GUBERNUR Sumatera Selatan, Ir H Alex Noerdin SH angkat bicara seputar polemik pelaksanaan sekolah gratis, 13 Juli mendatang. Ia meminta pihak sekolah se-Sumsel jangan mencari alasan untuk tidak menerapkan program tersebut. Apalagi, akal-akalan dengan berbodong-bondong mengajukan sekolah yang dipimpinnya menjadi sekolah standar nasional (SSN), rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan SBI.
“Jangan akal-akalan. Mereka yang baru mengajukan atau dalam proses pengajuan untuk menjadi SSN tidak boleh menarik biaya dari siswa seperti telah diatur dalam perda (peraturan daerah) dan pergub (peraturan gubernur) sekolah gratis. Mereka harus gratis,” tegas Alex. Kecuali tiga jenis sekolah, SSN, RSBI dan SBI yang boleh menarik selisih biaya dari yang dibantu dalam program sekolah gratis. Ia mengatakan, berbagai upaya sekolah untuk menarik biaya dari siswa maupun orangtua tentunya akan menjadi beban bagi masyarakat. Kepala daerah harus peduli dengan hal tersebut.
Menurut dia, kepala daerah yang tidak peduli dengan permasalahan ini bukan seorang pemimpin yang baik. Soal banyaknya sekolah yang mengajukan status SSN dinilainya sebagai upaya yang baik dalam peninkatan mutu pendidikan. “Tapi tidak cukup demikian, kita akan turunkan tim untuk memonitor kenyataannya di lapangan. Mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan,” beber Alex. Jika berbagai syarat tersebut tidak terpenuhi, maka status SSN tidak bisa disandang suatu sekolah. Implikasinya, sekolah itu tidak bisa memungut selisih biaya kepada siswa.
Bagaimana kalau pihak sekolah masih “membandel”? Kata Alex, pemerintah akan memberikan sanksi tegas, baik kepada kepala sekolah (kepsek) maupun para guru di sekolah itu. “Kepsek dan guru-guru di sana yang bandel tidak akan naik pangkat. Kalau memang nantinya ada indikasi pidana, akan kita laporkan juga,” cetus Alex. Mantan bupati Muba ini tidak menutup mata dengan adanya perbedaan biaya antara sekolah di kota termasuk Palembang dengan di daerah. Untuk itu, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota turun tangan membantu. Termasuk pemerintah provinsi juga akan turun tangan.
Menyikapi hanya ada tiga sekolah SMA di Palembang yang gratis, Alex menilainya sesuatu hal yang tidak masuk akal. “Masak yang di Gandus juga standar nasional. Minggu depan, usai pilpres kita turunkan tim ke lapangan. Pasti ada yang kena sanksi,” pungkasnya.
Data Dinas Pendidikan (Diknas) Sumsel terbaru menyebutkan, dari 610 SMA/MA/SMK se-Sumsel, 195 sekolah mengajukan diri untuk bisa mendapatkan predikat SSN, SBI maupun RSBI. Rinciannya, yang mengajukan status SSN 178 sekolah, SBI 11 sekolah, dan RSBI 6 sekolah. Untuk tingkat SMP/MTs, dari 906 sekolah, yang mengajukan usulan sebanyak 39 sekolah. Sedang tingkat SD/MI, dari 3.981 sekolah, hanya 84 sekolah yang mengajukan usulan. Untuk TK/RA, dari total 955 sekolah belum satupun yang mengajukan usulan status SSN, SBI dan RSBI. (46)
Sumatera Ekspres, Kamis, 9 Juli 2009.
