Disdipora Sangkal tak Serahkan Data.

Terkait Pencairan Dana Sharing Sekolah Gratis

PALEMBANG – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang, Hatta Wazol, menyangkal belum menyerahkan data dana sekolah gratis ke Pemprov Sumsel. “Data sudah diserahkan bahkan sudah ditandatangani langsung oleh saya (Kadin Disdikpora, red), kemudian kepala bidang (kabid) menyerahkan ke Disdik Sumsel,” ujar Hatta, kemarin.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, Palembang tidak termasuk daftar kota yang menerima pencairan dana sekolah gratis. Alasannya, Disdikpora Kota belum menyerahkan data secara lengkap. Dijelaskan Hatta, data sekolah gratis sudah diserahkan ke Disdik Sumsel sejak 8 Juli lalu, yang langsung diterima oleh pegawai Disdik Sumsel, data tersebut mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK negeri/swasta.

Dikatakannya, sesuai data yang tercatat, SD sebanyak 195.382 siswa, SMP 80.470 siswa, SMA 75.031 siswa dan SMK 25.620 siswa. Memang diakui ungkap Hatta, sampai saat ini dana sharing sekolah gratis belum diterima, tapi mengenai adanya berkas ditolak maupun dikembalikan, ia belum mendapat laporan dari Disdik Sumsel. “Tidak ada pengembalian berkas,” tegas dia.

Disinggung apakah ada kendala bagi sekolah, sehubungan belum cairnya dana sekolah gratis, Hatta menjawab belum ada keluhan. “Kita berharap sekolah tetap berjalan sebaik mungkin. Meski tanpa dana sharing sekolah gratis, kalau pun ada akan dicarikan jalan keluar,” tuturnya.

Menurut dia, Pemkot Palembang tetap mendukung sekolah gratis. Semua kepala sekolah khususnya negeri rata-rata semuanya takut mengambil pungutan dari siswa. Karena ketakutkan tersebut banyak program yang distop.

Misalnya SMAN 13, sejak empat tahun terakhir sudah memberlakukan kelas holistic dimana semua siswa yang masuk kelas ini mesti pulang pukul 16.00 WIB. Karena pihak sekolah merasa takut memungut iuran terpaksa proram ini dibatalkan semua siswa dipulangkan pukul 13.00 WIB.

Selama ini, semua siswa ikut program ini diberi makan siang, belajar lebih efektif dan ekstra karena keterbatasan dana pihak sekolah enggan mengambil pungutan terpaksa program tersebut batal,” tandasnya. (mg21)

Sumatera Ekspres, Kamis, 30 Juli 2009.