LEMABANG 2008

SIGUNTANG – Persatuan Sejarah Malaysia (PSM) Batu Pahat melawat ke Palembang. Rombongan yang terdiri dari 50 orang ahli sejarah dari negeri Jiran mendatangi sejumlah tempat bersejarah dan museum.

Menurut Setia Usaha Kehormatan Persatuan Sejarah Malaysia (PSM) Batu Pahat, H Abdullah Datok H Moch Noh, mengatakan, muhibah (lawatan) yang dilakukan ini guna membuat sebuah kajian sejarah yang menghubungkan Kota Johor dengan Kota Palembang.

“Sebelumnya di zaman Raja Melaka, Parameswara sekitar tahun 1.400-an masehi pertalian kedua negara (Johor-Palembang, red) terjalin mesranya. Sampai-sampai di zaman ini masing-masing pemerintahan saling tukar kunjungan antarpejabatnya,” ujar Abdullah dengan logat Malaysia yang kental di Taman Bukit Siguntang.

Namun, hubungan itu langsung terputus manakala kerajaan Melaka didatangi sejumlah pelaut asal Portugis pada 1511 dilanjutkan dengan pendudukan Belanda selama lebih kurang 400-an tahun lamanya. Karena itulah, pihaknya saat ini menelusuri jejak sejarah tersebut.

Abdul Latief, anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Sumsel yang mendampingi rombongan wisatawan ini sebagai studi banding guna mengenal lebih dekat sejarah Palembang. (mg15)

Sumatera Ekspres, Kamis, 19 Maret 2009.

SU II – Ratusan warga dari RT 43/12, Kelurahan 5 Ulu Darat, berdemo ke Kantor Kecamatan Seberang Ulu (SU) II. Mereka memprotes, pembuatan KTP atau KK yang dianggap dipersulit karena lambatnya surat pengantar dari RT dan Lurah 5 Ulu.

Padahal, para pendemo ini berharap bisa segera mengantongi KTP atau KK agar bisa digunakan untuk berobat gratis yakni Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes). Karena kebanyakan warga 5 Ulu ini masih belum memiliki KTP-KK.

“Kami dipersulit RT untuk membuat surat pengantar pembuatan KTP, sehingga sampai sekarang tidak punya KTP. Bahkan kami diminta uang Rp60 ribu untuk membuat KTP dan KK, tentu kami keberatan karena biayanya sangat mahal,” ujar Yati (40), salah seorang pendemo.

Ketua Koordinator Demo Hadi Iskandar Aryadi mengatakan, warga 5 Ulu, banyak dari kalangan keluarga miskin. Sehingga, sangat membutuhkan KTP-KK. “Namun, dalam proses pembuatan KTP-KK, rupanya warga dipersulit, dengan lama proses pembuatan KTP-KK. Ini, diakibatkan, lamanya surat rekomendasi dari ketua RT dan Lurah 5 Ulu,” ujar Hadi.

Warga berharap agar pembuatan KTP sesuai ketentuan. “Pungli rasanya sudah membudaya. Untuk itu akan terus kita pantau. Kita minta prioritas karena selama ini telah dipersulit, apalagi sebagian ada yang ingin menggunakannya sebagai syarat berobat gratis,” tegas Hadi.

Sementara Sekcam SU I, Novran, mengakui adanya miskomunikasi antara warga dan RT 43. “Intinya ada permasalah di RT 43, untuk itu sudah kita serahkan permasalahannya ke Lurah 5 Ulu Darat. Saat ini Lurah 5 Ulu Darat sudah mengambil alih dan akan segera menyelesaikannya,” jelasnya. Ditambahkannya, RT setempat dapat diganti sesuai dengan kehendak masyarakat. (mg26)

Sumatera Ekspres, Kamis, 19 Maret 2009.