Pengusaha SPBU Ancam Tutup

Ratusan kendaraan diesel antre panjang di depan SPBU Coco Bukit Golf Jl Jl. AKBP Cek Agus Palembang, mengisi solar, Senin (24/10). Sripo/Sts.

PALEMBANG, SRIPO — DPD Hiswanamigas Sumsel menilai PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran II Palembang terkesan lepas tangan, terkait BBM jenis solar mengalami kekosongan di sejumlah SPBU di Sumsel khususnya Palembang.

Jika kondisi tidak teratasi, pelaku usaha berencana menutup operasional SPBU hingga ada solusi yang ditawarkan Pertamina.
“Sebagai Ketua DPD Hismawana Migas Sumsel, saya sangat prihatin dan sungguh tidak menyangka,” kata Djunaidi Ramli kepada Sripo, Senin (24/10).

Dikatakan, banyak alasan yang dikemukakan Pertamina di situasi saat ini. Diantaranya, pembatasan dilakukan karena kuota solar 2011 sudah hampir habis. Jika dibuka, terjadi over seperti di 2010 lalu, dimana kelebihan kuota itu hingga kini belum dibayar oleh pemerintah karena subsidi.

Sementara versi lain, kesannya Pertamina menyalahkan Pemerintah Provinsi, dalam hal ini gubernur karena tidak mengajukan permintaan kuota tambahan ke Jakarta. “Menurut saya, ini alasan Pertamina saja. Gubernur tidak akan tahu seberapa besar kuota karena memang tidak dilapori,” katanya.

Sementara versi Hiswanamigas, kekosongan solar ini terjadi akibat aksi monopoli dalam sektor angkutan BBM, dimana Pertamina hanya menunjuk satu perusahaan transportasi yang hanya menyediakan 50 unit truk tangki BBM, sedangkan jumlah SPBU yang ada di Sumsel 200 lebih.

Dengan logika ini, ungkap Djunaidi, tidak akan mungkin sanggup 50 kendaraan melayani 200 SPBU yang tersebar di Sumsel. “Artinya, situasi sudah diprediksi akan terjadi oleh Pertamina,” katanya.

Mengenai alasan truk batubara yang selalu menjadi kambing hitam oleh Pertamina, Djunaidi tidak sependapat. Menurutnya, SPBU yang dilintasi truk batubara hanya tertentu saja, yakni di daerah pelintas. “Logikanya SPBU Lahat, Pramulih dan di Palembang SPBU tertentu saja mengalami kosong. Nyatanya, kok SPBU di Jl Sudirman, Kol H Barlian, Plaju, Kertapati, Coco, Merdeka ikut kosong. Padahal, tidak dilintasi truk batubara,” ungkap Djunaidi dengan nada keheranan.

Sementara menurut H Johan, salah pengelola SPBU di Seberang Ulu membenarkan kondisi tersebut. Dari permintaan 15 ton solar, yang dipenuhi hanya 10 ton. “Kata Pertamina dibatasi dan November akan dinormalkan lagi,” katanya.

Ancam Mogok
Sementara beberapa pengelola SPBU mengancam akan menghentikan operasional SPBU, jika dalam beberapa hari kedepan ini tidak ada solusi yang ditawarkan Pertamina. Namun upaya ini dicegah Djunaidi Ramli, selaku Ketua DPD Hiswamanigas Sumsel karena akan memberikan dampak kepada masyarakat.

“Pengusaha juga mempertanyakan kebijakan Pertamina selalu memberi izin SPBU, sementara minyak terbatas. Kalau dibatasi BBM Solar dan Bensin, harusnya SPBU baru jangan didirikan. Tapi nyatanya, SPBU terus ada,” kata Djunaidi.

Terkait soal pelaksanaan SEA Games, Djunaidi menilai SEA Games ini bukan acara Sumsel tetapi sudah acara nasional dan menyambut nama baik Indonesia. Itu artinya, kebutuhan BBM sudah pasti naik dan Pertamina harus melakukan tambahan. Bukan sebaliknya justru melakukan pembatasan.
Sebelumnya Manager External Relation Pertamina UPMS II, Robert MV Dumatubun mengakui sejak awal tahun lalu telah dilakukan pengendalian alokasi semua jenis BBM bersubsidi, baik itu premium maupun solar.

Namun justru yang terangkat saat itu hanya premium yang mengalami over kuota hingga 9 persen dari alokasi awal. Solar pun telah dilakukan pengendalian karena juga over kuota hingga 7 persen.
“Kalau soal pengendalian memang sejak awal sudah kita terapkan, namun mengapa baru ribut-ribut sekarang terutama untuk solar. Dalam minggu-minggu ini saya belum dengar kabar lagi tentang adanya pembatasan volume tambahan untuk BBM bersubsidi,” ucap dia.

Namun dia mensinyalir kondisi ini terjadi lantaran muncul aturan Pemerintah yang melarang berope-rasionalnya angkutan batu-bara H-7 SEA Games. Para sopir disinyalir kejar setoran sehingga frekuensi pengisian lebih tinggi dari kondisi normal. “Mungkin karena aturan pelarangan inilah yang mengakibatkan tingginya permintaan, padahal dari sisi volume alokasi tidak kita kurangi,” ucap dia. (sin)

Sumber : Sriwijaya Post – Selasa, 25 Oktober 2011 10:01 WIB