SBY : Kita Tetap Negara Kesatuan.

BOGOR – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua kepala daerah lebih memahami konsep negara kesatuan untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

“Meski kita menerapkan desentralisasi, tapi kita tetap negara kesatuan dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah,” kata Presiden Yudhoyono dalam pembukaan rapat kerja nasional di Istana Bogor, Kamis (5/8/2010).

Presiden mengatakan, sistem desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan di setiap daerah. Hal itu adalah salah satu amanat reformasi. Menurut Kepala Negara, otonomi daerah telah memperlihatkan hasil nyata. Namun, di sisi lain, otonomi juga mengakibatkan sejumlah dampak negatif.

Presiden mencontohkan, ada sebuah daerah yang dilaporkan telah menyusun APBD secara tidak rasional. Ketika diminta klarifikasi, kepala daerah setempat beralasan anggaran daerah itu telah disetujui oleh DPRD sehingga bisa diterapkan. “Ini keliru, tidak boleh,” kata Presiden tanpa menyebut nama daerah yang dimaksud.

Menurut Presiden, penyusunan anggaran daerah harus disesuai dengan garis kebijaksanaan pemerintah dan tatanan yang sudah disepakati. Untuk itu, Presiden meminta semua kepala daerah untuk lebih memahami konsep negara kesatuan. Meski setiap daerah dapat mengelola diri secara otonom, semua daerah merupakan satu kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemerintah pusat sebagai pengendali jalannya pemerintahan.

Kc
Sriwijaya Post — 5 Agustus 2010.