Jangan Usai SEA Games Banyak Masuk Penjara.

PALEMBANG, SRIPO — Komisi X DPR RI akan meminta Presiden RI untuk menerbitkan Keppres Khusus tentang penggunaan anggaran dalam pelaksanaan SEA Games XXVI. Pasalnya, pelaksanaan pesta olahraga se-Asia Tenggara ini sangat mendesak dan luar biasa (extra ordinary) sehingga tidak mungkin memkai UU Keuangan biasa. “Terserah bentuknya seperti apa. Bisa keppres atau apa untuk melindungi pelaksanaan. Yang jelas, jangan sampai selesai SEA Games, kawan-kawan masuk penjara,” ujar anggota Komisi X DPR RI, R Tubagus Dedi Suwandi Gumelar atau Miing dari Fraksi PDI Perjuangan saat meninjau venues SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Sabtu (16/7).

Kalau melalui proses tender, lanjut Miing, butuh waktu lama. Paling tidak satu bulan lebih, belum lagi ada masa sanggahan dan komplain, maka butuh waktu lagi. Seperti pekerjaan sewa mobil, pengisian acara. Makanya harus dipakai pola Penunjukan Langsung (PL) dengan syarat dan standar kualifikasi yang ditetapkan dan dicantumkan dalam Keppres tersebut.

Menurutnya, Presiden harus mengambil langkah cepat untuk melindungi pelaksana dan pekerja di lapangan. “Saya sepakat dengan usul Pak Gubernur, kita semua harus duduk satu meja dengan KPK, BPK, kejaksaan dan kepolisian dalam penggunaan anggaran. Jangan sampai, selesai SEA Games akan banyak orang masuk penjara, jika menggunakan UU Keuangan biasa,” katanya.

Misalnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan, jelas Miing, perlu perhatian khusus lantaran butuh 5.000 penari, LO dan tenaga-tenaga voluntir. Mereka butuh latihan, pendidikan kepribadian dan mental. Makanya, pengurus Inasoc Pusat harusnya sudah mendelegasikan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kepengurusan Inasoc daerah. Apalagi sudah satu tahun lebih para LO dan Volunter yang direkrut belum diberikan honor.

Menurut Miing, dari sisi pembangunan fisik bangunan, ia mengaku tidak khawatir lagi tetapi justru dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan. Makanya, Presiden harus mengambil langkah.

Panasonic Tanggung Mebeler

Sementara Ketua Komisi X DPR RI, Prof H Mahyudin Ns menjawab kerisauan Pemprov Sumsel soal usulan tambahan dana Rp 50 miliar khusus untuk pengadaan sarana wisma atlet, seperti kebutuhan mebeler dan sarana pendukungnya.

Dikatakan Mahyudin, untuk kelengkapan wisma atlet seperti 100 TV, 1.000 unit AC, lemari es di setiap ruangan sudah ditanggung Panasonic dari Muhammad Gobel. Sedangkan untuk tempat tidur, meja dan kursi di setiap kamar, alokasi dananya disiapkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebesar Rp 30 miliar. “Saya pikir persoalan Wisma Atlet selesai dan cukup. Dengan begitu Pemprov Sumsel tidak perlu lagi khawatir,” katanya.

Mengenai biaya penyelenggaraan, Mahyudin mengatakan, antara DPR dan pemerintah sudah membahas soal dana penyelenggaraan sebesar Rp 998 miliar atau paling amannya Rp 1,1 triliun. “Insya Allah, Senin atau Selasa malam nanti sudah ada keputusannya karena DPR dan pemerintah akan memutuskan,” katanya. (sin)

Sriwijaya Post Minggu, 17 Juli 2011.