Melihat Becak Motor, Hasil Modifikasi Becak dan Motor

Pengawasan Lemah, Diduga Bodong

Siapa yang tidak membutuhkan sarana transportasi yang aman, cepat, murah, mudah Di Palembang, becak dengan memodifikasi mesin parut kelapa, kini becak motor menjadi pilihan. Becak motor tersebut hasil modifikasi dari becak dan sepeda motor. Tentu saja hasil modifikasi ini masih belum diakui sebagai saranaa transportasi umum oleh undang-undang. Namun di sejumlah wilayah Palembang becak motor ini dibiarkaan beroperasi di jalan membawa penumpangnya.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Keberadaan becak motor, termasuk di Kecamatan Sako, sebetulnya sudah tercium oleh aparat terkait. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP) Kota Palembang, Drs H Aris Saputra Msi mengatakan pihaknya pernah mengadakan rapat bersama Polresta dan Dinas Perhubungan (Dishub) mengenai kebaradaan becak motor tersebut. Selain mengganggu kenyamanan pengunjung pasar juga sering membuat kemacetan.

“Namun, untuk melakukan tindakan itu bukan wewenang saya. Karena sifatnya bukan pelanggaran Perda melainkan pelanggaran aturan berlalu lintas,” ujarnya. Diketahui, keberadaan becak motor tersebut memang ilegal karena tidak memiliki surat-surat yang lengkap. “Mereka memodifikasi motor roda dua menjadi roda tiga. Tentunya itu sudah menjadi pelanggaran yang sangat mencolok,” katanya.

Hal senada juga dibenarkan oleh Kepala dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, H Masripin Thoyib melalui Kabid Wadaslop, H Pathi Ridwan yang mengatakan, bahwa keberadaan becak motor telah melanggar Undang-Undang (UU) lalu lintas dan angkutan jalan. UU tersebut menyebutkan bahwa kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan harus dilengkapi dengan STNK, nomor mesin, dan surat lainnya.

Untuk kendaraan tak bermotor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia dn hewan. Sementara becak motor, meskipun surat kendaraan bermotor yang dimilikinya telah lengkap, namun telah menyalahgunakan izin pemakaian karena sepeda motor disambung dengan becak.

“Izin yang tercantum dalam STNK adalah kendaraan beroda dua. Sementara ia telah memodifikasinya menjadi roda tiga, hanya roda depan yang dihilangkan dan disambung dengan becak. Dan roda becak kiri-kanan juga diganti roda sepeda motor. ini jelas bukan hanya pelanggaran aturan lalu lintas saja, tetapi juga bisa dipidana,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan keberadaan becak motor bisa membahayakan keselamatan penumpang karena pembuatannya yang kurang profesional. “Mereka hanya memodifikasinya di bengkel las biasa. Bukan kendaraan yang keluar dari pabrikan, sehingga aspek keselamatannya masih diragukan,” terangnya.

Terhadap masalah ini, Pathi mengatakan pihaknya sebenarnya telah menawarkan kepada developer yang membangun perumahan di pinggiran kota untuk membuka trayek angkutan yang melalui perumahan. Tapi, respon dari developer masih kurang. Seperti perumahan OPI Jakabaring yang dulu aksesnya cukup sulit, namun, karena ada permintaan developer, maka dibuka trayek ke daerah tersebut.

“Sebenarnya aturan atau pelayanan ini sudah ada sejak dulu. Tetapi banyak developer yang kurang tahu. Masalah rute, pengelola angkutan dan lainnya tentu akan dibahas lebih rinci sebelum trayek dibuka,” pungkasnya.

Pantauan koran ini di lapangan kendaraan jenis ini banyak terdapat di sekitar Kecamatan Sako dan sekitarnya. Tepatnya di Pasar Satelit Sako dan Terminal Perumnas Sako. Salah seorang pengemudi becak motor Syaiful (35) menuturkan bahwa kendaraan ini mulai ramai ada di kawasan ini sejak satu tahun terakhir. Ia sendiri mengaku telah menjadi pengemudi becak motor sejak enam bulan yang lalu.

Tidak tahu siapa yang merintis duluan, namun karena melihat banyak orang yang memodifikasi motornya menjadi becak motor ia pun turut memodifikasi motornya. “Motor saya ini sudah tua, keluaran tahun 1996. Mau dibuang sayang karena masih bisa beroperasi, makanya saya modifikasi jadibecak motor,” katanya.

Motor tersebut merupakan alat transportasinya untuk ke kebun. Kondisinya masih bisa jalan walaupun tidak maksimal. Karenna kebun sayurannya tidak terlalu menghasilkan makanya ia memilih untuk menjadi penarik becak motor. Untuk memodifikasi becak motor, Syaiful harus mengeluarkan dana sekitar Rp 1 juta. Itu dibayarkan untuk membeli becak yang ukurannya lebih kecil dari becak kayuh, serta biaya memodifikasinya. “Becak ini harganya Rp 500 ribu. Sisanya untuk upah tukang bengkel untuk memodifikasi,” terangnya.

Becak motor ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada becak karena menggunakan mesin motor yang memiliki kekuatan 110 cc dan dapat melaju seperti sepeda motor padaa umumnya. Berbeda dengan becak bermesin parutan kelapa yang hanya bisa melaju maksimal 50 km/jam.

Selain itu, becak motor bisa menghadapi medan yang tidak dapat dilalui becak dengan mesin parutan kelapa. Misalnya jalan yang menanjak. “Aksesnya juga lebih cepat dan banyak menjadi pilihan warga Sako untuk mengangkut barang,” ungkapnya.

Meski unggul dalam hal kecepatan serta daya angkut, Syaiful mengaku untuk soal penghasilan tidakk jauh berbeda dengan tukang becak biasa. Hal ini dikarenakan ia harus membeli bahan bakar untuk becak motor. Dalam sehari antara Rp 60 hingga Rp 80 ribu. Dikurangi dengan pembelian bahan bakaryang pasti dikeluarkan yaitu Rp 15 ribu per hari. Sehingga ia hanya membawa uang ke rumah sekitar Rp 40 hingga Rp 60 ribu per hari. “Saya juga biasanya dapat carteran untuk mengantar jemput anak sekolah. Cukuplah untuk pengeluaran sehar-hari keluarga,” kata bapak dua anak itu.

Sebenarnya penghasilannya yang sedikit ini juga dikarenakan banyaknya angkutan alternatif lain seperti ojek dan becak di samping becak motor sendiri jumlahnya terus bertambah. Selain itu, wilayah operasionalnya juga hanya di sekitar Kecamatan Sematang Borang dan Kecamatan Sako.

Di luar wilayah tersebut, para penarik becak motor ini tidak berani karena takut dirazia petugas. Selain keberadaan mereka masiih ilegal, surat-surat yang mereka miliki tidak lengkap bahkan sebagian ada yang hilang. “Kalau dapat orderan jauh, biasanya saya akan tolak. Sering dirazia petugas,” tuturnya.

Keberadaan becak motor di wilayah tersebut tentunya membuat resah para penyedia angkutan lain seperti ojek dan becak. Namun, uniknya para penarik ojek, becak dan becak motor ini tidak pernah berselisih mengenai hal tersebut.

Salah seorang tukang ojek yang beroperasi di wilayah tersebut, Romli (45) mengatakan kehadiran becak motor sebenarnya cukup mengurangi penghasilannya. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menghalangi orang untuk mencari rezeki. “Reeki kan semuanya ada yang mengatur. Sehingga saya percaya kehadiran mereka bukanlah menjadi penghalang bagi rezeki saya,” imbuhnya.

Romli juga telah mengojek selama lima tahun ini mengatakan, banyak orderan lain selain di pasar tersebut. Mereka juga telah memiliki pelanggan tersendiri. Selain itu, jika becak motor tidak bisa mengakses jarak yang jauh, penarik becak motor langsung mengalihkan penumpangnya ke tukang ojek. “Di sini kami cukup berbagi masalah penumpang. Sehingga satu sama lain tidak pernah bentrok apalagi berkelahi,” terangnya.

Mengenai keinginannya untuk memodifikasi motornya menjadi becak motor, ia mengatakan hal itu tidak akan terjadi. Ia beralasan bahwa motornya masih dalam kondisi baik lengkap dengan surat-suratnya. Pajak kendaraan bermotor rutin dibayarnya setiap tahun. Beda dengan motor-motor yang digunakan untuk becak motor yang tidak memiliki surat-surat. Selain itu, penghasilannya sebagai tukang ojek lebih tinggi jika dibandingkan dengan dengan penarik becak atau becak motor. “Kalau mau memilih, lebih baik saya mengojek saja dibandingkan menjadi penarik becak motor ataupun becak,” tukasnya. (kos/war/ce3)

Lakukan Analisis Dampak Lalu Lintas

Kehadiran alat transportasi seperti becak modifikasi sepeda motor yang berada di daerah pinggiran kota merupakan imbas dari perluasan pemukiman yang merambah dareah tersebut. Pembangunan pemukiman yang tidak disertai dengan analisis dampak lalu lintas (andalin), membuat masyarakat yang bermukim di daerah tersebut kekurangan transportasi publik.

Pengamat Transportasi, Arimbi Ginca saat dihubungi Sumatera Ekspres mengatakan, sebelum membangun sebuah pemukiman, andalin diperlukan untuk memastikan masyarakat yang akan tinggal di pemukiman tersebut bisa mendapatkan akses transportasi publik. “Sehingga fenomena munculnya kendaraan alternatif seperti ojek, becak, ataupun becak motor sedikitnya bisa dikurangi,” kata Arimbi yang bergabung di GT (German Technical Cooperation) perwakilan Palembang.

Dikatakanya, dalam konsep tata ruang wilayah yang baik, sebuah kota seharusnya bukan diperluas, melainkan harus dipadatkan. “Artinya bukan malah membangun hunian di pinggiran kota melainkan membangun hunian di tengah kota yang dapat mempermudah akses ke tempat-tempat sentral,” terangnya.

Dengan demikian, akan memaksimalkan peran daari transportasi publik serta mengurangi kepemilikan kendaraan pribadi. “Sebab, salah satu alasan masyarakat memiliki kendaraan pribadi karena akses yang jauh dari tempat tinggalnya ke pusat kota,” ujar Arimbi.

Berkurangnya kendaraan pribadi tentu akan berimbas kepada pengurangan pemakaian bahan bakar minyak dan tentunya akan mengurangi emisi gas buang yang berakhir pada berkurangnya polusi. Tetapi, mau tidak mau harus diberikan solusi terhadap masalh ini. Menurutnya idealnya untuk alat transportasi di daerah pinggiran kota tersebut harus bernuansa tradisional. “Becak juga bagus, namun kalau bisa itu adalah pilihan terakhir. Sebab tenaga manusia sudah kalah dengan mesin,” terangnya.

Arimbi lebih menyarankan disediakannya kendaraan umum yang bisa masuk ke pemukiman. Agar maryarakat bisa menikmati transportasi dengan aspek keselamatan serta kecepatan yang memadai. “Penerapan andalin kepada para developer perumahan juga langkah yang baik untuk mengefisienkan pembangunan pemukiman. Pemadatan perkotaan juga harus dilakukan. Jangan sampai kota kita menjadi lebih luas lagi yang berdampak pada jauhnya akses ke pusat kota,” tuturnya. (kos/war/ce3)

Melanggar UU Lalu Lintas

Kasat Lantas Polresta Palembang Kompol Gusti Maychandra SIk mengatakan bahwa penggunaan becak yang dimodifikasi bermesin motor, dilarang pengoperasiannya dan melanggar Undang-Undang Lalu Lintas No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Jelas melanggar UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku,” ujar Gusti. untuk itu pihaknya akan segera melakukan razia dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya yaitu Sal Pol-PP Kota serta Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Menurut Gusti, jika motor yang digandeng dengan becak tersebut tidak dilengkapi surat resmi (bodong, red), maka akan ditindak dengan tegas. “Apalagi bila motor tersebut merupakan motor bodong, maka kita akan melakukan penyelidikan dan proses sesuai hukum,” jelasnya.

Diterangkannya, tidak ada uji kelayakan dan aturan resmi terhadap becak yang dimodifikasi menggunakan kendaraan bermotor. Sehingga bila mengalami kecelakaan lalu lintas, maka tak ada asuransi terhadap pengguna maupun penumpang kendaraan jenis tersebut. Dan jika sepeda motor yang digunakan juga sudah berubah bentuk dan peruntukan maka pengurusan suratnya (STNK) tidak akan diperpanjang.

“Bila sepeda motor jelas dan pengemudinya wajib menggunakan SIM C. Kemudian untuk becak juga jelas, dan wajib memiliki SIM D. Namun bila becak dengan modifikasi sepeda motor itu tidak ada dalam aturan. Bukan hanya becak menggunakan motor, becak yang menggunakan mesin lain juga tidak boleh karena tidak sesuai peruntukannya,” terangnya. (gti/war/ce3)

Bukan Domain Polsek

Kapolsek Sako, AKP Yawardiman SAg, mengaku pihaknya tidak memiliki wewenang (domain) terkait peredaran becak motor ini, yang diindikasi bermasalah. “Masalah becak yang dimodifikasi dengan sepeda motor, bukan masalah atau kewenangan kami. Hal tersebut sudah masuk ranah Satlantas Polresta Palembang dan juga Dishub Kota Palembang. Juga terkait masalah izin dan penertibannya,” terangnya.

Menurut Yawardiman, memang belum ada peraturan daerah (perda) yang mengatur terkait becak motor ini. Ia menambahkan di daerah lain seperti Surabaya sudah dilegalkan. “Ada memang di sejumlah daerah yang sudah melegalkannya,” katanya.

Untuk menertibkan becak motor sendiri, sambung Yawardiman, hingga saat ini pihaknya mengaku belum mendapat perintah dan arahan dari Satlantas Polresta Palembang atau Ditlantas Polda Sumsel. “Kita belum pernah melakukan razia becak motor. Kalaupun kami melakukan razia, semua akan kami periksa. Kalau ternyata surat menyuratnya tidak lengkap kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku,” terangnya.

Terkait masalah becak motor di wilayah hukumnya, perwira dengan balok tiga itu tidak memberikan komentar banyak. “Tanya saja langsung sama Kasatlantas dan juga Dishub,” cetusnya. (sal/war/ce3)

Perbedaan

Becak Kayuh:

Diakui oleh Pemerintah setempat

Pengemudi memiliki SIM D yang dikeluarkan oleh Satlantas

Ada izin dari Dinas Perhubungan

Termasuk kendaraan tak bermotor (dikendalikan oleh tenaga manusia)

Memiliki plat becak berwarna kuning

Becak Bermesin Parutan Kelapa

Menggunakan tenaga mesin parutan kelapa

Plat yang digunakan plat becak

Kecepatan maksimum hanya 20-40 km/jam

Tetapi keberadaannya dilarang (ilegal)

Becak Bermesin Sepeda Motor

Menggunakan mesin motor dengan kapasitas 110 cc

Surat-surat motor tidak lengkap (diduga bodong)

Rata-rata sepeda motor rakitan di bawah tahun 2000

Banyak juga motor rakitan terbaru dari segala merek

Beroperasi di Kecamatan Sako dan Sematang Borang

Plat yang digunakan nomor polisi sepeda motor

Sumatera Ekspres, Sabtu. 19 Januari 2013

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

About these ads