Lebaran Idul Adha tidak terlalu tinggi antara 5-10 persen. Namun, pihaknya tetap menjaga agar stok dan harga tetap terjaga. “Disperindag bersama dinas terkait akan melakukan sidak ke pasar mendekati Hari Raya Idul Adha nanti,” jelas Yustianus.

Kebutuhan beberapa bahan pokok dalam Kota Palembang setiap bulannya mengalami kenaikan meski tidak terlalu tinggi. Kebutuhan beras setiap bulannya sebanyak 15 ribu ton, minyak goreng 1.000 ton sedangkan gula pasir berada di kisaran antara 2.000 sampai dengan 3.000 kg per bulannya.

Sriwijaya Post – 10 November 2009.

TURUN TANGAN: Pemadaman listrik total di Kota Palembang kemarin menyebabkan traffic light (lampu merah) padam. Polisi lalu lintas terpaksa harus berjaga lebih ekstra di persimpangan yang menjadi titik rawan macet, seperti di bawah fly over ini.

Foto : Kris Samiaji/Sumeks

Wako : PLN Memalukan !

PALEMBANG – Seluruh pelanggan PLN di kota pempek ini berjumlah sekitar 40 ribuan, kemarin (9/11) merasakan listrik byar pet, kadang mati dan kadang hidup. Penyebabnya, SUTT (saluran udara tegangan tinggi) 150 kilovolt (kV) antara Prabumulih ke simpang tiga Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tertimpa pohon yang tumbang akibat hujan deras.

Tak hanya pelanggan rumah tangga, tapi juga perkantoran, pusat perbelanjaan dan gedung pemerintahan padam total. Bahkan, byar pet listrik mulai pukul 14.25 WIB itu, membuat Wali Kota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT yang hadir pada acara seminar transportasi di DPRD Kota Palembang, geram.

Ia langsung menghubungi GM PLN wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu (S2JB), Amir Rosyidin. Wako Eddy minta aliran listrik ke Pemkot Palembang dihidupkan. “Kita kedatangan tamu dari luar, malu kita. Tolong pak Amir bagaimana carany?” ujar Wako di telepon. Karena lama tak kunjung hidup, Wako sempat meminta stafnya merelokasi tempat seminar ke Hotel Swarna Dwipa.

Sekitar satu jam kemudian, listrik kembali menyala dan relokasi tempat seminar batal dilakukan. Namun, kedongkolan masih saja menyisa. “PLN ini sudah keterlaluan. Harusnya merasa malu lah. Masak perusahaan sebesar itu tidak bisa melayani masyarakat dengan baik,” cetus Eddy.

Ia heran mengapa PLN tidak bisa membangun powerlen secara cepat untuk mengatasi kendala yang ada selama ini. Menurutnya, semua kendala terjadi karena birokrasi PLN terlalu rumit. “Pemkot sendiri sebenarnya telah mempersiapkan genset, tapi kecil tidb tertarik. Malu kita ada tamu dari luar negeri, Wali Kota Bogota. PLN buat malu, memalukan,” ucapnya.

Kepala PLN Cabang Palembang Ir Rahimuddin meminta maaf kepada seluruh pelanggan PLN atas pemadaman total yang dialami pelanggan PLN di Palembang. Ia mengakui suplai aliran listrik ke Kota Palembang terhambat sejak pukul 14.25 WIB. Setelah dilakukan penelusuran oleh UUP dan UPT, Tambah dia, ternyata ada pohon yang menimpa kabel SUTT 150 kV antara Prabumulih dan simpang tiga OKI. Untuk menormalkan aliran listrik, diperlukan pengaturan kembali.

Menurut Amir, pemulihan secara bertahap sudah dilakukan. Termasuk mengatasi gangguan di titik yang bermasalah. Hingga pukul 19.00 WIB tadi malam, jaringan listrik sudah 90 persen normal. “Kita belum tahu berapa lama pemulihan akan selesai karena ini merupakan gangguan alam. Tim kita juga masih mencari di mana lagi jaringan distribusi yang tertimpa pohon,” ujarnya.

Saat ini, PLN berupaya mengoptimalan pembangkit yang ada. Mulai dari pembangkit Sungai Juaro, Kramasan, Borang, PLTMG Musi dan lainnya untuk mengcover wilayah masing-masing. “Defisit akibat pemadaman yang terjadi sekitar 5-10 MW.”

Dikatakan, PLN Cabang Kota Palembang juga melakukan one day service bagi pelanggan yang ingin menambah daya sampai 6.600. Pelaksanaan tersebut dikhususkan pelanggan dalam kota. “Kita lakukan ini karena ini transparansi antara pelanggan dan PLN dan tidak ada unsur percaloan,” kata Rahimuddin lagi.

Syarat yang diperlukan, pelanggan cukup datang sendiri ke PLN dengan membawa rekening listrik terakhir. Penambahan daya bisa dilaksanakan jika trafo yang ada pada tiap daerah memenuhi daya yang ada alias tidak overload. “Namun hanya pada level tarif yang sama. Misalnya R1 dengan daya antara 450-2.200 watt, lalu pada R2 2.200-4.400 watt. Apabila lewat bukan pada level tarif yang sama. Nanti juga dijelaskan apa hak dan kewajiban pelanggan. Satu hari selesai dalam penambahan daya tersebut,” pungkasnya. (mg44/mg29)

Sumatera Ekspres, Selasa, 10 November 2009.

YOS SUDARSO – Akibat tanaman yang banyak mati, puluhan pot kembang yang ada di sepanjang Jl Yos Sudarso hingga ke Jl RE Martadinata tampak tidak terurus dan terbangkalai. Selain itu, keberadaan pot bunga ini sendiri dijadikan tempat sebagian pedagang untuk membuang sampah.

“Memang ada beberapa pot kembang yang berada di Jl RE Martadinata tidak terpakai karena banyak kembang yang ditanam dalam pot tersebut layu dan sebagian lagi sudah mati,” ujar Agustian Khatmir, lurah 2 Ilir, saat ditemui usai penertiban pedagang yang ada di Pasar Lemabang kemarin.

Karena itu, agar pot tersebut tidak terbangkalai begitu saja pihak kelurahan akan kembali melakukan penanaman. “Penanaman pohon ini sendiri akan dilakukan bekerja sama dengan pemilik usaha di sekitar pohon tersebut berada,” tukasnya.

Terlebih lagi, bila semua pihak ikut ambil bagian dalam melakukan penanaman pohon dan merawat pohon yang ada, maka ke depan tidak ada lagi pot kembang yang tidak terurus dan terkesan terbangkalai. “Kalau cuma ditanam tanpa diurus, ini akan sia-sia, jadi selain melakukan penanaman, kita juga meminta mereka untuk merawat tanaman yang masih ada saat ini,” jelasnya.

Sementara itu, Aipin Rivai, lurah 3 Ilir menjelaskan pot-pot tersebut sudah lama tidak ditanami pohon ataupun kembang. Kalaupun ada, sebagian pohon dan kembang yang ditanam tersebut kondisinya sudah mati. “Ini sangat disayangkan, seharusnya pohon tersebut sebagai penyejuk pandangan, keberadaan pohon dan tanaman tersebut juga dapat menjadi solusi dalam mengurangi dampak daripada pemanasan global yang terjadi saat ini,” tukasnya. (mg23)

Sumatera Ekspres, Kamis, 5 November 2009.

SUDIRMAN – Tiga aspek pokok memaknai peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai salah satu tonggak utama sejarah nasional. Pemuda dituntuk berani memperkokoh pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Serta memiliki visi kebangsaan dan mampu membebaskan diri dari penindasan.

Memperingati Hari Sumpah Pemuda merupakan wujud penghormatan dan penghargaan terhadap pendahulu dan semua pahlawan kusuma bangsa. Khususnya para penggagas dan deklarator, dimana nilai strategis Sumpah Pemuda sebagai salah satu tonggak utama sejarah nasional,” kata Pangdam II/Swj Mayor Jendral TNI Mochammad Sochib SE MBA selaku inspektur upacara di Lapangan Apel Makodam II/Swj.

Wujud memperkokoh nilai-nilai Sumpah Pemuda sebagai tonggak utama sejarah terletak dalam tiga aspek. Pertama, pemuda harus memiliki kesadaran, semangat tinggi dalam menyangga persatuan dan kesatuan.
Kedua, adanya visi kebangsaan pemuda yang tajam, cerdas untuk bersatu terbebas dari segala penindasan dan penjajahan lain.

Aspek yang terakhir, sambung Pangdam, diawali deklarasi Sumpah Pemuda, bangsa ini sudah mulai bangkit. Dalam menegakkam persatuan dan kesatuan, dengan semangat kebangsaan. Agar mampu membebaskan diri dari penindasan serta membangkitkan solidaritas perjuangan nasional.

“Hari bersejarah seperti ini senantiasa dijadikan momentum untuk melakukan refleksi historis. Agar senantiasa melakukan instrospeksi serta memetik pelajaran dan hikmah, dari setiap episode perjuangan nasional bangsa Indonesia,” jelas Pangdam di hadapan seluruh peserta upacara, kemarin (28/10). (mg27)

Sumatera Ekspres, Kamis, 29 Oktober 2009.

Di Atas 4 Tahun Baru Didenda

TALANG GADING – Masih banyaknya kendaraan dari luar Sumsel yang lalu lalang di wilayah Provinsi Sumsel bakal dilakukan penertiban. Penertiban tersebut akan dilakukan dengan cara kendaraan yang berpelat dari luar Sumsel harus dibalik nama oleh pemiliknya. “Selain untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor, ini juga dimaksudkan untuk melakukan pendataan terhadap jumlah kendaraan yang ada di Sumsel,” ujar Drs H Rusdi Heri, kasubdis Dispenda Sumsel kemarin saat ditemui di sela-sela penyuluhan pajak dan retribusi daerah di Balai Kecamatan Kalidoni.

Apalagi menurutnya, bila semua kendaraan dari luar Sumsel dilakukan balik nama, maka jumlah pendapatan yang didapat dari bea balik nama kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan. “Dari bea balik nana tersebut, diharapkan akan semakin menikatkan PAD yang berasal dari kendaraan bermotor. Juga akan memberikan kesadaran bagi pemilik kendaraan agar merasa memiliki Sumsel melalui pajak kendaraan yang dibayarkannya tersebut,” terangnya.

Salah satu peserta bertanya, bagaimana bila pajak dan Jasa Raharja dari kendaraan bermotor tersebut tidak dibayarkan selama lima tahun berturut-berturut? Dijelaskan Rusdi, untuk tahun ini pemerintah provinsi telah mengeluarkan kebijakan akan memotong denda dan Jasa Raharja selama empat tahun menunggak. “Yang dibayarkan hanya sisa tunggakan yang tinggal satu tahun lagi,” lanjutnya. Karena itu, sebelum tanggal 31 Desember 2009 yang merupakan batas akhir, diminta semua kendaraan tersebut telah balik nama untuk wilayah Sumsel.

Darwin Hasan, kabid penagihan pajak Dispenda Sumsel, mengatakan, sangat dibutuhkan adanya kewenangan dalam melakukan penagihan pajak dan retribusi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. “Untuk pusat berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pendapatan (PPn), sedangkan bagi daerah retrebusi yang diatur dalam peraturan daerah, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.

Selain itu, dalam meningkatkan PAD, dikatakannya Pemkot Palembang, akan melakukan penarikan retribusi dari galian pasir dan koral. “Besarnya 20 persen dari harga jual barang galian tersebut,” tandasnya didampingi Sekcam Kalidoni, GA Putra Jaya.

Nugraha Wisnu Broto, staf Dirjen Pajak mengungkapkan mengenai pajak dan retrebusi sudah ada peraturan yang mengaturnya, sebagai contoh untuk pusat berupa PPH dan PPN, sedangkan untuk daerah berupa retribusi dan pajak bumi dan bangunan. “Ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penagihan baik pajak maupun retrebusi oleh petugas dilapangan,” tandasnya didampingi dua staf yang lain, Sri Widiyanto dan Tuwuh Muslih. (mg23)

Sumatera Ekspres, Kamis, 30 Oktober 2009.

MEWUJUDKAN Kota Palembang sebagai kota berwawasan lingkungan, Pemerintah Kota (Pemkot) bakal menggalakkan program hutan kota. Apalagi, dari total kawasan Kota Palembang 400 km persegi, kawasan hutan kota baru 30 persen.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Ir Apriadi S Busri CES mengatakan, hutan besar yang sudah ada seperti Punti Kayu, Bukit Siguntang, Bandara, Talang Jambe, Talang Betutu. “Targetnya, kita bakal kembangkan hutan kota (besar) di kawasan Jakabaring. Mulai dari kolam retensi hingga Stadion Gelora Sriwijaya,” tukas Apriadi, kemarin.

Hal itu, katanya sebagai wujud menyukseskan kampung berwawasan lingkungan. Selain hutan besar, Pemkot juga akan menciptakan hutan-hutan kecil di setiap kelurahan. Soal dana akan mendapatkan fasilitas program langsung dari Pemkot lewat APBD 2010. Minimal ada 300-1.000 meter persegi hutan kota di setiap Kelurahan, tetapi semuanya step by step.

“Kita juga sudah sarankan kepada masyarakat memiliki fasilitas umum di antaranya berupa lapangan kecit tempat bermain anak yang ditumbuhi oleh pepohonan,” ujarnya. Wako juga meminta kepada masyarakat agar menanam minimal 1 pohon di depan rumah.

Ia menambahkan, tahun 2010 ada pembebasan tanah di beberapa Kelurahan antara 300-1.000 meter persegi. “Kita beli tanah penduduk lalu dibuat hutan kota,” ujarnya.

Soal target berapa Kelurahan yang akan didanai untuk program hutan kota, dia belum dapat memastikan. Hanya, pohon yang akan ditanam di antaranya pohon bungur, tanjung, mahoni, tembesu, kemiri, dan lain sebagainya. “Kita harap kota ini penuh oleh pohon-pohon, sehingga Palembang terwujud menjadi kota yang hijau, nyaman, dan berwawasan lingkungan,” pungkasnya. (mg29)

Sumatera Ekspres, Senin, 26 Oktober 2009.

Program Green Barrier PT Pusri

PALEMBANG – Tiga kelurahan di lingkungan Kecamatan Ilir Timur (IT) II yang meliputi Kelurahan 1 Ilir, 3 Ilir, dan Kelurahan Sei Buah, disiapkan untuk menjadi kawasan hijau atau green barrier. Tiga kelurahan ini menjadi kawasan hijau sebagai salah satu program dari PT Pusri dalam menciptakan hutan kota dikecamatan IT II.

Untuk lahan yang dibutuhkan untuk program green barrier ini mencapai 37 hektare dari sebelumnya yang hanya 25 hektare. Awalnya direncanakan lahan yang akan digunakan mencapai 25 hektare dan melalui kawasan Kelurahan 1 Ilir, Kelurahan 3 Ilir dan Kelurahan Sei Buah. “Sekarang sedang dilakukan pengukuran ulang sehingga untuk kawasan green barrier ini akan mencapai 37 hektare,” ujar Zain Ismed, manajer humas dan hukum PT Pusri saat menghadiri halal bihalal Perhimpunan Pensiunan Karyawan PT Pusri belum lama.

Untuk realisasi pelaksanaannya sendiri dikatannya, dilakukan setelah semua lahan yang akan digunakan untuk program green barrier selesai dilakukan pengukuran oleh tim PT Pusri. “Begitu semua sudah selesai diukur, kita baru bisa membiracakan ganti rugi lahan kepada masyarakat yang terkena program green barrier PT Pusri,” sambungnya.

Sri Hendra SE MM, lurah 1 Ilir, mengatakan, untuk wilayah Kelurahan 1 Ilir lahan yang terkena program green barrier dari PT Pusri tidak kurang 100 persil dari 3 RT yang di Kelurahan 1 Ilir. “Saat ini masih dalam tahap pengukuran ulang, karena sebelumnya sempat tertunda,” ujarnya Jumat (22/10) di ruangannya.

Sementara itu, mengenai tanggapan masyarakat terhadap program green barrier ini dijelaskannya sudah disetujui oleh masyarakat selama besaran ganti rugi yang diberikan oleh PT Pusri sesuai dengan harga dan luas lahan yang akan digunakan untuk program green barrier ini. “Kita juga minta PT Pusri untuk memberikan ganti rugi yang layak bagi masyarakat yang tanahnya terkena program ini,” harapnya.

Apalagi, dari informasi yang diterima pihak kelurahan, pembangunan program green barrier ini akan dilaksanakan bulan Desember mendatang. “Bila benar Desember sudah mulai dikerjakan, kita minta pembayaran ganti rugi dapat dipercepat. Sehingga sebelum pengerjaan green barrier dimulai, warga sudah pindah dari lahannya sekarang. Selain itu, ini juga untuk mempercepat masyarakat dalam mencari rumah,” terangnya.

Abu Bakar, ketua RT 12 Kelurahan 1 Ilir menyambut baik program ini, hanya saja biaya ganti rugi hendaknya dapat disesuaikan dengan harga pasar atau setidak-tidaknya sama dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). “Pada tahun 2004 yang lalu saja, harga tanah yang ada di sini di kisaran Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per meter. Jadi paling tidak untuk ganti rugi tanah milik warga tidak kurang dari harga tersebut. Atau kalau bisa di atas harga tahun 2004 yang lalu,” pintanya.

Karena itu, warga yang ada saat ini sangat menantikan program ini untuk dipercepat. Baru setelah itu dilakukan perhitungan oleh PT Pusri dapat secepat mungkin dilakukan negosiasi dengan warga mengenai besaran ganti rugi yang akan diberikan. “Begitu proses pengukuran ulang ini selesai, hendaknya PT Pusri dapat melakukan penetapan ganti rugi, sehingga bisa langsung dilakukan negosiasi dengan warga terhadap besaran ganti rugi yang ditawarkan,” tandasnya. (mg23)

Sumatera Ekspres, Senin, 26 Oktober 2009.

YOS SUDARSO – Sebanyak 19 warga yang berada di pinggiran Sungai Bendung dan Sungai Bayas, kemarin (20/10), menerima pembayaran ganti rugi atas lahan yang dimiliki. Pembayaran ganti ini sebagai tindak lanjut dari rencana pemerintah yang akan membangun jalan inspeksi di sekitar kawasan Sungai Bendung dan Sungai Bayas.

Dari total 19 warga yang akan dilakukan pembayaran ganti rugi untuk tahap pertama kemarin, baru tercatat 9 warga yang telah melengkapi persyaratan yang diminta oleh pemerintah. “Sebagian lagi ada yang sertifakat miliknya tersebut masih berada di bank, sehingga dengan sendirinya pembayaran ganti rugi belum bisa dilakukan hari ini (kemarin, red),” ujar Eddy Haryono, kasubbag agraria Bagian Agraria Kota Palembang saat ditemui di Balai Kecamatan IT II usai menyerahkan pembayaran ganti rugi.

Setelah dibayar ganti rugi tersebut, dikatanya, warga diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi, setelah menerima pembayaran ganti rugi, warga tersebut hendaknya membongkar sendiri bangunan yang terkena rencana pembangunan jalan tersebut paling lambat tanggal 25 Oktober mendatang. “Bila lewat tanggal tersebut belum juga dibongkar maka kita sendiri (tim, red) yang akan melakukan pembongkaran,” tegasnya.

Apalagi, untuk pembangunan jalan inspeksi sendiri, telah dilakukan sejak beberapa tahun silam. “Jadi sekarang kita tinggal melanjutkan saja, tapi karena sebelumnya pembayaran ganti rugi belum tercapai akhirnya pembayaran ganti rugi baru bisa dilakukan sekarang,” bebernya. (mg23)

Sumatera Ekspres, Rabu, 21 Oktober 2009.

Pusat Kembangkan Jalur Lingkar Luar Palembang

PALEMBANG – Jembatan Musi III belum dipastikan kapan mulai dibangun. Namun, sekarang ini malah mencuat rencana pembangunan jembatan Musi IV. Menurut Asisten II Pemprov Sumsel bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Ir H Eddy Hermanto SH MM, Musi IV akan mengambil kawasan lingkar luar Palembang.

“Pusat sudah mengkaji sementara. Lokasinya untuk yang di Seberang Ilir kemungkinan di Pulau Kemaro,” kata Eddy, kemarin. Sedangkan tiang pancang di Seberang Ulu belum dipastikan. “Yang jelas, sedang dilakukan pembicaraan teknis dengan pemerintah pusat.”

Lanjutnya, dinas PU bersama kota dalam pembahasan teknis dengan departemen. “Dalam waktu dekat mungkin ada perkembangan baru,” bebernya. Dikatakan Eddy, pembangunan Musi III dan IV ini sudah menjadi tuntutan. Apalagi, perekonomian Sumsel di tahun 2010-2011 akan meningkat pesat. Hal ini harus diantisipasi dengan perkembangan ruas jalan baru dan jembatan sebagai akses kelancaran transportasi. “Soal dana, dari pemerintah pusat. Jadi, asalnya dari pinjaman lunak luar negeri kepada pemerintah pusat. Pinjaman itu kemudian dihibahkan kepada kita,” jelasnya.

Hanya, belum diketahui persis besaran dana yang diperlukan untuk pembangunan jembatan Musi IV. Sementara itu, untuk Musi III saat ini masih terus dibahas. “Mudah-mudahan akhir tahun ini prosesnya sudah dimulai,” cetus Eddy.

Pembangunan jembatan Musi III diperkirakan butuh waktu selama dua tahun. Jika akhir tahun ini dimulai, kemungkinan 2011 mendatang sudah kelar. Dengan harapan pada saat SEA Games di Palembang nanti bisa difungsikan sebagai jalur alternatif.

Lokasinya sendiri tidak mengalami pergeseran. Untuk tiang pancang di Seberang Ilir tetap di halaman Dinas Tata Kota Palembang. Sedang di Seberang Ulu rencananya di kawasan simpang Kayu Agung, Plaju. Untuk pembebasan lahannya tentu akan kita sosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Dengan begitu, mereka akan mengerti tujuan kita membangun ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PU Bina Marga Sumsel, Ir Heri Armalindo menjelaskan, pihaknya akan mempercepat pembangunan Jembatan Musi III, akhir tahun diharapkan proyek dapat dikerjakan. Investornya tetap dari Cina yang memang telah memastikan diri untuk membiayai proyek ini.

Heri memperkirakan, pembangunan Jembatan Musi III menyedot dana sekitar Rp1,3 triliun. Untuk pembebasan lahan, Pemprov akan menggandeng Pemkot Palembang dengan sistem sharing. (46)

Sumatera Ekspres, Rabu, 21 Oktober 2009.