Tiga Prasasti Bukti Lokasi Kerajaan Sriwijaya.

Wali Kota palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT
Photo By: LW 2008 Collection

PALEMBANG — Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Palembang yang bergabung dengan Museum Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II di kompleks Benteng Kuto Besak (BKB), akan direlokasi. Pelaksanaannya, segera dalam waktu dekat. Hanya saja, dimana lokasi Disbudpar yang baru masih belum diketahui. “Harapan saya, fungsi museum itu bisa maksimal. Jangan seperti sekarang yang juga digabung dengan kantor,” ujar Eddy Santana Putra, Wali Kota Palembang usai Seminar Internasional Kajian Sejarah Kerajaan Sriwijaya dan Hubungan dengan Berdirinya kota Palembang di Pemkot Palembang, kemarin (28/6).

Eddy yakin, setelah relokasi museum SMB II akan lebih menarik sehingga kumjungan wisata makin meningkat. “Tapi itu nanti, belum tahu kapannya. Itu juga ‘kan masuk dalam heritage (warisan) kita.”

Ke depan, Museum SMB II juga akan di sulap menjadi pusat kajian dan perpustakaan di Sumsel. Juga akan dilengkapi dengan audio visual tentang Kerajaan Sriwijaya. “Nanti akan sangat lengkap. Ditamabah barang-barang peninggalan zaman megalitikum, Kerajaan Sriwijaya, masuknya ummat Islam,Kerajaan Palembang Darussalam, zaman Kemerdekaan sampai dengan pembangunan yang dilakukan saat ini,” ungkap orang nomor satu di Palembang ini.

Anggarannya, tambah dia, kemungkinan akan dialokasikan dalam APBD 2012. Nah, tim yang akan melaksanakannya, berasal dari sejarawan dan yang terkait dengan hal tersebut. “Kita juga akan danai riset yang akan dilakukan mengenai Kerajaan Sriwijaya ini,” bebernya.

Selain itu, pihaknya sudah merekomendasikan salah satu perusahaan untuk melakukan penelitian penelitian arkeologi di Palembang. Dengan pemberian izin tersebut, maka perusahaan yang terdiri dari tim asal Jakata dan Surabaya ini bisa mengangkat apa yang menjadi peninggalan zaman Sriwijaya dulu. “Saya lupa nama perusahaannya, tapi kita akan kerjasama dengan mereka. Mereka yang akan menggali dengan izin Pemkot di Sungai Musi.”

Ia juga mengungkapkan, akan menarik semua peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya untuk dimasukkan ke Museum SMB II. Baik itu yang saat ini ada di TPKS (Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya) ataupun tempat lainnya. “Tapi, ini perlu dukungan dari semua pihak,” kata Eddy lagi.

Dikatakan, ia pernah melihat barang penninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya yang terletak tidak sesuai dengan posisinya di TPKS. “Tapi, itu nanti akan kita letakkan di tempat terhormat di museu kita (SMB II, red).

ia juga menyayangkan, situs TPKS dengan kondisi tak terawat. Padahal, TPKS itu sendiri, merupakan lokasi perkampungan atau sistem pertahan dari Kerajaan Sriwijaya. “Bahkan, titik yang dulunya sudah ditemukan, kini sudah hilang. Tapi saya yakin Palembang sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya pada 1328 tahun lalu,” bebernya.

Pembicara lain dalam seminar itu, DR Murni MA menambahkan, ada tiga prasasti yang menentukan lokasi Kerajaan Sriwijaya yang tak mungkin terbantahkan. Pertama adalah Prasasti Kedukan Bukit di bukit Sigunntang. Tempat itu, menjadi pusat ajaran agama Budha. Lalu, Prasasti Telaga Batu yang isinya banyak bermuatan persumpahan. Bentuknya, telapak kaki di bagian atasnya dihiasi 7 kepala kobra berbentuk pipih dengan mahkota permata bulat.

Telaga Batu ini, bisa dikatakan sebagai interpretan atas konsep kebijakan atau kebajikan para pemimpin dan yang dipimpin. Termasuk tentang tata kelola sistem pemerintahan di masa tersebut. Bisa dikatakan, tak ada bukti kolusi dan korupsi di pemerintahan Sriwijaya, sehingga bisa bertahan lama dan merupakan negara makmur sejahtera. “Dalam prasasti ini, juga mengatur bahwa, bupati, raja, anak raja dan sebagainya harus minum air yang ada di sana sebagai bentuk penyucian diri. Jadi di zaman dulu, Kerajaan Sriwijaya sudah memiliki UU (Undang-undang),” bebernya.

Terakhir, adalah Prasasti Talang Tuwo di Kecamatan Talang Kelapa. Menurutnya, prasasti ini semacam hadiah yang diberikan Raja kepada rakyatnya. “Ini untuk kesejahteraan semua makhluk, jadi raja saat itu memberikan kebahagiaan pada orang lain untuk bahagia.”

Sementara dikatakan kadisbudpar Palembang, Drs Baharuddin Ali MSi, pihaknya siap untuk dipindahkan. Bahkan sebelum adanya ungkapan Wali Kota tersebut, April lalu sudah mengajukan ke Bappeda untuk pembuatan DED (Detail Enginering Design) dalam pembangunan kantor baru Disbudpar Palembang. “Kita sudah lebih dulu mengusulkan, kalau Pak Wali setuju, kantornya di depan RS AK Ghani atau di lokasi yang saat ini ada kantinnya bersebelahan dengan kantor kita saat ini,” bebernya. Rencananya, kantor Disbudpar akan dibangun 5 lantai sehingga terlihat megah.

Namun, 5 lantai tersebut bukan secara keseluruhan akan digunakan untuk perkantoran. Namun, di lantai I akan dibangun basement, lantai II gedung serbaguna, dan lantai III dan seterusnya menjadi perkantoran. “Dilantai I juga kita rencanakan akan dibuat mall yang menjadi pusat souvenir. Tapi, ini masih perlu mendapat persetujuan Pak Wali,” bebernya seraya mengatakan soal dananya masih menunggu hasil dari DED yang dilakukan. (mg44)

Suumatera Ekspress, Rabu, 29 Juni 2011.