H Alex Noerdin: Saya Siap Diperiksa.

“Biarlah Allah SWT yang menunjukkan kalau yang benar itu tetap benar, dan yang salah itu salah.” H Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan

PALEMBANG, SRIPO — Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin SH, Kamis (14/7) menyatakan dirinya siap diperiksa sebagai saksi, terkait dengan pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada persidangan Muhammad El Idris (direktur PT DGI) terkait kasus suap wisma atlet di Jakabaring. Sementara di hadapan stafnya, mantan Bupati Muba ini minta agar tetap bekerja dan menuntaskan pembangunan venues SEA Games XXVI.

Alex Noerdin sebelum menemui Delegasi Ekonomi Provinsi Mpumalanga, Afrika Selatan di Ruang Bina Praja Pemprov Sumsel pukul 14.00 WIB, kepada wartawan media lokal cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional, tetap menyampaikkan empat hal yang ia pernah sampaikan sehari sebelumnya. Terhadap fakta persidangan yang disampaikan JPU di persidangan terhadap terdakwah Muhammad El Idris, Alex tidak membenarkan dan tidak pula menyalahkannya. Saat ditanya, kemungkinan akan diminta menjadi saksi dalam perkara tersebut, Alex kembali mengatakan, “Saya siap diperiksa sebagai saksi.”

Sementara sorenya pukul 15.30 WIB, Alex Noerdin juga menghadiri rapat staf di lingkungan Pemprov dan SKPD di jajaran Pemprov Sumsel. Sama dengan penjelasan dengan wartawan, Alex minta pegawai untuk tidak terpengaruh dengan isu dan pemberitaan yang beredar saat ini, terkait dengan pembangunan wisma atlet. “Saya minta dukungan semua staf untuk tetap menyelesaikan semua pembangunan venues SEA Games XXVI,” katanya.

“Biarlah Allah SWT yang menunjukkan kalau yang benar itu tetap benar, dan yang salah itu salah,” kata Alex.

Terima Tamu

Kemarin juga, Alex Noerdin menerima tamunya, diantaranya Pengurus Pemuda (PP) Muhammadiyah Sumsel yang akan menggelar acara pelantikan pengurus dan seminar, yang akan dihaddiri anggota KPU Pusat Endang Sulastri, Anggota DPR RI Yahdil A Harahap dan pembicara lokal.

Ketua Panitia Pelantikan Firdaus Hasbullah SH usai bertemu dengan Alex Noerdin dan ditanya mengenai adanya pembicaraan soal wisma atlet, ia mengatakan, kalau dalam pertemuan itu ada disinggung soal pemberitaan yang beredar isu suap Wisma Atlet.

“Menyikapi semua itu, PP Muhammadiyah Sumsel tetap mengedepankan praduga tidak bersalah dan menegakkan amal ma’ruf nahi munkar. Artinya, kebenaran itu kita dukung dan sebaliknya. Kami tidak menyimpulkan apapun,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Ketua PP Muhammadiyah Sumsel, Junaidi SE MSi. Bahkan ia minta komponen masyarakat Sumsel tetap tenang dan tidak terprovokasi. “Bisa jadi draf yang dibikin PT DGI secara sepihak, tanpa sepengetahuan Pemprov Sumsel,” katanya.

Harus Dibuktikan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan menilai, dugaan beberapa nama pejabat Sumsel disebut menerima aliran dana suap pembangunan wisma atlet SEA Games dalam dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Ketua DPRD Sumsel, Wasista Bambang Utoyo menyampaikan itu ketika ditanya mengenai adanya beberapa nama pejabat Sumsel yang disebut-sebut diduga menerima aliran dana suap pembangunan wisma atlet SEA Games tersebut di Palembang, Kamis (14/7).

Menurut dia, persoalan dugaan suap aliran dana wisma atlet dan lainnya serahkan saja ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalau ditemukan ada yang menyebut ini dan itu maka harus dibuktikan kebenarannya, kata politisi Partai Golkar tersebut. Dikatakan, persoalan itu jangan sampai mempengaruhi kesiapan pelaksanaan SEA Games XXVI di Sumsel.

Wakil rakyat itu mengakui, terkait dengan persoalan tersebut, tentunya ada efeknya sejak kasus dugaan suap wisma atlet muncul sekitar dua bulanan ini, namun pembangunan fasilitas olahraga itu tetap terlaksana. “Salah satu efek dari kasus itu dengan terkatung-katungnya kepastian dana dari Pemerintah Pusat untuk pengadaan mobiler penginapan atlet dan dana penyelenggaraan SEA Games,” ujarnya.

Ia menuturkan, sehubungan dengan hal itu pula, dewan tidak mau mengambil resiko menunggu kepastian kekurangan dana pelaksanaan SEA Games dan mobiler dari Pemerintah Pusat. “Jadi, pada pembahasan APBD perubahan Sumsel tahun 2011 dana untuk penyelenggaraan dan mobiler dianggarkan, dan bila nantinya ada dari pusat maka dana yang tidak terpakai tentunya akan menjadi sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa),” paparnya.

Ia menegaskan, penggunnaan anggaran untuk SEA Games tentunya akan lebih berhati-hati dan pengawasan juga akan diperketat, karena itu sudah menjadi tugas DPRD dalam melakukan pengawasan.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sumsel, H Ahmad Djauhari menyatakan, SEA Games sudah menjadi komitmen bersama masyarakat Sumsel. “Jadi, apapun resikonya SEA Games harus tetap terlaksana dengan pemerintahan yang ada saat ini,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Mengenai persoalan kasus suap wisma atlet biarkan saja diproses secara hukum dan tudingan adanya beberapa nama pejabat Sumsel yang diduga menikmati aliran dana itu haruslah dibuktikan, demikian wakil rakyat. (tribunnews/sin/Ant)

Sriwijaya Post, Jumat, 15 Juli 2011.