Kesempatan Presiden SBY Tegakkan Hukum.

JAKARTA – Publik diminta tidak hanya fokus pada masalah kasus terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan. Selain Gayus, ada banyak mafia-mafia lainnya yang perlu diunkap.

“Ini peluang emas bagi Presiden SBY untuk menjawab kritikan publik atas kinerjanya di bidang penegakan hukum. Bagaimana pun juga, Presiden memiliki tanggung jawab atas tiga lembaga penegak hukum ini,” kata Komaruddin di sela Rapat Kerja Fraksi Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu (27/11/2010).

Saat ini, mencuat beberapa kasus yang menjadi perhatian publik, termasuk kasus skandal pajak dengan tersangka Gayus HP Tambunan. Penangan kasus ini dinilai tersendat. Para pengusaha yang disebut-sebut Gayus menyuap, belum diperiksa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan mengkritik Polri yang baru memproses kasus Gayus terkait PT SAT dengan kerugian negara Rp 570.952.000. ICW menilai, kasus tersebut bukan yang utama. Polri, menurut ICW, seharusnya menjerat Gayus atas kepemilikan rekening Rp 28 miliar, sesuai dengan yang didakwakan pada Dakwaan Perkara Pidana No 1195/Pid/B/2010/PN.JKT.Sel.

“Jika SBY gagal memaksimalkan peran tiga lembaga penegak hukum itu, maka popularitas dirinya dan juga Partai Demokrat akan turun. Kesempatan akan hilang,” katanya.

Pascapenetapan tiga pucuk pimpinan lembaga penegak hukum, Komaruddin meminta masyarakat tak lagi melancarkan kritikan. Kritikan tak akan menyelesaikan masalah. Komaruddin memilih sikap untuk mendukung ketiga pimpinan penegak hukum itu.

Kc
Sriwijaya Post — 27 November 2010.