SBY Minta Jaga Kualitas.

Presiden Republik Indonesia
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

PALEMBANG — Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan ground breaking pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang Banjar Sari, Desa Banjar Sari dan Desa Gunung Tembang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, kemarin. SBY berpesan agar pembangunan PLTU dengan daya 2×110 Mega Watt bisa selesai tepat waktu. “Jaga kualitasny, jangan molor. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan ketenagalistrikan di Sumatera, khususnya Sumsel,,” kata SBY. Ia juga meminta laporan perkembangan proyek 10 ribu MW tahap satu dan dua dari Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Dirut PLN Dahlan Iskan. Hadir pula dalam rakor Gubernur se-Sumatera itu Menneg PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana dan Menko Kesra, Agung Laksono.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, H Yusri Effendi Ibrahim SH didamping Bupati Lahat Syaifudin Aswari dan Dirut PT Bukit Asam (PTBA), Sukrino melaporkan secara singkat mengenai proyek pembangunan PLTU mulut tambang Banjar Sari via video conference kepada Presiden SBY. Kata Yusri, pembangunan PLTU ini dilaksanakan PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI). Perusahaan tersebut merupakan konsorsium PTBA dengan kepemilikan saham 59,75 persen, PT Pembangkit Jawa Bali 29,15 persen dan sisanya 11,1 persen dari perusahaan swasta nasional PT Navigat Innovative Indonesia. Dimana PLN sebagai pembeli listrik (offtaker). “Nilai proyeknya Rp 2,7 triliun, dana sindikasi dengan Bank BNI,” jelas Yusri.

Masa kontruksi selama 33 bulan dan direncanakan operasional komersil pada 2014 mendatang. Yang mengerjakan pembangunan pembangkit adalah kontraktor China dan transmisi sepanjang 23 Km dari lokasi pembanngkit ke gardu induk di Lahat dikerjakan oleh kontraktor dalam negeri. “Untuk batu bara akan disuplai PTBA 1,4 juta ton per tahun selama 30 tahun,” jelas Yusri. Proyek pembangkit ini akan menyerap 500 orang tenaga kerja lokal selama tahap kontruksi dan 150 orang pada masa operasional mendatang. Proyek PLTU Mulut Tambang Banjar Sari mengantongi akta notaris 12 Oktober 2006 dan power purchase agreement (PPA)-nya pada 18 Januari 2007.

Dikatakan, pembangunan terkendala karena selama ini belum ada persetujuan harga jual listrik yang pas. Dibangun pada lahan seluas 80 hektare di Kecamatan Merapi Timur, Lahat. Operasionalnya memanfaatkan batu bara kalori rendah. Lokasi pembangkit hanya 4 Km dari mulut tambang. Listrikyang dihasilkan akan masuk ke sistem Sumatera dan menambah keandalan pasokan daya listrik yang aa saat ini. Bupati Lahat, H Syaifudin Aswari Rivai SE, mendukung pembangunan PLTU tersebbut. Harapannya, dapat menyerap banyak karyawan, memberi kontribusi yang baik bagi semua pihak, terutama pemenuhan kebutuhan listrik se-Sumatera. “Jika memungkinkan se-Indonesia nanttinya,” ungkap Aswari.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dalam sambutannya, mengatakan, kunjungan Presiden SBY dua kali dalam bulan ini memberikan motivasi yang besar bagi Sumsel untuk terus membangun. Ia juga melaporkan 10 upaya yang sepakat akan dilakukan untuk membangun wilayah Sumatera. Sebelumnya, Terlebih dahulu menyaksikan penandatangan hasil kesepakatan para Gubernur se-wilayah Sumatera. Juga penyerahan jabatan Ketua Forum Gubernur se-wilayah Sumatera dari Gubernur Riau, H Rusli Zainal kepada Gubernur Sumsel H Alex Noerdin.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur di Hotel Aryaduta Palembang termasuk Dubes Singapura yang ikut hadir, kemarin, SBY menyampaikan tiga arahan secara khusus kepada para Gubernur se-wilayah Sumatera. Dan, secara tidak langsung kepada pemerintahan daerah se-Indonesia. Apa saja? Pertama, saat ini harga pangan dan minyak dunia terus bergerak naik dan cenderung tidak stabil. “Karena itu, pemerintah termasuk yang ada di daerah harus melakukan langkah stabilisasi harga tersebut.

Menurut SBY, jika memang dirasaperlu operasi pasar (OP), lakukan OP. Jika terjadi kemacetan distribusi, segera lancarkan. Pun kalau ada kendala di lapangan. “Pemerintah daerah harus peduli itu,” tegasnya.

Arahan khusus kedua, SBY meminta Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta jajarannya mulai 1 Agustus mendatang melakukan gerakan hemat BBM dan listrik. Katanya, saat ini porsi subsidi BBM dan listrk saat ini sudaj sangat tinggi. Kalau semakin tinggi, dikhawatirkan alokasi untuk bidang pendidikan, pelayanan kesehatan dan lainnya akan terpengaruhi. Ia mengakui, memang dibenarkan adanya subsidi, tapi kalau tidak tepat sasaran maka itu menjadi salah. Tak hanya kalangan pemerintah/PNS, tapi juga TNI dan Polri. “Siang maupun malam, kalau tidak digunakan listriknya bisa dimatikan. Saya akan pantau perkembangan daerah setiap minggunya,” kata Presiden. Arahan ketiga terkait masuknya bulan Ramadhan dan jelang mudik Lebaran yang menjadi tradisi di Indonesia.

“Mari kita berikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Jangan malah kita libur duluan,” ajaknya. Sebelumnya Presiden SBY mengatakan, Indonesia punya empat keunggulan yang harus menjadi pemacu dan penumbuh daya juang dalam pembangunan kedepan.

Yang pertama, Indonesia mempunyai potensi nasional besar, didukung letak geografis dan kondisi demografis wilayahnya. Selain itu, telah terbukti mampu bangkit dari krisis moneter tahun 1998. Dan pada krisis keuangan global 2008, Indonesia mampu bertahan. Bahkan perekonomiannya terus tumbuh. Selanjutnya, kemajuan ekonomi Indonesia belakangan ini terbuka peluang untuk lebih berhasil lagi sepanjang tidak disia-siakan. “Negeri kita masih banyak masalah. Seperti birokrasi, belum memadainya infrastruktur hingga bidanng hukum dimana masih terjadinya gangguan keadilan maupun bottle neck pembangunan. Tapi, ekonomi kita tetap tumbuh dengan baik,” beber SBY.

Khusus di wilayah Sumatera, Presiden melihat capaian yang baik untuk kemajuan pembangunan. Menurutnya, dengan lebih bekerja keras dan bersatu, maka harapan seluruh provinsi di Sumatera untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. “Sehingga sebenarnya saya tidak perlu bicara banyak. Just do it, lets do together,” ucapnya. Ia hanya meminta kesepakatan yang ada bisa dijalankan secara sinergis dan koordinasi yang baik se-wilayah Sumatera. Dengan adanya kesepakatan dan arah pembangunan bersama ini, ia merasa tugasnya sebagai seorang Presiden bisa lebih ringan.

Namun, sebagai seorang kepala negara ia akan tetap memantau dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapai daerah ke depan. Termasuklah mengalokasikan anggaran yang lebih tepat, adil dan lebih besar. Ia menilai, rakor ini menunjuk kesungguhan para Gubernur se-wilayah Sumatera ini yang diikuti pula ketua DPRD dan rakor perguruan tinggi untuk membangung provinsi masing-masing dan Sumatera. “Mestinya, seluruh Gubernur hadir dirakorr ini untuk menunjukan keseriusan mereka mensejahterakan rakyatnya,” sentil Presiden SBY. Diketahui, dari 10 provinsi yang mengikuti rakor Gubernur se-wilayah Sumatera, ada beberapa yang tidak hadir langsung. Mereka mewakilkan kepada Wakil Gubernurnya.

Seperti Wagub Aceh, Wagub Sumut (Plt Gubernur), Wagub Bengkulu (Plt Gubernur), Wagub Lampung, dan Wagub Kepulauan Babel. Meski begitu, dengan adanya sinergisitas yang tertuang dalam kesepakatan bersama Gubernur se-Sumatera, Presiden optimis Sumatera akan lebih berhasil dalam pembangunan.

Terkait MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), Presiden SBY mengaku tidak mau terlalu banyak bicara. Menurutnya, para Gubernur dan jajaran sudah tahu dan paham banyak hal tentang pembangunan. Ia sendiri telah seringkali menyampaikan kepada Gubernur dan jajaran, apa yang harus dilakukan agar Indonesia semakin maju dan sejahtera. Rakyat makin baik dan sejahtera jika tercukupi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, kecukupan energi, lingkungan baik, merasa aman dan lainnya. Kesemua menjadi kebutuhan dasar. Nah, untuk dikatakan Indonesia maju, jika ekonomi makin kuat dan adil. “Untuk mencapai itu, pertumbuhan ekonomi haruslah inklusif dan berkelanjutan,” beber SBY.

KKemudian, demokrasi Indonesia makin matang dengan kehidupan politik yang stabil. Serta peradaban makin maju, unggul dan mulia. Untuk mencapai sasaran itu sudah disiapkkan strategi pembangunan ekonommi dengan empat sasaran yang ingin diraih. Yakni pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment. Semua telah tertuang dalam rencana pembanguna jangka pendek, menengah dan panjang. Juga dalam MP3EI. Kata Presiden, ia telah membandingkan MP3EI dengan rencana serupa di negara-negara lain seperti China dan Malaysia. “Inti dari MP3EI, investasi sebanyak-banyaknya di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 15 tahun mendatang,” tuturnya.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan MP3EI, kata Presiden, akan sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, kecukupan pasokan listrik, pendanaan, ketersediaan lahan dan iklim investasi yang baik (termasuk kebijakan dan peraturan berinvestasi). (46/mg25)

Sumatera Ekspres, Sabtu, 30 Juli 2011.