Kuota CPNS Sesuai Pensiun.

Honorer Non-APBN/APBD Harus Seleksi

PALEMBANG — Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Tasdik Kinanto menegaskan, kuota CPNS 2011 masih dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan. Ini menyusul kenyataan kalau jumlah PNS sekarang sudah memberatkan anggaran negara. “Jadi, penerimaan CPNS arahnya menuju zero growth. Kalau harus ada penambahan CPNS, kuotanya disesuaikan dengan jumlah pensiun,” ujarnya usai gelar komitmen pelayanan kepegawaian berbasis elektronik di Hotel Swarna Dwipa, kemarin (27/6).

setiap tahun, jumlah yang pensiun berkisar 110-120 orang PNS. kemungkinan besar, kuota CPNS tahun ini lebih sedikit dibanding dengan yang diterima secara nasional tahun 2010. Karenanya, ia meminta Gubernur, Bupati dan Wali kota mendata betul berapa kebutuhan PNS pada daerah masing-masing. Pasalnya, rata-rata pada tiap daerah 50-56 persen dari APBD habis untuk membayar gaji PNS. Saat ini, lebih dari 90 persen daerah masih mengajukan tambahan CPNS. “Utamanya untuk tenaga guru dan tenaga medis,” cetus Tasdik. padahal, bisa jadi memang kelebihan jumlah PNS di daerah.

Masalah yang terjadi adalah kualitas PNS dan distribusi yang tidak merata alias numpuk di kota provinsi, dan kabupaten/kota. Jarang yang mau ditempatkan di desa-desa. Yang jadi fokus dan kewajiban diselesaikan tahun ini adalah tenaga honorer. Kata Tasdik, ada dua kategori tenaga honorer yang membutuhkan penyelesaian segera. Pertama, tenaga honorer dalam database sesuai PP 48 Tahun 2005, dengan masa kerja minimal satu tahun pada 2005. Bahkan ada yang mencapai belasan atau puluhan tahun. “Jumlahnya se-Indonesia ada sekitar 60 ribu orang, dominan guru. Tahun ini seluruhnya harus diangkat menjadi CPNS,” tegasnya. Yang kategori dua, tenaga honorer non-APBN/APBD, jumlahnya mencapai 600 ribu orang. “Untuk yang ini, akan dilakukan tes sesama mereka karena tidak seluruhnya diangkat menjaddi CPNS,” beber Tasdik.

Soal wacana pensiun dini (padini), ia mengatakan tidak sembarangan dilakukan. Harus dihitung betul berapa kelebihan PNS yang ada. bagi daerah yang benar-benar terjadi kelebihan jumlah PNS, bisa mengomunikasikannya dengan Kemenpen dan RB. Kemudian dikaji berapa kelebihannya dan apa masalahnya. Karena solusi yang ada tidak harus padini. “Bisa juga dilakukan mutasi ke daerah yang membutuhkan PNS dengan kompetensi tersebut,” jelasnya.

Ada kriteria khusus untuk untuk padini. Jika ada reorganisasi, maka PNS yang padini minimal masa kerjanya 10 tahun dan usianya minimal 50 tahun. Tapi, di luar reorganisasi, masa kerjanya minimal 20 tahun dan usianya minimum 50 tahun. Kepala BKD Sumsel, Drs H Muzakir MM mengatakan, kuota CPNS untuk provinsi Sumsel tahun ini masih menunggu keputusan pusat. “Untuk honorer yang tersisa untuk diangkat jadi CPNS hanya 15 orang. Sedang yang kategori 2, cukup banyak,” katanya sembari mengatakan tidak ingat persis jumlahnya.

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin SH mengatakan, penerimaan CPNS Pemprov Sumsel tahun ini akan menggunakan sistem computer assessment test (CAT). Dimana seleksi tertulis dan psikotes peserta CPNS langsung menggunakan computer. Belum dipastikan apakah berlaku untuk seluruh kabupaten/kota atau tidak. Hanya saja semua sistem sudah online.

Kepala PPJK Unsri, Zainuddin Nawawi mengatakan, sejak lama pihaknya siap jika memang penerimaan CPNS di Sumsel menggunakan sistem komputerisasi. “Kita siap saja kalau mau menggunakan itu, tergantung dari Pemprov Sumsel dan kabupaten/kota,” katanya.

Berbasis Elektronik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian, Sumsel melaksanakan Gelar Pelayanan Kepegawaian Berbasis Elektronik. Asisten III bidang Kesra, dr H Aidit Azis mengatakan, peningkatan kualiitas pelayanan kepegawaian ini kerjasama Pemprov Sumsel dengan Kanreg VII BKN Palembang.

“Dengan ini, diharapkan terwujud pelayanan kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat dalam rangka menunjang good governance di Sumsel,” ucapnya. Di antara layanan kepegawaian berbasis elektronik ini seperti KPE (kartu pegawai elektronik) yang multifungsi, CAT (computer assessement test), SAPK (sistem aplikasi pelayanan kepegawaian) dan lainnya.

Dalam acara itu, Pemprov Sumsel menghibahkan tanah seluas 3,5 hektare senilai Rp 7,8 miliar kepada Kanreg VII BKN Palembang. Kepala BKN pusat, Dr Eddy Topo Ashari mengatakan, Sumsel menjadi percontohan dalam upaya pemberian pelayanan kepegawaian yang baik di wilayah Sumatera dan Indonesia, selain Jatim. (46)

Sumatera Ekspres, Selasa,28 Juni 2011.