Konflik Elit Politik Pada Masa Kerajaan dan Kesultanan Palembang.

(Tinjauan Berdasarkan Tata Letak Makam Sultan Palembang)

Oleh: Retno Purwanti

Banyaknya kompleks makam para Raja dan Kesultanan Palembang, jarang di jumpai pada makam-makam para penguasa yang pernah memerintah di Jawa, Madura, Sulawesi maupun Ternate di Maluku. makam-makam sultan sultan yang pernah memerintah di Jawa dan Madura umumnya dimakamkan pada suatu kompleks pemakaman yang dibangun secara khusus dan didirikan di daerah perbukitan atau suatu daerah yang permukaan tanahnya lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Dapat disebutkan disini, misalnya kompleks raja-raja dari Surakarta dan Yogyakarta yang terletak di Imagiri; Kompleks makam Astatinggi, Madura yang merupakan kompleks makam raja-raja Sumenep, atau kompleks makam-makam sultan dari Cirebon yang terletak di kompleks pemakaman di Gunungjati, Cirebon.

Hal yang sama juga terlihat pada raja-raja Bimaru, di Jeneponta, Sulawesi Selatan dan makam-makam sultan Ternate di Foremadyahe, Ternate, Maluku. Demikian juga makam para sultan yang pernah memerintah di Aceh. Para sultan di Jambi, juga tidak hanya terdapat di kompleks Pemakaman Taman Raja-Raja saja, melainkan juga dibeberapa daerah yang terletak jauh di daerah pedalaman. Hal ini disebabkan karena sultan dimakamkan dilokasi :pelariannya” saat melawat kolonial Belanda.

Berkaitan dengan judul tulisan ini, yaitu “Konflik Elit Politik Pada Kerajaan dan Kesultanan Palembang (Tinjauan Berdasarkan Tata Letak Makam Para Sultan Palembang),” maka dalam tulisan ini akan di coba untuk menyelusuri sebab-sebab terjadinya konflik yang melibatkan kelompok elit politik yang pernah ada pada masa Kesultanan. Untuk lebih memudahkan dalam penulisan ini, ada baiknya diuraikan arti ataupun makna beberapa kata yang terdapat pada judul tulisan.

kata yang pertama ialah konflik. Dengan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1996 (edisi kedua), maka konflik merupakan kata benda (noun) yang berarti percekcokan; Perselisihan. Sementara kata elit (noun, kata benda) berarti orang-orang terbaik atau pilihan di suatu kelompok; Kelompok kecil orang-orang terpandang atau berderajat tinggi (kaum bangsawan, cendikiawan, dan sebagainya). Kemudian kata yang terakhir ialah politik. Sebagai kata benda pengertian politik ini ada dua macam, yaitu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan); Dan segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya). Mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

Dengan mengacu pada uraian di atas, maka dalam tulisan ini yang dimaksud dengan konflik politik adalah suatu bentuk perselisihan atau pertentangan antarkaum bangsawan, terutama keluarga sultan, yang tentunya mempunyai akses dibidang politik pemerintahan, baik yang menyangkut politik dalam negeri dan luar negeri (Kesultanan Palembang) dan perekonomiannya. Dari distribusi keletakan makam-makam para penguasa Kerajaan maupun Kesultanan Palembang tersebut terlihat jelas adanya perbedaan yang mencolok antara makam para Raja dan Sultan yang ada di Palembang dengan makam-makam para Sultan yang ada di daerah lain, misalnya makam para sultan dari Kesultanan Cirebon, Kesultanan Yogyakarta, Madura atau Jambi.,br />
Perbedaan lokasi tempat pemakaman yang berbeda antara satu sultan dengan sultan lainnya atau antara raja-raja dari Palembang memang menarik untuk disimak secara cermat. Apalagi jika di lihat dari jumlah makamnya, maka akan membuat catatan tersendiri di Indonesia. Hal ini mengingat makam-makam para raja biasanay ditempatkan di suatu lokasi saja. Kalau ada, dari masa Kerajaan Mataram Islam misalnya, ada makam Panembahan Senopati di Kotagede, kemudian ada kompleks pemakaman di Imogiri, hal ini lebih berkaitan dengan perpindahan lokasi keratonnya, yaitu dari Kotagede ke Krapyak, kemudian ke Kartasura dan terakhir ke Surakarta yang memang didasari konfik elit birokrasi yang berimbas pada pendudukan keraton yang bersangkutan.

Karena dalam konsep keperayaan Jawa, suatu keraton yang sudah pernah diduduki oleh musuh tidak baik untuk digunakan sebagai lokasi pusat pemerintahan, maka satu-satunya adalah dengan membuat keraton baru dilokasi yang baru pula. Karena pembangunan kompleks pemakaman merupakan salah satu unsur tata kota pada masa itu, maka pembangunan keraton baru juga diikuti dengan kompleks pembangunan makamnya pula. Ketiada aturan baku mengenai pewarisan tahta atau suksesi tidak hanya terjadi di Palembang saja, melainkan juga terjadi dilingkungan kerajaan-kerajaan tradisional di seluruh Nusantara. Bahkan di wilayah Asia Tenggara. Kondisi seperti inilah yang senantiasa menjadi sumber pertikaian atau konflik dikalangan keluarga kerajaan, yang umumnya juga merupakan elit politik kala itu.

Di Palembang sendiri, ketiada aturan mengenai proses suksesi kekuasaan ini barangkali merupakan dampak dari penguasanya, yang masih merasa sebagai bagian dari kerajaan-kerajaan di Jawa, baik Demak maupun Mataram. Dengan proses suksesi ini mengikuti tata cara yang terjadi di Jawa. Padahal, kerajaan-kerajaan di Jawa pun tidak pernah terlepas dari konflik ini, karena ketiada aturan yang jelas tersebut. Konflik inilah tampaknya yang mengakibatkan perbedaan keletakan makam parapenguasa di Kerajaan Palembang.

Bila sebelumnya makam-makam para raja yang pernah memerintah di Palembang saling berpencar, maka sejak Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo ini memerintah pemakaman para Sultan berada di satu lokasi, yaitu di kompleks Pemakaman Kawah Tengkurep atau Kompleks Makam Lemabang. Kerabat Kesultanan yang dimakamkan disini adalah Sultan Mahmud Badaruddin I, yang juga di juluki dengan Panembahan Lemabang yang terletak di suatu bangunan dengan atap berbentuk kubah; Sultan Ahmad Najamuddin dan keluarganya; Sultan Bahauddin beserta istri; serta Sultan Diyauddin dan anak-anak Sultan Mahmud Badaruddin I (Mujib, tt: 13).

Bersatunya ketiga penguasa kesultanan ini memperlihatkan bahwa proses saat itu berjalan mulus. Hal ini bukan merupakan suatu hal yang aneh, karena proses suksesi pada ketiga penguasa tersebut didahului dengan penobatan sebagai putera mahkota sebelum menjadi sultan. Usaha untuk membuat satu kompleks pemakaman bagi para sultan yang sudah meninggal di Kawah Tengkurep menjadi tidak terlaksana, karena intervensi kolonial Inggris dan Belanda di dalam percaturan elit politik Kesultanan Palembang.

Dengan satu kepentingan untuk menguasai monopoli dagang, baik Inggris maupun Belanda menobatkan salah satu elit politik Kesultanan Palembang sebagai penguasa dengan menyingkirkan elit politik lainnya keluar daerah Palembang sampai meninggalnya. Dengan demikian setelah Sultan Ahmad Najamuddin, saat meninggal tidak dimakamkan di Kawah Tengkurep, tetapi dimakamkan di tempat pengasingannya masing-masing. Sultan Mahmud Badaruddin II dimakamkan di Ternate, sementara Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom wafat di Manado.